PADANG (RIAUPOS.CO) -- Imbauan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kepada perantau menunda pulang kampung, ternyata belum sepenuhnya direspons perantau Sumbar. Diperkirakan, jumlah pendatang yang masuk ke Sumbar melalui perbatasan lebih kurang 100 ribu orang. Hampir semua pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pengawasan (ODP) berasal dari luar Sumbar.
"Kita perlu lakukan pembatasan arus masuk ke Sumbar melalui darat, udara, dan laut. Memang lockdown belum ada, akan tetapi tindakan ini harus dilakukan untuk mengurangi terjangkitnya daerah akan Covid-19 ini," tegas Irwan dalam sambutan pembukaan rapat koordinasi terbatas Pemprov Sumbar bersama forkopimda dan bupati dan wali kota se-Sumbar di aula Kantor Gubernur, Ahad (29/3).
Berdasarkan data website Sumbar Tanggap Corona pukul 19.00, malam tadi (29/3), tercatat 8 kasus positif virus Covid-19, 1 pasien meninggal, 28 orang dalam status PDP, 1.552 ODP, 33 hasil negatif, dan 17 orang saat ini sedang menunggu hasil pemeriksaan spesimen. Artinya, bertambah satu lagi pasien positif corona yang sebelumnya PDP yang dirawat di RSUP M Djamil Padang.
Dengan penambahan satu pasien ini, total warga Padang yang terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 4 pasien. Pemprov Sumbar telah melakukan tracking terhadap orang-orang yang pernah berhubungan dengan pasien. Irwan mengimbau, bupati dan wali kota melakukan tindakan pembatasan dan penyaringan orang masuk.
"Daerah yang tidak berbatasan dibuat karantina untuk arus orang yang masuk. Kita sesuaikan dengan protap orang masuk ke dalam wilayah Sumbar dengan cara harus di karantina terlebih dahulu," ungkap Irwan.
Lewat kebijakan pembatasan selektif ini, tambah Irwan, setiap pendatang didata dan dikirimkan datanya ke satgas kabupaten dan kota untuk mengawasi kesehatan mereka.
"Kami minta seluruh pendatang dan perantau yang masuk ke Sumbar mengisolasi diri selama dua pekan atau 14 hari di rumah masing-masing," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit.
Pelaksanaan pembatasan selektif ini dilakukan tim terpadu di sembilan pintu masuk di Sumbar. Terdiri dari tim terpadu seperti; unsur Polri, TNI, Dishub, Satpol PP dan petugas kesehatan. Tim sendiri mulai bekerja terhitung tanggal 31 Maret hingga 13 April.
Sembilan perbatasan tersebut yaitu, dua di perbatasan Pesisir Selatan (Bengkulu dan Kerinci), Limapuluh Kota (Riau), Pasaman (Medan dan Riau), Pasaman Barat, Dharmasraya (Jambi) dan Solok Selatan (Kerinci). "Jika terindikasi sakit, akan dikirimkan ke fasilitas kesehatan secara berjenjang," terang Nasrul.
Simulasi Karantina
Kebijakan karantina wilayah di DKI Jakarta semakin menguat. Polda Metro Jaya tengah melakukan persiapan pemblokiran semua tipe jalan dengan surat telegram tentang rencana pengamanan penutupan akses keluar masuk Jakarta. Belum diketahui kapan karantina wilayah DKI Jakarta akan diberlakukan.
Dalam telegram Kapolda Metro Jaya bernomor STR/414/III/OPS.2/2020 disebutkan bahwa Kabagops Polda untuk membuat rencana pengamanan penutupan jalan atau alih jalur kendaraan keluar masuk Jakarta. Jalan yang akan ditutup dari jalan tol, arteri hingga jalan kampung.
Dalam telegram itu juga disebutkan penutupan jalan akan dilakukan Polda bersama TNI dan Jasa Marga. Kabagops diminta segera untuk mendapatkan rencana pengamanan tersebut. Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Yusri Yunus menuturkan, telegram itu masih sebatas rencana. "Bahkan, hanya rencana untuk simulasi," paparnya.
Simulasi ini untuk memastikan kelancaran karantina wilayah. Selama ini belum dikenal dengan mendalami apa itu karantina wilayah. Maka, dengan simulasi ini Polda akan siap bila pemerintah memutuskan karantina wilayah. "Artinya, ini wujud antisipasi Polda, ya dengan simulasi," terangnya.
Telegram itu ditujukan agar setiap Kabagops di tiap polres membuat rencana pengamanan. Jumlah jalan akses keluar masuk hingga data personelnya. "Telegram ini minta data itu ke Polres," paparnya saat dihubungi JPG, kemarin.
Menurutnya, dengan ini apa pun keputusan dari pemerintah, Polda akan mampu menjalankannya dengan baik. "Semua menunggu keputusannya," terang Mantan Kabidhumas Polda Jawa Barat tersebut.
Sementara Korlantas Polri hingga saat ini belum membuat rencana pengamanan penutupan akses jalan. Kabagops Korlantas Polri Kombespol Benyamin mengatakan, kalau Korlantas sifatnya mendukung Polda bila karantina wilayah diberlakukan di DKI Jakarta. "Kami belum bikin," terangnya.
Namun, kalau sudah ada keputusan karantina wilayah, Korlantas akan segera membuat rencana pengamanan karantina wilayah tersebut. "Kami tetap menunggu keputusan dulu," jelas anggota Polri yang ahli dalam pengaturan lalu lintas mudik tersebut.
Sementara itu, jumlah kasus pasien terinfeksi Covid-19 terus bertambah. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Ahmad Yurianto mengungkapkan, pada periode 29 Maret hingga 30 Maret 2020 terdapat penambahan 130 orang positif. Sehingga total pasien positif menjadi 1.285 orang.
Sementara itu, pasien yang sembuh bertambah 5 orang sehingga total menjadi 64 orang. Kasus kematian juga terus bertambah dan menembus angka 100 orang. Per kemarin (29/3), kasus kematian bertambah 12 orang sehingga menjadi total 114 orang.
"Hingga hari ini (kemarin, red) kami sudah memeriksa hingga 6.500 sampel. Penambahan kasus positif ini menggambarkan masih ada penularan di tengah masyarakat," kata Yuri, kemarin.(r/a/nia/rpg/tau/lyn/jpg)
