PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Menyikapi mogok kerja pegawai bus TMP, Wali Kota (Wako) Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT menyebut, keterlambatan pembayaran gaji ini semestinya tidak terjadi. Dia berjanji akan mengevaluasi OPD terkait.

"Terima kasih informasinya. Saya akan evaluasi. Benar atau tidak. Tapi ini tidak boleh terjadi. Tentunya kepada jajaran pemerintah kota, terutama Pak Sekda dan juga BPKAD mesti paham. Itu pelayanan, apapun kondisinya itu harus kita utamakan," tegasnya.

Dia juga meminta pada operator TMP agar bisa memberikan pengertian pada para pekerja bahwa pemerintah tidak akan lepas tangan. ’’Juga kepada operator, SPP maupun PT Transportasi Pekanbaru Madani yang mengoperasikan. Berikanlah pengertian kepada teman-teman, bersabarlah. Pemerintah tidak akan lepas tangan. Kita akan usahakan. Berutangpun harus kita lakukan, demi untuk itu bisa berjalan,’’ tegasnya.

Wako kemudian menegaskan lagi masalah ini akan jadi perhatian serius dirinya. ‘’Melalui ini saya, teguran kepada OPD yang mengelola keuangan. Ini tidak boleh terjadi  mestinya dan juga sekda tentunya. Karena anggaran itu manajernya kan sekda,’’ tegas dia.

Tak ditutupi Wako, kondisi anggaran Pemko Pekanbaru saat ini memang defisit. ‘’Defisit ini kita maklumi juga, di triwulan IV, baik dari transfer pusat, maupun juga provinsi, ini tidak dapat ditunaikan di triwulan IV. Nanti masuknya di triwulan I,’’ terangnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Drs HM Noer MBS SH MSi MH belum memberikan penjelasan terkait masalah ini. Saat dikonfirmasi, M Noer menyebut dirinya sedang berada di luar kota. ‘’Maaf saya sedang acara di luar kota, ke Asisten II atau BPKAD saja ya,’’ singkatnya.(ali)