RIAUPOS.CO - Pencabutan subsidi listrik bagi yang dianggap mampu sudah mulai dilakukan oleh PT PLN Wilayah Riau dan Kepri. Pencabutan subsidi tersebut menyasar pemakai listrik daya 450/900 Va (disubsidi) yang dinilai tidak layak yang kemudian diganti dengan daya 1300 Va (non subsidi). Secara maraton penggantian daya listrik itu sudah berjalan dan ditargetkan tuntas Januari 2016. Tidak tanggung-tanggung, dalam waktu kurang dua bulan ditargetkan sebanyak
749,007 pelanggan daya 450/900 Va yang akan disisir dan dipilah. Tetap ada pro kontra atas kebijakan PLN ini. Dan juga, ada nada ketidakrelaan, diantaranya bagi golongan yang kantanya sudah pasti bakal dicabut hak subsidinya seperti PNS atau karyawan BUMD golongan rendah.
‘’Kalau begitu kebijakan PLN, kita tidak ada pilihan lain. Kan tidak ada perusahaan listrik lain yang bisa kita pilih kalau mau pindah seperti operator seluler yang banyak pilihannya. Dari dulu kan PLN ini sesuka hatinya. Matikan listrik sesuka hatinya, tagihan malah ada yang membengkak. Tentukan tagihan, kadang tak sesuai meterannya. Ada meteran yang bayarnya mahal, ada juga yang murah padahal sama besar dayanya. Nunggak sebulan, langsung diputus tanpa ada toleransinya. Sekarang mau ganti meteran ke yang besar, tentu tagihannya jadi mahal. Suka hatimulah PLN,’’ ujar salah satu PNS golongan rendah di lingkungan Pemko Pekanbaru, Ridwan. Saat ini ia masih menggunakan listrik daya 900 Va.
Kalau daya diganti dengan lebih besar, kata Ridwan, tagihan bulanan tentu bakal membengkak lagi. Padahal ia sudah bersusah payah berhemat listrik. Tanpa menggunakan AC, rumahnya yang berada di Jalan Garuda Sakti, Panam, Pekanbaru, ia membayar tagihan dikisaran Rp210.000. Akan bisa naik 40-60 persen jika daya sudah 1300 Va. Dengan kondisi ekonomi dan harga bahan pokok serta kebutuhan hidup lain yang tinggi saat ini, kenaikan atas perubahan daya itu tentu cukup terasa. ‘’Dekat rumah ada yang naikkan daya 1300, tagihannya sampai Rp400-500 ribu sebulan. Kita pegawai rendah ini bayar daya 900 Va saja sudah payah,’’ keluh Ridwan.
Ketua Harian Lembaga Adat Melayu Riau Al Azhar memahami kalau kebijakan PLN ini bakal menuai protes dari masyarakat. Hal itu sebutnya wajar, sebab belum jelas standarisasi penerima dan tak layak menerima seperti rencana penyisiran yang akan dilakukan PLN tersebut. ‘’Sampai saat ini pemerintah belum bisa menetapkan secara serius seperti apa standarisasi masyarakat miskin penerima subsidi. Kini ada permasalahan penertiban subsidi, sebaiknya tentukan dulu standarisasinya secara baku sehingga bisa dipahami,’’ kata Al Azhar.
