JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono angkat bicara terkait pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyampaikan underpass Kemayoran yang terkena banjir ada di bawah wewenang pemerintah pusat. Heru mengingatkan anak buah Gubernur Anies Baswedan itu untuk tidak berpolemik dalam masalah banjir.
"Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tetapi harus bersinergi. Mari bersama-sama mengatasi banjir ini, utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” kata Heru dalam keterangan yang diterima, Minggu (26/1).
Heru menilai sinergitas antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI perlu diutamakan. Hal itu lebih bermanfaat dibanding menciptakan polemik di media.
Lagipula, kata Heru, underpass Kemayoran yang sudah terbangun, sudah melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. “Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara Tim DKI dan Kementerian PU,” kata Heru.
Untuk itu Heru mengajak Pemprov DKI Jakarta untuk duduk bersama membahas masalah tersebut. "Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media,” ujar Heru.
Seperti diketahui, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyebutkan bahwa Underpass (terowongan) Kemayoran yang beberapa hari terakhir tergenang air adalah tanggung jawab pemerintah pusat.
Alasan Underpass Kemayoran berada di bawah pengelolaan pemerintah pusat adalah, kawasan itu sebelumnya merupakan bandar udara.
Sumber: Jpnn.com
Editor: Erizal
