DPR Segera Panggil Menag
Sikap Menag Fachrul Razi yang hendak melarang penggunaan cadar hingga celana cingkrang di lingkungan pemerintah kontan memantik reaksi keras. Dari gedung parlemen, DPR mempertanyakan kebijakan menag tersebut. Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mengatakan pihaknya akan mempertanyakan kebijakan tersebut dalam rapat kerja (raker) bersama Menag Fachrul Razi. Raker tersebut akan digelar Kamis pekan depan (7/11).
"Kami akan konfirmasi dasar kebijakan itu apa. Menurut saya hal-hal seperti ini justru kurang produktif," kata Yandri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, pernyataan Fachrul Razi yang menghubungkan penggunaan cadar dengan radikalisme terlalu dangkal. Menurutnya, cara berpakaian seseorang tidak bisa dijadikan dasar untuk menyebut seseorang adalah radikal. Termasuk penggunaan celana cingkrang.
"Ini menyakitkan orang-orang yang dengan pakaian seperti itu. Padahal mereka juga bagian dari NKRI," ujar Yandri.
Dia khawatir, pernyataan Fachrul tersebut akan memicu jurang pemisah dan konflik di tengah masyarakat. Daripada membuat gaduh, kata dia, sebaiknya Menteri Agama mengeluarkan pernyataan yang menghadirkan rasa nyaman, damai dan membuat harmonis. Sikap Fachrul dinilai kontras dengan upaya pemerintah yang getol membangun keharmonisan di tengah masyarakat.
"Jangan justru bikin gaduh seperti ini," imbuh politisi PAN itu.
Politkus PKS Mardani Ali Sera menyampaikan, Menag seharusnya tidak mengatur hal-hal yang melampaui kewenangannya. Menurut dia, pemakaian cadar atau celana cingkrang oleh sebagian umat Islam adalah bentuk keyakinan menjalankan keyakinan agama. "Apakah penggunaan cadar benar-benar mengganggu ruang publik sehingga harus dilarang," tegasnya.
Menurutnya, pemakaian cadar adalah wilayah privat seseorang. ’’Harus hati-hati masuk ke ruang privat,” tambahnya.
Disampaikan, jika tujuannya untuk melawan radikalisme, pemerintah keliru dalam membuat regulasi dengan mengatur cara berpakaian warga. Menurutnya, cara paling ampuh melawan radikalisme adalah melalui dialog, menggiatkan literasi dan penegakan hukum. Dia khawatir, cara kemenag melawan radikalisme justru akan memperlebar perlawanan dan konfrontasi.
"Ruang privat itu jangan terlalu diintervensi oleh negara. Akan lebih produktif kalau negara fokus pada peningkatan ekonomi dan hajat hidup orang banyak secara langsung," tegas ketua DPP PKS itu.(mia/far/mar/ted)
Lapoaran: JPG
