JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Pandemi Covid-19 berdampak pada banyaknya rumah tangga yang mengalami kesulitan keuangan. Baik itu rumah tangga usaha mau pun pekerja. Untuk mengatasi kesulitan itu banyak di antara mereka yang menguras isi tabungan serta menjual aset.
Survei dampak pandemic Covid-19 terhadap ekonomi rumah tangga itu digelar Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI pada rentang 10-31 Juli. Total survei ini direspon oleh 2.258 rumah tangga. Tetapi yang memenuhi syarat untuk dianalisis ada 1.548 sampel.
Dari sebaran jenis rumah tangganya, sebanyak 79,7 persen adalah rumah tangga pekerja. Rumah tangga ini adalah mereka yang sehari-hari mendapatkan penghasilan dari menjadi pekerja. Kemudian 20,3 persen adalah rumah tangga usaha. Mereka adalah keluarga yang sehari-hari menjalankan usaha sendiri.
Hasil dari survei itu ada 87,3 persen rumah tangga usaha mengalami kesulitan keuangan. Kemudian dari kelompok rumah tangga pekerja ada 64,8 persen yang mengalami kesulitan keuangan. Umumnya rumah tangga yang mengalami kesulitan keuangan itu mengandalkan uang tabungan. Kemudian disusul meminjam kerabat, menjual aset, atau menggadaikan aset.
Sementara itu untuk jenis pengeluaran, rumah tangga pekerja paling banyak mengalami kesulitan membayai kebutuhan non pakaian. Kebutuhan ini seperti pakaian, produk kebersihan dan sejenisnya. Berikutnya mereka juga kesulitan memenuhi kebutuhan cicilan seperti KPR, makanan, serta tagihan listrik, uang sekolah, dan sejenisnya.
Survei dari P2E LIPI itu juga memotret kucuran bantuan sosial (bansos). Hasilnya hanya 19,4 persen rumah tangga yang disurvei mengaku pernah mendapatkan bansos. Jenis bansos yang paling banyak diterima adalah bantuan sembako dari pemerintah. Disusul bantuan sembako dari masyarakat lingkungan sekitar dan bantuan uang tunai dari pemerintah. Sisanya sebanyak 80,6 persen belum tersentuh bansos.
Kepala P2E LIPI Agus Eko Nugroho mengatakan bansos tidak secara langsung mempengaruhi ekspektasi masa depan rumah tangga. Selain itu rumah tangga yang disurvei juga memiliki ekspektasi rendah untuk dapat bekerja normal dalam enam bulan ke depan.
Agus lantas mengatakan hasil survei itu menghasilkan sejumlah rekomendasi. "Ada enam rekomendasi untuk pemerintah," katanya, Kamis (20/8). Di antaranya adalah pemerintah memfasilitasi rumah tangga yang memiliki pendapatan tetap dan stabil untuk memiliki keinginan konsumsi. Seperti dengan cara dukungan cicilan nol persen untuk belanja. Rekomendasi kedua adalah memperhatikan skema keuangan negara yang lebih fleksibel.
Kemudian pemerintah harus bisa mendorong aktivitas masyarakat namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Lalu pemeringah harus bisa menghindari bias informasi yang mengakibatkan pesimisme untuk melakukan aktivitas ekonomi. Rekomendasi kelima memperkuat solidaritas sosial bersama masyarakat. Serta perlu ada upaya variasi dan fleksibilitas peningkatan pendapatan rumah tangga usaha.(wan/jpg)
