JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Seluruh kebijakan pemerintah terkait karantina wilayah atau lockdown harus didasari keputusan yang dibuat oleh tim medis. Bukan malah menimbang sisi politik dan ekonomi jangka pendek.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Mantan Wakil Ketua Umum DPP PAN Drajad Wibowo terkait dengan wabah virus corona yang telah menelan banyak korban jiwa.
"Begitu suatu daerah menurut ahli dokter atau ahli medis harus di-lockdown, maka negara harus ambil tindakan," ujar Drajad yang dikenal sebagai Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu dalam telekonferensi, Selasa, (24/3).
Menurut mantan anggota DPR RI itu, tim ahli akan lebih mendalami seberapa parah sebuah daerah telah terpapar virus corona. Misalnya, tim menyatakan dalam titik tertentu sebuah daerah sebaiknya di-lockdown lantaran tingkat penyebaran virusnya sudah tak terbendung, maka pemerintah harus segera membuat keputusan politik.
Keputusan ini, menurut dia, penting untuk menyelamatkan ekonomi jangka panjang. Sebab, bila pemerintah terlambat melakukan lockdown, maka perekonomian justru akan menghadapi ancaman lebih besar.
"Jadi kalau mau menyelamatkan ekonomi ya harus cegah wabahnya. Cara penyelamatan wabah dengan lockdown ini mencegah supaya corona tidak sampai meledak," tuturnya.
Diketahui, lockdown adalah istilah untuk mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari suatu daerah maupun negara. Dalam kasus corona, lockdown bertujuannya agar virus tidak menyebar lebih jauh.
Lebih lanjut Drajad menerangkan, dalam keadaan lockdown, negara memang menghadapi kenyataan pahit berupa melemahnya laju perekonomian hingga nyaris berhenti. Namun, kata dia, Indonesia mesti belajar dari Cina dan Italia yang berani mengambil risiko besar untuk menghentikan rantai penyebaran virus.
"Jadi dalam kasus ini, Indonesia harus segera memilih, menyelamatkan ekonomi atau mencegah wabah," tuturnya.
Sementara itu, Ekonom Indef Abra Talatto mengatakan, pemerintah akan dihadapkan dengan konsekuensi terburuk seumpama mengambil keputusan lockdown. Salah satunya adalah sebagian besar pekerja informal akan kehilangan lapangan kerja.
Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah perlu mengambil dua respons kebijakan. Pertama, pemerintah mesti menjamin rantai pasokan pangan tersedia. Selain stok, pasokan juga mesti dijamin ketersediaan aksesnya.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi
