Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono menyampaikan, ada kabar baik soal keterisian RS atau bed occupancy ratio (BOR). BOR di wilayah DKI Jakarta, kata dia, saat ini sudah flat. ”Karena ada penambahan tempat tidur signifikan,” ucapnya.
Dante mencontohkan beroperasinya Asrama Haji Pondok Gede sebagai RS darurat. Ada penambahan 1.000 tempat tidur. Kemudian, Kemenkes juga menambah 300 tempat tidur di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Secara keseluruhan, untuk wilayah DKI Jakarta ada penambahan sampai 2.000 tempat tidur di RS.
Soal ketersediaan oksigen untuk kesehatan, Dante mengakui, ada peningkatan signifikan. Kebutuhan oksigen medis harian di Indonesia, ungkap dia, rata-rata 400 ton per hari. Tetapi, dengan kasus Covid-19 saat ini, terjadi peningkatan kebutuhan oksigen kesehatan sampai lima kali lipat.
Pada kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, pemerintah menambah alokasi dana program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hingga Rp55,21 triliun. Dengan tambahan itu, total PEN menjadi Rp744,75 triliun dari sebelumnya Rp699,43 triliun. ”Sekarang dengan keputusan yang sudah disetujui Bapak Presiden, maka akan naik menjadi Rp744,75 triliun,” ujarnya.
Dari dana tersebut, tambahan alokasi paling banyak ada di pos kesehatan. Dari alokasi awal Rp193,93 triliun menjadi Rp214,95 triliun. Disusul pos perlinsos dari Rp153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun. Sementara itu, dukungan anggaran untuk UMKM dan korporasi menurun sekitar Rp10 triliun, dari Rp171,77 triliun menjadi Rp161,20 triliun.
Ani (sapaan Sri Mulyani) memaparkan, pos kesehatan telah menampung perkiraan tambahan klaim pasien, RS darurat, dan percepatan vaksinasi serta penebalan PPKM dengan earmark dana TKDD. Dari sisi perlinsos, tambahan dilakukan berupa bansos tunai, tambahan penyaluran kartu sembako, bantuan beras, perpanjangan diskon listrik, dan tambahan program kartu prakerja.
Selain itu, pemerintah akan memberikan tambahan anggaran untuk insentif tenaga kesehatan (nakes). Ani mengatakan, akan ada 3.000 dokter dan 20.000 perawat baru dalam waktu dekat. ”Maka, kami menambahkan Rp1,08 triliun di atas Rp17,3 triliun bagi insentif tenaga kesehatan, baik yang di pusat maupun di daerah. Jadi totalnya Rp18,4 triliun dari tadinya Rp17,3 triliun,” jelasnya.
Pemerintah sendiri menambah anggaran kesehatan hingga Rp25,85 triliun dari yang sebelumnya telah dianggarkan sebesar Rp40 triliun. Tambahan anggaran itu diberikan untuk klaim perawatan pasien Covid-19 yang jumlahnya terus meningkat.
Sejalan dengan itu, pemerintah akan memperpanjang diskon tarif listrik. Diskon diperpanjang hingga Desember, yakni sebesar 50 persen dan 25 persen untuk golongan 450 VA dan 900 VA. Dari situ pemerintah memberikan tambahan anggaran untuk subsidi listrik sebesar Rp1,91 triliun.
Anggaran untuk program kartu prakerja juga ditambah. Awalnya pemerintah menganggarkan Rp20 triliun untuk menjangkau 5,6 juta orang peserta. Kini akan ditambahkan anggaran hingga Rp10 triliun. ”Sehingga program kartu prakerja bisa menambah 2,8 juta peserta,” ujar bendahara negara tersebut. Untuk bantuan dalam program kartu sembako, Ani menyebutkan, alokasi awal Rp 42,37 triliun untuk periode 12 bulan. Jumlah itu lantas ditambah lagi 2 bulan dengan anggaran Rp 7,52 triliun.
Menteri Sosial Tri Rismaharini menambahkan, bansos sudah mulai dicairkan awal Juli lalu. Mulai bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST), sampai bantuan pangan nontunai (BPNT). ”Memang masih belum selesai penyalurannya,” kata dia.
Risma (sapaan Tri Rismaharini) sempat menerima langsung pengaduan dari masyarakat yang belum menerima bansos. Setelah ditelusuri, ternyata ada warga yang pindah alamat, tetapi tidak lapor ke pengurus RT setempat. Sehingga bantuan yang seharusnya diterima ditahan terlebih dahulu. ”Ada juga yang melapor ke saya tidak terima. Setelah saya cek, dia menerima dan ada buktinya.”
Sementara itu, menanggapi perpanjangan PPKM darurat, anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyatakan, hal tersebut harus dilakukan melalui evaluasi yang komprehensif. Sebab, pelaksanaan PPKM hampir dua pekan ini memunculkan banyak persoalan.
Salah satu persoalan yang paling menonjol, kata Saleh, adalah keterlambatan pencairan dana bantuan. Bahkan, sampai kemarin bantuan uang tunai Rp 600 ribu yang dijanjikan belum dicairkan. ”Bantuan sosial yang dijanjikan pemerintah ketika PPKM darurat ini ternyata belum disalurkan secara menyeluruh,” ujarnya dalam diskusi, kemarin.
Padahal, lanjut Saleh, stimulus ekonomi menjadi kunci untuk bisa menekan mobilitas masyarakat. Terutama kelas menengah ke bawah. Sebab, mayoritas masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal yang membutuhkan aktivitas di luar. ”Ketika mereka dilarang beraktivitas, ya harus ada kompensasi,” tutur politikus Partai Amanat Nasional itu. Saleh meyakini, jika ada stimulus ekonomi yang memadai, masyarakat akan jauh lebih patuh.
Selain bantuan, faktor lain yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan PPKM darurat adalah pendisiplinan. Saleh melihat pendekatan yang dilakukan aparat belum baik. Bahkan di beberapa tempat justru menimbulkan konflik.
Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menilai wajar PPKM darurat dilanjutkan. Sebab, dari berbagai indikator seperti angka penularan hingga situasi di RS, situasi belum baik. Dia mengungkapkan, sejak awal ada dua rekomendasi yang dikeluarkan ahli kesehatan menyikapi lonjakan kasus Covid-19: PPKM darurat dan lockdown total. Dari dua opsi tersebut, pemerintah memilih memberlakukan PPKM darurat.
Namun, Hermawan mengingatkan, pilihan PPKM hanya sebatas melandaikan kasus. Sebab, tidak mungkin untuk memutus rantai penularan secara drastis mengingat mobilitas masih relatif tinggi. Pilihan lockdown, lanjut dia, tidak diambil pemerintah karena terjebak pada kekhawatiran konsekuensi cost ekonomi langsung sebagai kompensasi.(wan/dee/far/idr/c9/fal/das)
Laporan JPG, Jakarta
