JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin rencananya bakal bertolak ke Arab Saudi pada Januari 2016. Tujuannya memastikan kuota haji Indonesia tahun depan. Selain itu kunjungan ini juga bakal disisipi lobi-lobi pembenahan birokrasi penyelenggaraan umrah.
Salah satu fokus pembenahan umrah yang akan disampaikan Menag Lukman adalah, pengetatan penerbitan visa umrah. Pengetatan di sini maksudnya adalah, visa umrah baru dikeluarkan setelah calon jamaah umrah memastikan punya tiket pesawaa Indonesia-Saudi (PP) serta kepastian akomodasi lainnya seperti hotel dan sejenisnya.
Anggota Dewan Kehormatan Asosiasi Muslim Penyelengara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Muhammad Rocky Masyhur berharap Menag Lukman fokus melobi urusan kuota haji saja.
“Semoga kuota haji Indonesia tahu depan kembali normal dan mendapatkan kuota tambahan,” katanya di Jakarta kemarin.
Seperti diketahui kuota tetap jamaah haji Indonesia adalah 211 ribu orang. Imbas dari renovasi Masjidil Haram sejak periode haji 2013, kuota haji Indonesia itu dikepras 20 persen. Sehingga akhirnya kuota haji Indonesia tinggal 168.800 orang jamaah. Susutnya kota ini, berimbas pada semakin panjangnya antrean haji hingga 20 tahun di beberapa daerah.
Lebih lanjut Rocky menuturkan, Lukman tidak perlu membuang tenaga untuk komunikasi soal penyelenggaraan umrah. Sambil bercanda dia mengatakan, sejatinya sejak zaman dahulu regulasi urah itu ketat dan misinya melindungi jamaah.
“Hanya saja pengawasan dari pemerintah tidak optimal,” kata dia.
Rocky mengatakan regulasi yang mengharuskan visa haji baru keluar setelah semua akomodasi komplit, itu sejatinya sudah ada. Tetapi di lapangan regulasi itu tidak jalan. Sejumlah travel umrah yang mendapat mandat menjadi provider penerbitan visa umrah banyak yang nakal di lapangan. Alih-alih menerbitkan visa setelah seluruh akomodasi jamaah jelas, mereka malah menjual visa umrah.
“Kalau Kemenag bisa mengendalikan provider visa umrah, sudah kelar (selesai, red) sebagian besar masalah haji,” kata juragan travel PT Hikmah Perdan itu. Dia membeberkan banyak sekali modus-modus kecurangan penerbitan visa umrah oleh provider. Di antaranya adalah visa diterbitkan kepada kelompok pengajian. Rocky sangat kecewa, karena kelompok pengajian tentu kesulitan menangani manajemen travel umrah secara profesional.
Rocky berharap Kemenag bisa memelototi setiap penerbitan visa umrah. Tujuannya supaya tidak ada jamaah yang dirugikan. Menurutnya visa umrah yang terbit secara ilegal, rentan membuat jamaah umrah sengsara. Seperti telantar di Makkah karena pemondokannya belum ada. Kalaupun sudah ada pemondokannya, kondisinya sangat tidak layak.
