JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) mulai bergulir. DPR siap melakukan pengawasan agar proses tersebut berjalan sesuai prosedur. Fungsi pengawasan parlemen akan diterapkan dengan membentuk panitia kerja (panja). Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya sepakat membentuk Panja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Itu sesuai dengan permintaan anggota saat menggelar rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Senin lalu (18/11). Panja ASN tersebut akan mengawasi jalannya proses seleksi CPNS dan membenahi persoalan pegawai honorer.
"Masalah ini dari dulu tidak selesai-selesai. Itulah mengapa DPR berinisiatif membentuk Panja ASN," kata Ahmad Doli Kurnia kepada JPG, Selasa (19/11).
Menurutnya, ada beberapa hal yang urgen untuk diawasi dalam proses penerimaan CPNS. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ASN yang tidak sesuai dengan kompetensi lulusan. Disampaikan, lebih dari 37 persen ASN saat ini tidak memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidang tugasnya. Itu berdampak pada profesionalitas kinerja birokrasi.
"Pegawai yang tidak sesuai kompetensi ini berawal dari proses rekrutmen yang baik dan transparan," papar Doli.
Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo menambahkan Panja ASN mulai akan terbentuk pekan depan. Panja terdiri dari sekitar 20-25 anggota komisi II. Itu merepresentasikan semua fraksi di komisi tersebut. Arif menyampaikan, dalam lingkup kerjanya nanti, panja tidak hanya fokus mempelototi proses rekrutmen CPNS.
Namun juga akan membahas persoalan tenaga honorer. Sebab berdasar Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang ASN, tenaga honorer tidak masuk dalam kategori ASN. Namun pegawai hanya terdiri dari PNS dan pegawai kategori dua (K2). Yaitu mereka yang memulai pengabdian setelah tahun 2005.
"Lalu kalau bukan pegawai, honorer ini masuk kategori apa," cetus Arif. Politikus PDIP itu mengatakan hal itu terbilang janggal. Sebab tenaga honorer juga digaji dari APBN dan APBD. Padahal jumlah tenaga honorer saat ini lebih dari 400 ribu orang di berbagai tempat. Baik di pemerintah pusat maupun di daerah.
"Persoalan ini harus diselesaikan. Agar tidak terjadi kerancuan," tegasnya.
Menanggapi soal pembentukan panja ASN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana tidak ambil pusing. Pihaknya mempersilakan parlmen untuk membentuk panja. "Itu kan kewenangan DPR RI," terang Bima. Karena, itu wewenang mereka sebagai lembaga legislatif untuk mengawasi.
Di bagian lain, Menpan-RB Tjahjo Kumolo dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (19/11). Dalam pertemuan tersebut, Tjahjo mengaku mendengarkan sejumlah instruksi, termasuk terkait rekrutmen CPNS yang prosesnya tengah berjalan.
"Intinya, perbaikan rekrutmen CPNS. sekarang dalam proses," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu menuturkan, sejumlah upaya untuk memperbaiki sistem CPNS sudah dilakukan tahun ini. Misalnya dengan melibatkan berbagai lembaga dalam proses rekrutmen. Sehingga diharapkan dapat memaksimalkan prosesnya.
"Yang menyusun soal beberapa Perguruan Tinggi Dikti. Soalnya disimpan, dikunci oleh BSSN," imbuhnya. Selain itu, passing grade juga diturunkan. Hal itu untuk mengantisipasi kejadian tahun lalu di mana ada satuan kerja di daerah yang semua calonnya tidak ada yang lulus. Tak hanya itu, dalam sistem rekrutmen CPNS, upaya antiradikalisme juga disisipkan.
Menurut dia, ada sejumlah soal tes yang akan dikaitkan dengan isu bahaya radikalisme.
Menteri 61 tahun itu juga menambahkan, CPNS tahun ini didesain untuk mendorong agenda reformasi birokrasi. Salah satunya dengan mengutamakan jabatan ahli.
"Mulai sekarang dengan segala mohon maaf tidak menerima tenaga administrasi," ujarnya.
Tjahjo beralasan, tenaga administrasi di tubuh birokrasi sudah terlampau banyak. Padahal di sisi lain, sejumlah jabatan fungsional khususnya di pendidikan dan kesehatan belum terpenuhi. Dia menambahkan, upaya penataan birokrasi akan terus dilakukan pemerintah sebagaimana visi Presiden Jokowi.
Mulai dari deregulasi, hingga penataan jabatan struktural di level eselon. Namun untuk teknisnya, Tjahjo mengaku masih dalam pematangan.
Di sisi lain, hingga hari ke-9 pendaftaran tes CPNS kemarin, sudah ada 517 instansi yang membuka rekrutmen di sscn.bkn.go.id. Namun, masih banyak pelamar yang belum menuntaskan tahapan pendaftaran pada formasi yang telah dipilih. Hingga pukul 15.43 kemarin, tercatat baru 688.589 pelamar yang sudah menuntaskan tahap pendaftaran (submit). Jumlah tersebut hanya 20 persen dari total 3.432.741 pelamar yang sudah membuat akun.
Plt Karo Humas BKN Paryono menilai, mungkin belum yakin dengan pilihannya. Atau masih menunggu instansi yang membuka pendaftaran. "Masih ada tujuh instansi yang belum (memasukkan formasi)," ungkapnya.
Yakni, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Badan Pemeriksa Keungan, Pemkab Karangasem, Pemkab Kapuas, Pemkot Bontang, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Meski begitu, BKN mengimbau jika pelamar sudah mantap dengan pilihannya untuk segera submit. Jangan menunggu di akhir-akhir waktu. “Khawatirnya terjadi penumpukan pendaftar akibatnya lambat dalam mengakses sscn.bkn.go.id,” ujar Paryono.
