Pakar hukum tata negara dari Sekolah Hukum Jentera Bivitri Susanti menambahkan, di dalam pertemuan para tokoh sudah berusaha meyakinkan Jokowi. Dukungan dari ahli, tokoh agama, hingga budayawan secara politik diharapkan bisa memperkuat langkah presiden jika nanti mengeluarkan perppu.
"Kami meyakinkan presiden bahwa perppu itu memang hak Bapak," ujarnya.
Beberapa keberatan yang sebelumnya disampaikan Presiden, kata Bivitri, pun coba dijawab dalam pertemuan. Misalnya terkait asal usul UU sebagai inisiatif DPR yang sebelumnya disampaikan Presiden.
"Kemarin beliau bilang inisiatif DPR masa keluar perppu, kami sampaikan sebenarnya anggapan itu tidak tepat," tuturnya.
Selain itu, dalam pertemuan juga sudah dipaparkan berbagai kerugian atau implikasi atas perubahan sejumlah pasal dalam UU KPK. Dan di situ para tokoh sepakat jika pasal-pasal yang disebut DPR bakal menguatkan KPK tidaklah benar. Atas dasar itu, Bivitri cukup optimis Jokowi akan mau mengeluarkan Perppu.
"Jadi mudah-mudahan sudah yakin sekarang," kata dia.
Lantas, apa saja yang perlu diatur dalam perppu? Bivitri belum mau membeberkan. Menurutnya, masih perlu dipikirkan. Dia sendiri berencana memberi masukan.
"Isinya seperti apa, kami coba sampaikan apa yang nanti bisa diterima," terangnya.
Rohaniwan Franz Magnis Suseno menambahkan, pihaknya meyadari, secara politik langkah rencana presiden mengeluarkan Perppu tidak mudah. Sebab, semua partai politik di DPR satu suara untuk melakukan pelemahan terhadap KPK. Namun demikian, Franz berharap Presiden berani keluar dari tekanan tersebut mengingat besarnya dukungan publik.
"Dia didukung oleh rakyat Indonesia," ujarnya malam tadi. Dengan kewenangannya yang besar, Franz berharap Presiden menggunakan kekuatannya untuk membatalkan UU yang meresahkan publik.
Dia menambahkan, para pihak yang menginginkan penerbitan perppu bukanlah orang-orang sembarangan. Melainkan sosok yang punya kapasitas dan keilmuan seperti tokoh-tokoh yang datang ke Istana kemarin. Franz mengaku tidak bisa menebak potensi dikeluarkannya perppu, namun dia berharap keinginan tersebut bisa dikabulkan Jokowi.
Menanggapi rencana penerbitan Perppu KPK, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno mengatakan, pihaknya masih mencermati terhadap perkembangan dan dinamika politik yang terjadi.
“Belum ada komentar jauh,” terang dia saat dihubungi Jawa Pos (JPG), kemarin (26/9). Apalagi, kata dia, Presiden kan masih mempertimbangkan dan akan mengkalkulasikannya. Anggota Baleg DPR RI itu mengatakan, dia tidak mau berspekulasi, apakah nantinya presiden betul-betul mengeluarkan perppu atau tidak. Menurut dia, hal itu merupakan proses politik yang campur aduk. DPR berharap agar semua komponen bangsa berpikir jernih dan mengutamakan akal sehat dalam segala hal.(far/lum/deb/jpg)
Editor: Firman Agus
>>>Berita selengkapnya baca koran Riau Pos hari ini.
