PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau per Agustus Tahun Anggaran (TA) 2022 belum menggembirakan. Per 22 Agustus 2022, realisasi keuangan sebesar Rp3.890.514.819.383 atau 43,29 persen dan realisasi fisik sebesar 54,11 persen. Ini menunjukkan gap persentase realisasi keuangan jauh dibandingkan realisasi fisik.
Untuk itu, organisasi perangkat daerah (OPD) diminta harus segera menggesa kegiatan. "Dengan telah dipaparkannya secara garis besar mengenai pelaksanaan APBD 2022, kiranya dapat dipercepat realisasinya oleh para OPD di lingkungan Pemprov Riau," pinta Kepala Biro (Karo) Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Alzuhra Dini Alinoni.
Alzuhra memaparkan, pagu murni APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.656.846.387.857. Namun, pada pergeseran ketiga berubah menjadi Rp8.987.359.548.367. Lebih lanjut dikatakannya, untuk grafik perbandingan realisasi keuangan dan fisik bulan Juli dan Agustus 2022, pada bulan Juli 2022, realisasi keuangan sebesar 41.56 persen dan fisik 49.58 persen. Selanjutnya untuk bulan Agustus 2022, realisasi keuangan sebesar 44.87 persen dan fisik sebesar 54.97 persen.
"Alhamdulillah dengan kerja keras semua OPD, realisasi fisik dan keuangannya bisa tercapai. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di OPD, yakni ada yang realisasi keuangannya dengan fisik agak jauh rentangnya,"ujarnya.
Kondisi yang sama terjadi di kabupaten/kota di Riau. Di Rokan Hulu (Rohul), meski sesuai progres juga terjadi gap capaian realisasi fisik dan realisasi keuangan di masing-masing OPD. "Hingga saat ini, untuk realisasi fisik kegiatan di APBD Rohul 2022 mencapai sekitar 45 persen, sementara realisasi keuangan sekitar 42 persen,"ujar Sekda Rohul Muhammad Zaki SSTP MSi.
"Untuk penggunaan dana APBD 2022, Rohul tidak ada dana yang mengendap atau tidak dilaksanakannya kegiatan. Kecuali terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak terealisasi pada akhir tahun 2021, masuk dalam silpa APBD Rohul 2022 sekitar Rp30 miliar yang tidak terealisasi,"tambahnya.
Di Bengkalis juga demikian. Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan kedua sampai Juli 2022 lalu, realisasi keuangan baru mencapai sebesar 40 persen. Sedangkan realisasi fisik sebesar 49,54 persen.
"Kami mengharapkan kepada pengguna anggaran dan kuasa penguna anggaran untuk terus menekankan agar seluruh jajaran melakukan percepatan dengan membuat rencana aksi dan skenario dalam meningkatkan performa kinerja guna percepatan realisasi fisik dan keuangan," ujar Sekda Bengkalis Bustami.
Bustami meminta kepada OPD yang memiliki kegiatan yang harus dilakukan proses tender, segera laksanakan percepatan dan kepada seluruh PPTK untuk mengidentifikasi pekerjaan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya segera sampaikan, agar dapat diantisipasi langkah solutif selanjutnya.
Kemudian Bustami mengatakan, ibarat jam dinding yang terus bekerja, walaupun tak dilihat namun senantiasa memberi manfaat bagi orang sekitarnya. "Dilihat orang atau tidak, ia tetap berdenting. Dihargai orang atau tidak, ia tetap berputar. Walau tidak seorangpun mengucapkan terima kasih, ia tetap bekerja. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik," ujarnya.
Di Indragiri Hilir juga sama, realisasi keuangan APBD Inhil jauh dibandingkan realisasi fisik. Hingga akhir Juli 2022 lalu, realisasi progres keuangan APBD 2022 Indragiri Hilir (Inhil) baru mencapai 40 persen. Sedangkan realisasi fisik lebih besar yakni mencapai 49, 21 persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil H Afrizal, mengatakan angka tersebut diyakini akan terus meningkat dengan berjalannya waktu."Kita sangat optimis dapat menyelesaikan secara maksimal hingga akhir tahun mendatang," ungkap mantan Kepala BKD Inhil ini.
"Sepanjang para OPD bisa menggesa seluruh kegiatan yang ada. Dengan demikian, maka akan menggesa apa yang memang sudah masuk dalam agenda kerja Pemkab Inhil,"tambahnya.
Sementara itu, di Pelalawan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan Devitson Saharuddin mengatakan hingga pertengahan Agustus ini, realisasi serapan keuangan APBD Pelalawan tahun 2022 memasuki triwulan ketiga telah mencapai persentase sebesar 43,29 persen atau Rp668 miliar dari total anggaran Rp1,5 triliun. Sedangkan untuk belanja daerah dari target Rp1,58 triliun, realisasinya Rp590 miliar atau 31,66 persen.
Untuk belanja operasi,dari target Rp1,3 triliun, yang terserap sekitar Rp514 miliar atau 38,26 persen. Kemudian untuk belanja modal, dari target Rp313 miliar, baru terserap Rp22 miliar atau 7,31 persen. Sedangkan untuk belanja tidak terduga (BTT), dari Rp3,7 miliar, yang baru terealisasi Rp526 juta atau 14,22 persen dan belanja transfer dari target Rp202 miliar, baru terealisasi Rp52 miliar atau 25,91 persen.
"Memang serapan anggaran kita masih cukup rendah. Seharusnya pada akhir Agustus ini, serapannya sudah 65 persen. Kendalanya akibat banyak kegiatan di setiap OPD masih dalam proses lelang dan pengerjaan. Sehingga banyak kegiatan yang belum dicairkan dan dilaporkan kepada kami," ujarnya.
Namun demikian, mantan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan ini sangat optimis serapan APBD ini akan mencapai persentase minimal 93 persen sebelum masa anggaran tahun 2022 berakhir. Pasalnya pada tahun-tahun sebelumnya, serapan APBD Pelalawan berada pada persentase 95 persen.
"Untuk itu, kita minta dengan tegas agar seluruh OPD dapat serius mempercepat menuntaskan berbagai pekerjaan fisik di lapangan. Pasalnya, waktu semakin sedikit sehingga pekerjaan harus dapat segera digesa dan diselesaikan sebelum tahun anggaran 2022 berakhir. Dengan demikian, maka tidak banyak menimbulkan silpa," tuturnya.
Seiring semakin mendekatinya sisa waktu masa tahun anggaran berakhir, DPRD Kabupaten Pelalawan juga menegaskan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan agar bisa merealisasikan semua kegiatan yang sudah dianggarkan di APBD tahun 2022 ini. Untuk itu, OPD pun didesak segera menuntaskan pelaksanaam kegiatan yang telah diprogramkan.
"Ya, sisa waktu penggunaan anggaran tahun ini hanya tinggal empat bulan lebih. Sementara yang kita ketahui realisasi serapan anggaran seluruh OPD di lingkungan Pemkab Pelalawan tergolong masih minim yakni dengan persentase 43,29 persen. Jadi, jika ini tidak segera digesa, tentunya bisa menimbul silpa yang cukup besar," terang Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Baharuddin SH kepada Riau Pos, Senin (22/8).
Mantan Ketua Fraksi Golkar ini meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemkab Pelalawan harus serius dan konsentrasi menjalani program pembangunan yang dibiayai pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, sehingga serapan anggaran bisa terealisasi dengan maksimal. Pasalnya, pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi serapan anggaran sudah mencapai 80 persen pada awal November.
"Jadi, dengan sisa waktu yang ada, maka kita minta para kepala OPD di lingkungan Pemkab Pelalawan dapat segera menggesa kegiatan. Sehingga semua kegiatan yang dianggarkan memang benar-benar terwujud sesuai yang tertera di mata anggaran yang sudah disahkan," paparnya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, memastikan jika belanja atas penerimaan keuangan daerah berjalan maksimal. Demikian disampaikan Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti Bambang Suprianto SE MM kepada Riau Pos, Senin (22/8).
"Realisasi serapan belanja kita cukup tinggi. Dari kalkulasi kami, persentase belanja terhadap seluruh dana yang diterima atau masuk ke kas daerah itu mencapai 97,5 persen. Tentu hitungannya dari pengeluaran berdasarkan SP2D," ungkapnya.
Secara rinci dibeberkan Bambang, hingga 16 Agustus 2022, penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar Rp500.666.815.355. Sementara realisasi pengeluaran atau belanja berdasarkan SP2D (surat perintah pencairan dana) sebesar Rp488.311.612.557.
Sehingga, Bambang membeberkan kalkulasi persentase pengeluaran terhadap dana yang diterima sebesar 97,5 persen. Artinya sejauh ini kata dia, realisasi berjalan maksimal seperti yang telah menjadi target mereka bersama. Walaupun demikian ia tidak menyangkal masih terdapat sisa yang tersedianya di kas daerah setempat.
Hanya saja dominan sisa berasal dari dana alokasi khusus (DAK). Namun ia mengaku pemerintah daerah punya alasan mengingat dana tersebut baru dapat disalurkan jika bobot atau persentase kegitan memenuhi syarat pencairan.
"Kalau DAK inikan disalurkan secara bertahap yang dinilai dari bobot kegiatan. Jika persentase bobot kegiatan belum memenuhi kontrak maka belum bisa dibayarkan. Jadi itu menurut saya kenapa kas daerah masih bersifat," ungkapnya.
Untuk Pekanbaru, hingga Juli 2022, dari APBD Kota Pekanbaru tahun 2022 sebesar Rp2,56 triliun, realisasi fisik sudah berada di angka 49 persen. Sementara untuk realisasi keuangan berada di angka 43 persen.
Dipaparkan Sekdako Pekanbaru HM Jamil, saat tidak ada kendala dalam pembayaran kegiatan pada APBD 2022. "Memang ada kegiatan yang sudah dianggarkan tapi kan kita akan melaksanakan (APBD, red) perubahan, kita tunda dulu," kata Jamil.
Sesuai arahan Pj Wako Pekanbaru, APBD Kota Pekanbaru akan dimaksimalkan untuk kegiatan yang pro pada masyarakat. "Juga akan ada penyelesaian tunda bayar yang saat ini tinggal Rp70 miliar. Penyelesaian (tahun ini, red) tergantung kondisi keuangan daerah," ujarnya.
Untuk Siak, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak Budhi Yuwono mengatakan, hingga Juli realisasi APBD sudah Rp882 miliar dari Rp2,031 triliun. "Kalau dipersentasekan berada di 38 persen," jelas Budhi Yuwono. "Saat ini, kami menggesa realisasi, sekaligus meningkatkan PAD,"tambahnya.
Sementara itu, penyerapan APBD Kuantan Singingi (Kuansing) tahun 2022 sebesar Rp1,3 triliun lebih masih rendah. Sekda Kuansing H Dedy Sambudi SKM MKes menyebutkan, hingga Agustus 2022 realisasi APBD murni 2022 baru mencapai 45 persen.
Bersama Plt Bupati Kuansing Drs H Suhardiman Amby AK MM, dalam waktu dekat dirinya segera mengumpulkan kepala dinas dan badan di lingkungan Pemkab Kuansing. "Kami akan membahas dan mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan APBD murni 2022," ungkap Sekda Dedy Sambudi menjawab Riau Pos, Ahad (28/8).
Rapat itu nantinya membahas realisasi fisik dan keuangan secara keseluruhan yang capaiannya masih rendah serta penggesahan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Di mana masih banyak kegiatan fisik yang belum terlaksana, sementara pekan depan sudah masih bulan September.
Sementara itu, Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terus mendongkrak realisasi APBD tahun 2022 ini. Di mana saat ini, realisasi APBD Inhu tahun 2022, sudah mencapai 65 persen. Sementara APBD Inhu tahun 2022 sebesar Rp1,3 triliun lebih. "Hingga pertengahan bulan ini, realisasi APBD tahun 2022 sudah mencapai 65 persen," sebut Sekdakab Inhu, Ir H Hendrizal MSi, Selasa (23/8).
Sedangkan di Kota Dumai, mengandalkan pinjaman keuangan guna pembangunan fisik membuat serapan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kota Dumai tahun anggaran 2022 masih kecil. Hla ini diakui oleh Wali Kota Dumai, H Paisal.
"Sekarang kita baru jalan karena pembangunan fisik hampir sebagian besar dari pinjamaan. Bulan depan baru kita rapat monev (monitoring dan evaluasi) dengan organisasi perangkat daerah," kata Paisal saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp.
Ketika ditanya sudah berapa persen serapan APBD Dumai untuk tahun 2022 ini, orang nomor satu di Kota Dumai ini mengaku masih kecil. " Ya masih kecil karena kerjaan lagi berjalan. Bulan depan baru ada progres, " ujar Paisal.
Ditambahkan Wali Kota, rapatnya bulan depan untuk realisasi fisik dan keuangan. Terkait masih kecilnya serapan anggaran yang jumlahnya masih belum disebutkan oleh Paisal. "Sebagian besar untuk fisik kami minjam di Bank Riau Kepri. Dan clear-nya baru jalan akhir Juli. Wajar saja masih kecil. Dan fisik sudah jalan semua tinggal progresnya aja terus kita pantau, " ujarnya.(sol/ksm/ind/epp/amn/wir/ali/mng/dac/kas/mx12)
