JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kebijakan Kedutaan Besar (Kedubes) Saudi Arabia yang telah mewajibkan calon jemaah umroh melampirkan bukti rekam biometrik VFS Tasheel dalam pengajuan visa menuai protes.
Anggota Dewan Pembina Permusyawaratan antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi), Joko Asmoro mengaku sangat prihatin dengan kebijakan tersebut. Pasalnya akibat kebijakan yang diberlakukan sejak 17 Desember lalu itu, ribuan jamaah umroh terancam gagal berangkat.
“Kami menolak dengan tegas adanya penerapan pelaksanaan rekam biometrik melalui VFS-Tasheel sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji yang diberlakukan oleh Kedubes Arab Saudi,” tegas Joko, Kamis (20/12).
Ditekankankannya, mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan jamaah umroh yang tersebar di berbagai pulau, maka hal itu akan sangat memberatkan. Mestinya menurut dia, demi mempermudah jamaah umroh, perekaman biometrik VFS Tasheel dapat dilakukan di bandara keberangkatan, tanpa dikaitkan dengan proses penerbitan visa umrah dan haji.
“Ini merupakan solusi dari kami dalam mempermudah dan membantu masyarakat yang dirugikan oleh kebijakan tersebut,” ujar Joko Asmoro yang juga Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji Umrah Republik Indonesia (Amphuri) ini.
Lebih lanjut pihaknya meminta semua Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk tidak melakukan langkah-langkah yang tidak dikoordinasikan dengan asosiasi. Hal ini guna menghindari terjadinya hal-hal yang bersifat kontra perjuangan dalam penolakan keberadaan rekam biometrik melalui VFS-Tasheel sebagai syarat penerbitan visa umrah dan haji.(jto)
Sumber: RMOL
