PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan melakukan serangkaian agenda kampanye ke Pekanbaru, Riau pada Rabu (13/12). Di sela-sela agenda kampanye, juga mendengar masukan beberapa pihak, seperti kepala daerah, tokoh adat dan pimpinan media massa. Mendengarkan mulai soal jembatan Bengkalis, rancangan undang-undang masyarakat hukum adat hingga literasi dan bisnis media. Masukan itu disampaikan di dua tempat.
Anies disambut Gubernur Riau Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution dan Ketua LAMR Taufik Ikram Jamil di Bandara Sultan Syarif Kasim II serta bersambung makan siang di RM Pondok Melayu. Di momen makan siang juga berdiskusi singkat soal literasi dan bisnis media dengan Pemred Riau Pos Firman Agus dan Pemred Tribun Pekanbaru Syarief Dayan dan beberapa tokoh lainnya. Hadir juga pada makan siang itu tim kampanye, dan pimpinan partai politk di daerah ini.
Gubri yang diundang oleh Tim Pelaksana Kampanye Daerah Capres-Cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), melaporkan rencana pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Bengkalis dan Pulau Sumatera. Gubri menjelaskan ke Anies lima alasan kenapa jembatan yang rencana bentangnya mencapai 6,1 Km itu sudah saatnya dibangun. Kelima alasan itu adalah historis, strategis, ekonomis, kompromistis dan logis.
Sambil makan, Anies mendengar dengan seksama penjelasan Gubri. Apalagi Pulau Bengkalis bagi Anies tidak asing lagi. Pada 2011 lalu dia sempat mengunjungi Pulau Rupat melalui Program Indonesia Mengajar yang digagasnya saat itu. “Saya paham. Apalagi Bengkalis saya pernah ke sana,’’ ujarnya menanggapi lima alasan yang dijelaskan Gubri.
Gubri menyambut positif respons Anies. Karena menurutnya, ini harus disampaikan ke semua calon presiden. Berhubung kali ini yang datang Capres Anies, maka disampaikan. “Kita orang Melayu, siapapun tamu kita sambut dengan tangan terbuka,” ujar Gubri.
Karena, menurut Gabri, untuk membangun jembatan yang diperkirakan akan menelan anggaran Rp7 triliun itu harus bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Niat besar ini telah kita mulai. Tadi pagi (kemarin pagi, red), pemprov telah menekan nota kesepakatan dengan Pemkab Bengkalis,’’ ujar Gubri Edy Natar.
Soal literasi, Capres Anies sempat menanyakan apa yang bisa dilakukan untuk membantu keberlanjutan bisnis media kepada dua pemred media yang hadir. Firman Agus dan Syarif Dayan menyampaikan soal beratnya bisnis media cetak.
Selain hantaman media digital, juga belum adanya insentif bagi media cetak seperti keringanan pajak bahan baku kertas dan keringanan pająk lainnya. Kondisi ini menjadikan harga kertas terus naik sementara harga koran sulit untuk dinaikkan. ‘’Selain itu soal publisher right dan tentunya pentingnya membangun literasi melalui media di sekolah,’’ ujar Firman Agus. “Iya betul,” ujar Anies sambil mengangguk. Diskusi singkat itu berlangsung sebelum Anies berangkat ke lokasi kampanye lainnya.
LAMR Pasangkan Tanjak dan Serahkan Buku serta Gagasan
Di bagian lain, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (Ketum DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Seri Drs H Taufik Ikram Jamil MIkom tidak hanya memasangkan tanjak kepada calon presiden (capres) Anies Rasyid Baswedan. Tetapi juga menyerahkan sejumlah buku dan gagasan yang disampaikan dalam penyambutan dan jamuan makan siang, kemarin.
“Ya, kita memenuhi undangan Tim Pak Anies untuk menyambut dan menemani makan siang,” kata Datuk Seri Taufik kepada media, seraya mengatakan bahwa pihaknya, insya Allah akan berlaku serupa kepada pihak lain jika diundang semacam itu. Tapi LAMR tidak terlihat di titik-titik kampanye Anies seperti di Pasar Sail dan Gelanggang Olahraga (GOR).
Diakuinya, panitia juga sempat meminta capres Anies Baswedan dibawa ke balai LAMR untuk ditepuktepungtawari. Tetapi mengingat waktu, upacara adat tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Pesawat yang membawa Anies dan rombongan mendarat sekitar pukul 09.45 WIB. Setelah disalami Gubernur Edy Natar Nasution, Ketum DPH LAMR Taufik Ikram Jamil, memasangkan tanjak kepada Anies. Setelah itu, Anies disuguhkan silat sambut yang diiringi gendang panjang dan nafiri. Selanjutnya, Anies dibawa ke ruangan untuk sekadar membasahi kerongkongan dengan teh, dibilas sedikit soto dan kue-mue khas Melayu Riau.
Dalam kesempatan itu, Datuk Seri Taufik menyerahkan dua buku kepada Anies yang bertajuk Ungkapan Tradisional Melayu Riau karya Tenas Effendy dan Presiden Penyair Sutardji Calzoum Bachri, Biografi Kesaksian karya Taufik Ikram Jamil. “Wah, ini santapan rohani,” kata Anies sebagaimana ditirukan Datuk Seri Taufik kepada media. “Pak Anies juga mengatakan, ini presiden kita semua setelah melihat buku biografi Sutardji,” tambah Datuk Seri Taufik.
Menurutnya, pemberian buku-buku itu juga sebagai simbol bagaimana Riau amat memperhatikan bahasa dan ekspresinya. Di tengah inflasi bahasa pada masa komunikasi ini, pemurnian kata-kata dinilai sesuatu yang niscaya.
Sementara soal gagasan, Datuk Seri Taufik kepada Anies mengatakan, LAMR berharap diwujudkannya Kementerian Kebudayaan. Sebab sejak lama sebenarnya, kebudayaan tidak cukup diurus satu direktorat saja, karena tugasnya semakin banyak. Apalagi berhadapan dengan kecenderungan abad 21 yang menggantungkan nilai kemanusiaan melalui budaya/tradisi dan agama. Tidak mengherankan banyak hal yang dikerjakan untuk kebudayaan, tidak terlaksana sama sekali.
“Sudah 15 tahun rancangan undang-undang masyarakat hukum adat terdampar di DPR, belum juga disahkan sebagai salah satu buktinya” kata Datuk Seri Taufik. Padahal dengan undang-undang itu, dasar pijak pembangunan masyarakat adat tersedia maksimal, sehingga mereka tidak terus-menerus terpuruk dalam ketertinggalan dengan pembelaan yang abu-abu tanpa masa depan secara lebih pasti.
Terkait hal itu, Datuk Seri Taufik mengingatkan bahwa 1,2 juta hektare kebun sawit di Riau ilegal yang sebagian berupa lahan ulayat atau milik adat. Belum lagi berkaitan dengan pancung alas yakni bagian milik masyarakat adat dalam pengolahan sumber daya alam yang diakui oleh Belanda, tetapi terabaikan setelah merdeka. “Kesemuanya tak berdaya karena aturan yang memayunginya sebagai khazanah budaya tidak ada,” kata Datuk Taufik.
Memang benar, Indonesia sudah memiliki undang-undang kemajuan kebudayaan sejak tahun 2017. Tetapi dasar hukum ini lebih banyak mengatur soal ekspresi termasuk masyarakat adat, padahal persoalan masyarakat adat amat besar karena berkaitan langsung dengan elemen-elemen kehidupan seperti ekonomi dan lingkungan hidup.
Ditanya, bagaimana tanggapan Anies terhadap hal-hal itu, Datuk Seri Taufik mengatakan, dia memperhatikan dengan serius, bahkan beberapa hal dimintanya untuk disebut ulang sebagai tanda perhatian. “Yang jelas, kita harus menyuarakan semuanya kepada sesiapa pun, apalagi dalam kesempatan semacam ini,” kata Datuk Seri Taufik.
Gubri dan Bupati Bengkalis Tandatangani Kesepakatan
Memang sebelumnya Gubernur Riau (Gubri) Edy Natar Nasution dan Bupati Kabupaten Bengkalis Kasmarni melakukan penandatanganan kesepakatan bersama pembangunan jembatan Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera (Kecamatan Bukit Batu) di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Rabu (13/12). Pembangunan jembatan Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera ini bertujuan untuk percepatan pengembangan wilayah pulau terluar dan peningkatan pemanfaatan potensi daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan publik.
Gubri Edy Nasution mengatakan bahwa pengerjaan jembatan Pulau Bengkalis - Pulau Sumatera diharapkan bisa selesai dalam satu periode kepemimpinan gubernur. “Untuk itulah saya ingin mendudukkan landasan ini, sebab siapapun nanti gubernur dan bupatinya, harapannya ini (pembangunan jembatan Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera, red) bisa segera terwujud,” katanya.
Selain itu, Gubri Edy Natar juga menyebut bahwa jembatan Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera perlu dibangun, karena ada berbagai alasan, salah satunya ingin menghidupkan Pulau Bengkalis. “Karena secara sejarahnya Pulau Bengkalis ini adalah pulau yang pantas untuk kita selamatkan dan kita juga ingin meningkatkan perekonomian di Pulau Bengkalis, sebab merupakan salah satu kawasan strategis nasional,” ujar Gubri.
Menurutnya, pengajuan pembangunan jembatan Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera ke pemerintah pusat harus memenuhi alasan yang tepat. Sebab, pembangunan jembatan Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera telah lama diusulkan, namun belum juga bisa diwujudkan. Hal itu, menurut Edy Nasution, terkendala karena tidak bisa meyakinkan pemerintah pusat atau belum memiliki alasan yang tepat untuk bisa jembatan tersebut dibangun.
Padahal menurutnya, jika jembatan Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera ini dibangun akan memiliki dampak ekonomi yang sangat bagus untuk Kabupaten Bengkalis. “Sebenarnya jembatan ini sudah sangat lama diimpikan oleh masyarakat di Provinsi Riau, khususnya masyarakat yang ada di Pulau Bengkalis, tapi belum bisa terwujud dan terealisasi,” ujarnya.
Dijelaskan Gubri, setidaknya ada lima alasan agar pembangunan jembatan Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera bisa dilakukan. Pertama, alasan historis. Katanya, Bengkalis merupakan kabupaten induk pada saat awal Provinsi Riau berdiri, dan juga merupakan kabupaten terluar.
Kedua, alasan strategis. Bengkalis merupakan pulau terluar yang menjadi etalase negara dengan potensi internasional yang besar. Ketiga, alasan ekonomis. Dijelaskan Gubri, Pulau Bengkalis termasyhur dengan komoditas durian, dikenal juga dengan sebutan durian Bengkalis. Edy Nasution melihat hal itu bisa menjadi potensi keekonomian yang sangat terbuka untuk dikembangkan, termasuk perikanan khas di Bengkalis.
Keempat, alasan kompromistis, Bengkalis merupakan kabupaten penghasil migas terbesar di Indonesia, sehingga perlu perhatian pembangunan sejak berdirinya kabupaten ini. Kelima, alasan logis. Pulau Bengkalis memerlukan aksesibilitas transportasi yang lebih baik dengan lalu lintas barang dan jasa dari dan ke Pulau Bengkalis dengan prasarana jembatan terbaik.
“Dengan lima alasan itu, insya Allah ini mungkin bisa terargumentasikan dengan baik, bahwa jembatan Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera itu perlu kita bangun hari ini, karena ada berbagai alasan, kita ingin menghidupkan Pulau Bengkalis itu karena secara sejarah atau historisnya, ia adalah pulau yang pantas untuk kita selamatkan dan kita juga ingin meningkatkan perekonomian di sana, karena merupakan salah satu kawasan strategis nasional,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Bengkalis, Kasmarni mengucapkan terima kasih, sekaligus menyambut baik atas rencana Pemerintah Provinsi Riau yang akan membangun jembatan Pulau Bengkalis-Pulau Sumatera, sebagai wujud komitmen bersama dalam meningkatkan akses mobilitas masyarakat.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bengkalis kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, bahwasannya kesepakatan hari ini adalah sebuah impian yang ditunggu oleh masyarakat Bengkalis, karena pembangunan jembatan di Pulau Bengkalis tidak lagi sebuah mimpi,” ujar Kasmarni.(sol/ilo/egp)
