PEKANBARU (RIAUPOS.CO)- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 3.000 nelayan di tujuh kabupaten/kota se-Riau. Bantuan tersebut untuk membantu masyarakat yang terdampak kenaikan BBM.
Kepala DKP Riau Herman Mahmud mengatakan, nantinya masing-masing nelayan akan mendapat bantuan Rp900 untuk tiga bulan. Anggaran tersebut bersumber dari 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) untuk jaringan pengaman sosial, akibat dampak kenaikan inflasi dan kenaikan harga BBM.
"Bantuan langsung tunai untuk 3.000 nelayan segera kita salurkan. Sekarang sedang review di Inspektorat Riau, kalau pekan ini selesai, bantuan langsung disalurkan," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, besar bantuan yang diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan setiap nelayan dikalikan tiga bulan, yakni bulan Oktober, November dan Desember 2022. Sehingga setiap nelayan akan menerima bantuan sebesar Rp900 ribu.
Herman merincikan, bantuan tersebut akan disalurkan di tujuh kabupaten/kota, di antaranya Bengkalis 600 nelayan, Dumai 200 nelayan, Rokan Hilir 600 nelayan, Siak 200 nelayan, Kepulauan Meranti 600 nelayan, Pelalawan 200 nelayan, dan Indragiri Hilir 600 nelayan.
"Bantuan disesuaikan dengan jumlah kapal. Di mana syaratnya, nelayan yang menerima BLT merupakan nelayan yang memiliki kapal di bawah 2 GT, kemudian memiliki kartu nelayan yang divalidasi oleh dinas kabupaten/kota, dan memiliki rekening bank," ujarnya.
Saat ini, sebut Herman, pihaknya telah menerima data dari dinas perikanan masing-masing kabupaten/kota ada 1.806 nelayan yang syaratnya sudah lengkap, yang memiliki rekening bank.
"Arahan pak gubernur dan pak sekda, agar nelayan yang syaratnya sudah lengkap agar BLT segera disalurkan. Jadi tak perlu menunggu harus semua lengkap, mengingat bantuan ini sangat dibutuhkan masyarakat nelayan," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Haryanto mengatakan, Pemprov Riau telah menyiapkan anggaran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak inflasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Anggaran yang disiapkan tersebut berjumlah Rp15 miliar lebih.
Dengan anggaran yang sudah tersedia tersebut, pihaknya meminta kepala OPD untuk cepat merealisasikan anggaran bantuan kepada masyarakat Riau yang terdampak inflasi tersebut.
"Dana Rp15 miliar tersebut diberikan kepada ojek online, nelayan, dan lainnya yang terdampak inflasi. Mereka yang mendapat bantuan tersebut, adalah yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat," ujarnya.(sol)
