JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Angka kasus virus corona atau Covid-19 setiap hari bertambah banyak dengan grafik yang menanjak tajam.
Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah segera bergerak lebih cepat dan tegas untuk menyelamatkan 270 juta jiwa rakyat Indonesia dari ancaman Covid-19.
"Jangan sampai terlambat mengantisipasi untuk kesekian kalinya," tegas Mufida dalam siaran persnya, Sabtu (28/3).
Menurut Mufida, pertambahan kasus Covid-19 per hari sudah tembus 3 digit. Kasus positif Jumat (27/3) kemarin menembus angka 1.000. Sementara, angka kematian mendekati 100 orang.
"Pemerintah jangan sampai terkesan terlambat lagi dan tidak dipercaya publik," ungkapnya.
Menurutnya, Komisi IX DPR sudah mengingatkan pemerintah agar segera mengantisipasi masuknya Covid-19 sejak mulai mewabah di Tiongkok, dan negara-negara tetangga.
"Namun, ya sudahlah, kita sekarang mencari solusi ke depan saja,” ungkap Mufida.
Menurut Mufida, kecepatan konfirmasi hasil laboratorium pada orang-orang yang berstatus pasien dalam pemantauan (PDP) atau suspect Covid-19 harus ditingkatkan.
“Bahkan pada beberapa kasus, pasien keburu meninggal dunia sebelum didapatkan hasil tes laboratorium,” katanya.
Mufida menegaskan pemerintah harus lebih cepat lagi mencegah perluasan penyebaran Covid-19 dengan membatasi pergerakan orang.
Menurut dia, bila pergerakan orang tidak dibatasi, dikhawatirkan virus ini akan menyebar ke berbagai pelosok di Tanah Air yang akan makin menambah banyak jatuhnya korban.
"Paling ideal, berdasarkan masukan dari sejumlah ahli kesehatan, dilakukan karantina wilayah atau Tes PCR massal yang langsung bisa diketahui hasilnya,” jelas Mufida.
Dia mengatakan harus realistis bahwa kemampuan penanganan medis juga terbatas, terutama penyediaan alat pelindung diri (APD) bagi para petugas medis di garda terdepan serta ruangan isolasi, alkes dan obat-obatan.
Oleh karena itu, Mufida mendorong pemerintah lebih serius mempertimbangkan opsi melakukan karantina, minimal untuk daerah pusat episentrum sebaran wabah seperti Jabodetabek. Pemerintah sebaiknya membuka opsi karantina sesuai Undang-Undang Karantina Kesehatan.
Memang berat konsekuensi karantina ini, tetapi kalau pemerintah melibatkan semua komponen bangsa bergotong royong, pasti bisa dilaksanakan,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Mufida menambahkan, desakan untuk melakukan karantina, minimal untuk Jabodetabek, sebetulnya sudah banyak disuarakan dari berbagai pihak. Tidak hanya kalangan medis seperti para dokter, pakar epidemologi, IDI, tetapi juga oleh sejumlah tokoh dan kepala daerah.
“Forum Guru Besar FKUI juga merekomendasikan dilakukannya local lockdown atau karantina wilayah terutama pada daerah-daerah yang menjadi episentrum penyebaran wabah,” lanjut Mufida.
Menurut dia, sudah terbukti bahwa Covid-19 yang awalnya terkonfirmasi di Jakarta, kini bukan hanya menyebar ke sekitarnya, tetapi juga ke luar Jabodetabek bahkan sudah ke Sumatera dan Jawa.
Apalagi, tambahnya, imbauan untuk melakukan physical distancing juga tidak dijalankan secara disiplin oleh masyarakat. Imbauan untuk tetap di rumah saja juga sulit dipenuhi beberapa kelompok karena tuntutan untuk mendapatkan penghasilan yang sifatnya harian untuk menyambung hidup.
Di sisi lain, Mufida juga mengatakan bahwa pemerintah pasti mampu melakukan perhitungan beban anggaran dan mencari sumber anggaran tambahan lainnya untuk melakukan karantina wilayah.
Mufida juga meyakini, semangat gotong royong masyarakat untuk saling membantu kebutuhan pangan dan lainnya sangat tinggi. Sudah terbukti, untuk membantu pengadaan APD bagi para tenaga kesehata saja, masyarakat mau turun membantu, meskipun itu sebetulnya tugas negara, apalagi untuk urusan kemanusiaan lainnya.
Gerakan gotong royong berbasis RW dan RT bisa menjadi sebuah wacana yang digerakkan. Inilah saatnya semua komponen bangsa bersatu saling bantu.
“Saya berharap, jangan sampai kita terlambat lagi dan Covid-19 makin meluas, sehingga biaya yang harus dikeluarkan jadi lebih besar dibanding melakukan karantina wilayah dengan semangat gotong royong. Sebanyak 270 juta jiwa rakyat Indonesia menanti kebijakan cepat dan tepat dari pemerintah agar selamat dari Covid-19,” tutup Mufida.(boy/jpnn)
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
