Sementara itu, Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito, Sabtu (17/7) malam menyampaikan surat edaran terbaru soal pembatasan aktivitas masyarakat selama libur Iduladha di tengah pandemi Covid-19. Secara umum, surat edaran tersebut mengatur pembatasan kegiatan sosial masyarakat.
Di antaranya, perjalanan orang ke luar daerah hanya untuk sektor esensial dan kritikal. Kemudian, kegiatan keagamaan di zona PPKM darurat, PPKM mikro diperketat, dan zona merah serta oranye ditiadakan terlebih dahulu. Kegiatan keagamaan seperti salat Iduladha dimaksimalkan di rumah masing-masing. Di luar daerah tersebut, warga boleh menjalankan ibadah berjamaah maksimal 30 persen dari kapasitas.
Dalam surat edaran itu juga diatur, tempat wisata di Jawa-Bali serta di wilayah PPKM mikro diperketat ditutup sementara. Sedangkan untuk wilayah di luar Jawa-Bali dan di luar PPKM mikro diperketat, tempat wisata boleh dibuka maksimal 25 persen dari kapasitas.
PPKM Belum Optimal, Luhut Minta Maaf
Hingga dua pekan PPKM darurat di Jawa-Bali berjalan, belum ada tanda-tanda kasus Covid-19 melandai. Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus koordinator PPKM darurat Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan pun menyampaikan permintaan maaf pemerintah. ”Sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia jika penanganan pandemi belum optimal,” katanya dalam keterangan secara virtual, Sabtu (17/7).
Namun, berbeda dengan keterangan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sebelumnya, Luhut menegaskan bahwa pemerintah belum memutuskan perpanjangan PPKM darurat. Luhut menjelaskan, ada dua indikator yang dipakai pemerintah untuk mengambil kebijakan soal PPKM daurat, yaitu pertambahan kasus dan tingkat keterisian rumah sakit (RS).
Pemberlakuan PPKM, kata dia, bisa saja akan memasuki fase relaksasi. Khususnya di daerah-daerah yang kasusnya mulai melandai dan tingkat keterisian RS-nya menurun. ”(Kasus Covid-19, Red) DKI Jakarta menurun. Bali juga akan menurun,” katanya.
Meski begitu, jelas Luhut, dalam dua sampai tiga hari ke depan, masih akan terjadi tren kenaikan kasus Covid-19. Sebab, ada masa inkubasi dari virus tersebut. Dia berpesan kepada Pemprov Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk bahu-membahu melawan varian Delta.
Luhut menyatakan, pelaksanaan PPKM darurat Jawa-Bali yang dimulai 5 Juli lalu berhasil menurunkan tingkat mobilitas masyarakat. Itu dia pantau melalui layanan di Google, Facebook, serta dari indeks cahaya malam. Menurut dia, selama PPKM darurat terjadi penurunan cukup signifikan mobilitas dan aktivitas masyarakat.
”Ini terus terang memberikan harapan kepada kita semua. Penularan varian Delta bisa kita turunkan, namun tidak serta-merta menunjukkan penurunan kasus baru,” jelasnya. Dampak PPKM darurat terhadap kasus Covid-19 baru bisa dilihat dalam tempo 14 sampai 21 hari. Karena itu, Luhut berharap semua pihak konsisten dan disiplin menjalankan prokes.
