JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- PEMERINTAH menyediakan 100 ribu kursi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun ini. Pendaftarannya akan dibuka akhir Oktober 2019.
"Rencananya (pembukaan, red) seusai pelantikan Presiden," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin di Jakarta, Rabu (21/8).
Lowongan tersebut diperuntukkan bagi formasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda). Meski belum bisa memperinci, Syafruddin mengatakan, sudah ada instansi yang mengajukan formasinya. Di antaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kejaksaan, dan pemda. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menambahkan, ada kemungkinan kuota tersebut tidak seluruhnya digunakan. Pihaknya akan menganalisis terlebih dahulu, apakah formasi yang diusulkan sesuai keperluan atau tidak. Terutama, untuk formasi yang diajukan oleh pemda.
"Kalau akurat, apakah mereka punya dana untuk rekrut pegawai atau tidak," tegasnya.
Beda halnya dengan CPNS pusat. Menurut dia, keperluan dana sudah dianggarkan di tahun ini. Sehingga dipastikan telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kendati demikian, lanjut Bima, masih diperlukan adanya rapat terbatas (ratas) kabinet untuk menyampaikan hal tersebut. Mengingat, rekrutmen dilakukan pada pemerintahan baru nantinya.
"Iya, kalau nantu menterinya masih sama. Kalau berubah terus nggak cocok kan," ujarnya.
Waktu pendaftaran CPNS 2019 memang sedikit mundur dari rencana awal. Tadinya, pendaftaran CPNS dijadwalkan pada 17 Oktober 2019. Tapi, harus diundur karena pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2019 nanti.
"Sekarang demisioner (para menteri, red). Baru ada menterinya paling tanggal 27 Oktober 2019 ya," paparnya.
Meski begitu, Bima memastikan semua persiapan sudah dilakukan. Pihaknya dan Kementerian PANRB telah secara intensif berkonsolidasi terkait tata cara pendaftara dan seleksi penerimaan. Disinggung soal penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Bima mengaku masih belum ada kepastian. Pasalnya, masih ada 70 pemda yang belum mengusulkan formasinya.
"Karena belum ada kesamaan pemahaman, jadi kami dahulukan yang CPNS dulu," ungkapnya.
Diakuinya, pembahasan terkait PPPK ini cukup alot. Belum ada kesepakatan antara pemda dan pemerintah pusat terkait ini. Menurutnya, masih ada kebingungan dari pihak pemda soal penerimaan PPPK terbaru. Padahal, pihaknya sudah memberikan pendampingan.
"Kami ajari lagi, jelaskan lagi," ujarnya.
Di sisi lain, isu pungutan untuk meloloskan seseorang menjadi CPNS masih kencang berembus di masyarakat. Terkait hal tersebut, Syafruddin menegaskan tidak ada pungutan uang agar menjamin lolos CPNS.
"Rekrutmen bersih dari KKN dan transparan," kata Syafruddin itu.
Berdasarkan ungkap kasus oleh Polda Metro Jaya, kasus calo CPNS selalu bermotif penipuan. Target utama pelaku adalah pegawai honorer KII. Rata-rata, korban memberikan uang Rp70 juta hingga 100 juta dengan iming-iming lolos seleksi CPNS.
"Pelaku menggunakan ID Card palsu. Mengatasnamakan Kemendikbud, Kementerian PAN-RB, dan BKN," terang Penyidik I Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Tavip Gunadi.
Untuk semakin meyakinkan korban, pelaku membuat surat palsu dengan kop instansi maupun lembaga kementerian. Pelaku biasanya bekerja secara individu. Kemudian, merekrut orang untuk menjadi agen untuk menjaring korban. Tavip mengimbau, agar masyarakat tidak mudah percaya jika ada seseorang yang menawarkan bisa lolos CPNS dengan membayar sejumlah uang. Apalagi, rekrutmen kini sudah menggunakan sistem CAT (computer assisted test).
"Jadi, tidak memungkinkan adanya kecurangan. Semua sudah ada alur penerimaannya yang diatur dalam undang-undang," ujar perwira dengan tiga balok di pundak itu.(mia/han/ttg/ted)
Laporan: JPG
Editor: Arif Oktafian
