JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) siap mengambil tindakan pembekuan izin PT VFS Tasheel Indonesia. Dasarnya adalah infrastruktur untuk perekaman biometrik sebagai syarat pengajuan visa umrah dinilai belum siap. Sikap BPKM terkait keberadaan VFS Tasheel Indonesia tersebut disampaikan Plt Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BPKM Yuliot di Komisi I DPR, Senin (21/1). Pertemuan khusus membahas keluhan perekaman biometrik oleh VFS Tasheel itu juga dihadiri perwakilan Kemenag, Kemenlu, serta Kemenkumham.
’’Kami siap melakukan pembekuan perizinan (VFS Tasheel Indonesia, red),’’ katanya.
Yuliot menegaskan keputusan itu tentunya menunggu hasil rapat koordinasi terkait pelaksanaan perekaman biometrik oleh VFS Tasheel yang digelar BPKM bersama kementerian dan lembaga terkait, hari ini (22/1).
Lebih lanjut Yuliot menuturkan proses perizinan PT VFS Tasheel di Indonesia sudah mendapatkan izin prinsip pada 2014 lalu. Dari aspek perusahaan, mereka mendaftarkan diri sebagai perusahaan biro perjalanan wisata. Dengan komposisi permodalan 51 persen dari dalam negeri dan 49 persen dari asing.
’’Izin usahanya perusahaan pariwisata,’’ jelas Yuliot.
Izin tersebut keluar pada 2018 lalu. Dia menjelaskan kegiatan perekaman biometrik oleh VFS Tasheel sudah dilakukan di 20 negara dan sudah beroperasi sejak 2007 lalu. BKPM juga sudah melakukan tinjauan ke lapangan. Mereka mendapatkan informasi bahwa VFS Tasheel Indonesia memiliki cabang sebanyak 35 titik di Indonesia. sampai saat ini mereka sudah melayani 6.000 hingga 9.000 perekaman biometrik sebagai syarat penerbitan visa umrah. ’’Menurut mereka (perekaman biometrik, red) relatif tidak ada permasalahan,’’ jelasnya.
Terkait dengan keamanan data perekaman biometrik warga Indonesia, VFS Tasheel Indonesia langsung mengirimkannya ke Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Selain itu dikirim juga ke Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. Yuliot mengatakan VFS Tasheel Indonesia juga terikat perjanjian dengan pemerintah Saudi. Bahwa data hasil perekaman itu bersifat rahasia dan sepenuhnya milik pemerintah Saudi.
Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu Andri Hadi menuturkan menuturkan rata-rata kantor VFS Tasheel di daerah menyewa ruangan atau gedung milik PT Pos Indonesia. Kemudian juga ada laporan bahwa calon jamaah umrah harus antre panjang. Dia mengatakan sudah menyampaikan keluhan terkait perekaman biometrik tersebut kepada Wakil Dubes Arab Saudi di Indonesia.
Menurut Andri layanan perekaman biometrik saat ini bisa menumbulkan kesan yang kurang baik terhadap Kedutaan Arab Saudi di Indonesia, pemerintah Arab Saudi secara umum, bahkan kepada pemerintah Indonesia juga. Sebab sudah menimbulkan keresahan publik.
’(Usulannya, bagaimana sekarang ditunda dulu. Sampai Tasheel menyiapkan infrastrukturnya,’’ jelasnya.
Andri menjelaskan Kemenlu mengusulkan supaya perekaman biometrik dilakukan di bandara keberangkatan atau embarkasi. Dengan demikian perekaman biometrik tidak dikaitkan dengan syarat mengurus visa umrah. Jamaah tentu tidak mempersoalkan harus datang lebih awal, 4-5 jam, di bandara untuk melakukan perekaman biometrik terlebih dahulu.(wan/jpg)
