JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah berencana memperlonggar protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Khususnya untuk aturan karantina kedatangan bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Rencananya PPLN tidak perlu karantina lagi mulai 14 Maret mendatang, khusus untuk kedatangan di Bali dahulu.
Rencana memperlonggar aturan untuk PPLN itu disampaikan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, kemarin (27/2). "(Mulai) 1 Maret mendatang akan (berlaku) karantina tiga hari untuk yang sudah vaksin lengkap atau booster," katanya.
Kemudian Luhut menyampaikan, pemerintah juga akan memberlakukan aturan tanpa karantina bagi PPLN. Dia menjelaskan aturan tanpa karantina bagi PPLN ini bersifat uji coba. Rencananya diberlakukan mulai 14 Maret, untuk kedatangan atau pintu masuk di Bali saja.
"Bisa saja dipercepat. Satu pekan lebih cepat (dari 14 Maret)," tuturnya. Dengan catatan kasus Covid-19 di Indonesia dalam sepekan ke depan menunjukkan tren membaik. Luhut mengatakan Bali ditetapkan menjadi percontohkan kedatangan PPLN tanpa karantina dengan sejumlah pertimbangan. Di antaranya adalah angka kasus Covid-19 di Bali terus membaik. Kemudian tingkat vaksinasi dosis lengkap di Bali juga lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.
Aturan kedatangan PPLN tanpa karantina ditetapkan dengan beberapa syarat. Di antaranya adalah wajib sudah booking hotel minimal untuk empat hari bagi WNA. Kemudian harus menunjukkan keterangan domisili di Bali bagi PPLN WNI. Aturan lainnya adalah PPLN wajib menunggu di hotel hingga hasil swab PCR keluar. Kemudian pada hari ketiga juga melakukan swab PCR untuk menjamin keamanan.
Luhut mengatakan jika uji coba kedatangan PPLN tanpa karantina di Bali itu berjalan baik, akan diperluas di daerah lain di Indonesia. "Akan diperluas di Indonesia pada 1 April," katanya. Dia mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di Bali tercatat sebanyak 1.600-an orang. Sebanyak 50 persen wisman memilih karantina sistem bubble. Kunjungan wisman tersebut didominasi dari Belanda dan Rusia.
Dalam kesempatan yang sama Luhut juga menyinggung fase transisi memasuki masa endemi. "Semua proses transisi ini tidak bisa terburu-buru," tuturnya. Dalam mendekati kenormalan baru, diperlukan cara pandang yang baru. Kemudian perlu disiapkan kondisi masyarakatnya juga.
Sehingga ketika menerapkan hidup berdampingan dengan Covid-19, bukan siap secara slogan saja. Luhut menegaskan keputusan atau strategi memasuki kenormalan baru berdasarkan data dari para pakar. Di antara upaya untuk menuju ke fase baru setelah dua tahun lebih hidup di dalam pandemi Covid-19 adalah meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 untuk dosis kedua maupun booster. Dia menegaskan pemerintah akan terus meningkatkan vaksinasi ke level tertinggi. "Sehingga pada prakondisi ini, kekebalan yang tinggi bisa tercapai," katanya.
Luhut mengatakan mulai pekan ini pemerintah secara efektif memberlakukan syarat vaksinasi dosis kedua untuk menentukan level asesmen atau PPKM daerah. Upaya ini sebelumnya menjadi penyebab banyaknya kabupaten atau kota yang masuk kategori PPKM level 3 dan level 4.
Tetapi dia mengatakan tren banyaknya daerah yang masuk level 3 dan level 4 gara-gara tingkat vaksinasinya itu, akan berbalik menurun pada pekan depan. Teknis ketentuan tingkat vaksinasi dosis kedua sebagai acuan PPKM ini akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri yang terbit hari ini (28/2).
Sementara itu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk kembali menurunkan jumlah penonton MotoGP. Dari sebelumnya 100 ribu penonton menjadi 60 ribu penonton.
Keputusan ini diambil atas perkembangan kasus Covid-19 yang terjadi. ‘’Arahan Pak Presiden soal Mandalika, yang semula penonton 100 ribu diturunkan menjadi 60 ribu dengan situasi yang ada sekarang," jelasnya.
Perpanjangan PPKM untuk luar Jawa Bali juga akan diperpanjang mulai 1-14 Maret 2022. Airlangga merinci, sebanyak 63 kabupaten atau kota saat ini berstatus PPKM Level 1. Sedangkan 205 kabupaten atau kota berada di Level 2. Kabupaten atau kota dengan status PPKM Level 3 melonjak menjadi 320 daerah. Provinsi dengan kenaikan kasus Covid-19 tertinggi ialah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Lampung, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Riau.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) mengungkapkan, bahwa tren penularan Covid-19 dan hospitalisasi harian di sejumlah provinsi sudah mulai melandai. Di antaranya, DKI Jakarta, Maluku, Bali, Banten, Papua, dan NTB. Seluruhnya menunjukkan kekonsistensian dalam penurunan kasus selama 3 minggu terakhir.
Namun, ada pula provinsi yang justru tengah berada di puncak penularan. Seperti, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Bahkan, Jogjakarta disebutnya tengah merangkak naik. Begitu pula Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, dan sejumlah provinsi di Sulawesi.
"Sudah ada penurunan (di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan, red). Tapi kita masih menunggu konsistensi selama 2 pekan ke depan," ujarnya. Dia pun optimistis, dengan penurunan kasus di sejumlah provinsi besar maka tren penurunan kasus secara nasional juga akan turut mengikuti.
Selain itu, ia pun turut menyinggung soal capaian vaksinasi Covid-19. Saat ini, kata dia, sudah 344 juta dosis vaksin Covid-19 yang sudah disuntikkan. Dari jumlah tersebut, 190 juta warga sudah menerima suntikan dosis pertama atau setara dengan 70 persen warga Indonesia.
Diharapkan, capaian tersebut pun bisa juga segera diraih untuk vaksinasi dosis kedua. Terutama, sebelum Idulfitri tahun ini. Sehingga, perayaan Idulfitri 2022 bisa dilaksanakan lebih berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
"Kalau hasilnya baik, Pak Menko mengizinkan, dan barangkali ini kita hadapi dengan berbeda dibandingkan Idulfitri sebelumnya," ujarnya.
Di sisi lain, BGS juga memaparkan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun strategi untuk mengubah status pandemi Covid-19 menjadi endemi. Kajian pun tengah dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah pendekatan. "Kami mendapat arahan dari Bapak Presiden mengenai strategi ini. Kami sudah siapkan protokolnya," ungkapnya.
Menurut BGS, dalam arahannya, Presiden meminta agar keputusan tersebut dilakukan secara matang dan memperhatikan banyak hal. Mulai dari sisi sains, kesehatan, sosial, budaya, hingga ekonomi. "Arahan bapak presiden agar diterapkan dengan hati-hati," sambungnya.
Diakuinya, sejumlah negara sudah mencabut berbagai pembatasan terkait Covid-19. Banyak pertimbangan yang digunakan, di mana tidak hanya mengacu pada saintifik dan kesehatan saja.(wan/dee/mia/jpg)
Laporan: JPG (Jakarta)
