JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Membuka awal tahun, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat cemerlang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, per 31 Januari 2023, APBN tercatat surplus Rp90,8 triliun. Jumlah itu setara 0,43 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
''Kalau kita bandingkan dengan (surplus) tahun lalu, naiknya tiga kali lipat. Makanya growth-nya 207,1 persen,'' ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada konferensi pers, Selasa (22/2).
Ani, sapaan Menkeu, memerinci bahwa surplus itu berasal dari pendapatan negara Rp232,2 triliun yang lebih besar dibanding belanja negara yang mencapai Rp141,4 triliun. Pendapatan negara itu tercatat 9,4 persen dari target. Tahun ini target pendapatan negara dalam APBN dipatok mencapai Rp2.463 triliun.
Dari sisi pendapatan negara, ditopang oleh penerimaan perpajakan yang mencapai Rp186,3 triliun. Jumlah itu terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp162,2 triliun, kepabeanan dan cukai tercatat Rp24,1 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Rp45,9 triliun.
''Dari sisi pendapatan negara, kita overshoot. Lebih tinggi dari target, dan tumbuhnya tinggi juga,'' kata Bendahara Negara.
Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik itu dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang meningkat pada Desember sejalan dengan libur Natal dan Tahun Baru. Serta, dampak implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
''Ini adalah salah satu yang menggambarkan di satu sisi kita melihat pemulihan ekonomi yang bagus. Dan, reformasi terutama UU HPP yang sudah mulai dilaksanakan memberikan kontribusi dari pencapaian penerimaan perpajakan yang meningkat sangat kuat,'' urainya.
Usulkan Bunga 0 Persen bagi Usaha Mikro
Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong pendanaan murah bagi para pelaku usaha mikro. Erick telah menyampaikan usulan pemberian bunga pinjaman 0 (nol) persen kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
''Saya sudah mengutus dua wamen BUMN, Pak Pahala dan Pak Tiko, untuk membahas ini dengan BI. Kita berharap satu bulan bisa tuntas,'' ujar Erick di Jakarta, Rabu (22/2).
Kedua wakil menteri BUMN, Pahala Mansury dan Kartika Wirjoatmodjo masing-masing membahas pendanaan di sektor pangan dan perluasan untuk program Mekaar.
Erick ingin pemberian bunga pinjaman nol persen dapat terealisasi sesegera mungkin. Apalagi, usulan itu juga telah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu.''Tinggal bagaimana sekarang kita mendorong hal ini menjadi kenyataan, jangan sampai kesannya yang besar dapat bunga jauh lebih besar dari yang mikro. Ini yang selalu kita coba seimbangkan,'' ucapnya.
Erick menyampaikan sektor usaha mikro yang masuk dalam UMKM punya andil besar dalam menopang perekonomian nasional. Sektor UMKM memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga 62,55 persen dan menyumbang serapan tenaga kerja hingga 97,22 persen.
Namun, lanjut dia, , porsi pembiayaan lembaga pembiayaan dan perbankan untuk UMKM saat ini baru 21 persen atau lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga. BUMN, lanjut Erick, berkomitmen membantu target minimal 30 persen porsi pembiayaan untuk UMKM pada tahun depan.
''Sejak awal, kita terus mendorong program kerakyatan seperti KUR, PNM Mekaar dan Makmur dapat meningkat dan menjangkau lebih banyak para pelaku usaha, termasuk usaha mikro,'' lanjut Erick.
Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pemerintah harus mendistribusikan pinjaman dengan manajemen penjaminan dan pengelolaan pendanaan yang baik sehingga sektor perbankan tidak menanggung risiko kredit berlebih.
''Bila tidak dikelola dengan baik maka bisa menyebabkan sektor perbankan menjadi rapuh karena harus menanggung beban risiko finansial dari kebijakan tersebut,'' ujarnya.(dee/dio/agf/dio/jpg)
Laporan JPG, Jakarta
