RIAUPOS.CO - Setiap tahun pemerintah pusat selalu menganggarkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berstatus nasional di Provinsi Riau di dalam Anggaran Pendapatan Belanda Negara (APBN). Tahun ini, anggaran yang diplot sebesar Rp620 miliar. Angka yang sama juga bakal dikucurkan pasa 2016 mendatang.
Bahkan bila berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, anggaran pun cenderung tetap. Atau kalaupun ada peningkatan, tidaklah signifikan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ruas jalan nasional yang terus bertambah. Ini yang menyebabkan jalan nasional di Provinsi Riau perbaikannya sepotong-sepotong. Dipilih skala prioritas.
Ditambah dengan rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai, yang termasuk dalam proyek rol Trans Sumatera, jalan nasional pun tidak lagi prioritas pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah, masih berharap untuk perbaikan maupun peningkatan ruas jalan nasional dari anggaran pusat.
Ini bisa dilihat pada 2015 ini. Jalan nasional di Riau yang menjadi tanggung jawab Satker APBN Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Riau bertambah 202 km, namun anggaran tetap. Hal ini dikhawatirkan akan mempersulit upaya meningkatkan pemantapan jalan nasional. Bila sebelumnya total jalan nasional 633 km, kini tambah panjang menjadi 835 km. Ini setelah beberapa ruas jalan provinsi ditingkatkan menjadi ruas jalan nasional.
Kondisi ini memicu kekhawatiran Satuan Kerja (Satker) APBN, baik P2JN maupun Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Riau di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI. Karena target 100 persen jalan mantap di Riau akan pupus begitu usulan penambahan anggaran tidak dipenuhi.
“Target pemantapan jalan tahun ini di angka 91 persen. Dengan penambahan ruas dan anggaran yang sama, maka tentunya estimasi jalan mantap di Riau menjadi 85 persenan saja,” kata Kepala Satker PJN Wilayah II Riau Ir Dedy Mandarsyah didampingi Kepala Satker PJN Wilayah I Riau Sarwojoyo Soeyono saat berbincang dengan Riau Pos.
Memang, pihaknya terus mengupayakan peningkatan jalan di Riau untuk keseluruhan menjadi lebih baik. Setiap tahun jalan nasional di Riau dianggarkan ratusan miliar.
Dikatakan Dedy, untuk Wilayah II anggaran 2015 sebesar Rp318 miliar. Meliputi jalan dari Pekanbaru-Pematang Reba sampai perbatasan Riau dengan Jambi sepanjang 295 kilometer. Kemudian Jalan Pematang Reba-Rumbai, Baganjaya sampai Kuala Enok sepanjang 144 kilometer dan jalan dari Marpoyan Pekanbaru-batas Kuansing, Telukkuantan sampai batas Sumatera Barat sepanjang 202 kilometer.
Ia mengungkapkan, program kerja mereka tergantung ketersediaan dana. Setelah itu mereka memilih jalan-jalan sesuai dana yang tersedia. “Karena keterbatasan anggaran itu maka terjadi titik-titik lokasi yang diperbaiki seperti sekarang,” terangnya.
Sarwojoyo menambahkan, untuk jalan lintas utara pada 2015 ini sedang dan telah dilakukan peningkatan. Mulai dari lintas Pekanbaru-Dumai. Di mana efektif menangani lintas timur-utara dengan pemeliharaan berkala sepanjang 3,86 km, rekonstruksi jalan 15,62 km, pelebaran menuju ke jalan standar 15,2 km.
“Total efektif lintas timur bagian utara 34,68 km, dari panjang ruas 365,42 km,” ujarnya yang juga didampingi Asisten Satker Non Vertikal tertentu (SNVT) P2JN Wilayah Riau Aldino Herupriawan.
Dua kepala satker tersebut juga memaparkan, penghubung lintas seperti yang dilakukan dengan rigid pavement di Pekanbaru-Dumai akan segera tuntas. Kemudian ruas jalan lainnya yang menjadi tanggung jawab mereka yakni Pekanbaru-Bangkinang-Rantau-batas Sumbar mendapat anggaran tahun ini sebesar Rp327,798,389 miliar. Wilayah I, rencana 2016 long segment, 4 long segment single years. Yakni batas Sumut-Bagan Batu-Simpang Bata, Simpang Bata-Simpang Terminal-batas Dumai-Duri, ruas Duri-Siak II, Subrantas-batas Kampar Bangkinang-batas Sumbar. Kemudian segmen lainnya adalah satu paket multiyears jalan untuk Subrantas-Bangkinang batas Kampar. Kemudian dua paket multiyears jembatan yakni jembatan Ujung Tanjung dan Siak II.
Sarwojo mengungkapkan, dengan total Rp620,946 miliar seluruh Riau, memang diakui pihaknya pada 2015 ini hanya mendapat anggaran Rp291 miliar dan meningkat menjadi Rp327 miliar pada 2016 mendatang. Kenaikan itu dengan mengalihkan anggaran dari wilayah II. Namun angka tersebut senada seperti disampaikan Dedy, juga belum mampu memantapkan kondisi jalan di Riau 100 persen.
“ Adanya penambahan jalan nasional baru 202 km, memang masih perlu dorongan pemerintah daerah untuk dukungan anggaran,” katanya berharap.
Terkait peningkatan jalan provinsi menjadi status nasional, Plt Gubri H Arsyadjuliandi Rachman berharap dapat terbangun sinergitas dalam pembangunan infrastruktur. Sesuai dicanangkan Presiden RI Ir Joko Widodo bisa terlaksana secara merata. Bentuk dukungan yang diharapkan bisa terealisasi tersebut seperti peningkatan kualitas jalan dalam menunjang akses perekonomian.
“Beberapa ruas jalan provinsi, kami serahkan pengelolaannya kepada pemerintah pusat. Diharapkan dukungan infrastruktur di Riau bisa terlaksana dalam tahun ini,” harapnya.
Beberapa ruas jalan dimaksud, seperti penunjang kawasan industri di Dumai, di wilayah Buton, Siak dan Kuala Enok, Indragiri Hilir. Perlu dilakukan, kata Plt Gubri, karena sekarang tidak bisa lagi mengatakan Riau sebagai daerah kaya.
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Riau Syafril Tamun beberapa waktu lalu menyebutkan, dukungan pemeliharaan jalan yang bakal dilakukan pemerintah pusat dimana beberapa jalan provinsi dialihkan ke pusat bakal segera terealisasi.
“Seperti Rp60 miliar untuk Bagan Jaya-Kuala Enok, lalu wilayah Simpang-Buatan juga dengan nominal yang sama. Ada belasan yang diusulkan, kita harapkan bisa dikerjakan oleh pusat mulai tahun ini,” tuturnya.
Beberapa ruas yang ada di wilayah pelabuhan, seperti Dumai, Buton dan Kuala Enok mendominasi akan naik statusnya menjadi jalan nasional. Sehingga pengembangan kawasan maritim dapat terwujud di Riau sesuai program pusat.
Fokus Bangun Jalan Tol
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hediyanto mengatakan, pemerintah ke depan lebih memfokuskan anggaran untuk pembangunan jalan tol dibanding jalan nasional.
Ini disampaikannya menjawab Riau Pos, terkait kondisi jalan nasional di Riau, seperti Jalan Pekanbaru-Pelalawan-Rengat dan Pekanbaru-Dumai yang pengerjaannya sepotong-sepotong dan belum tuntas. Diakuinya bahwa pemerintah tidak mengalokasikan anggaran untuk seluruh jalan nasional di Riau.
“Jadi jalan itu yang rusak memang sepotong-sepotong, sehingga tidak dibangun semua. Jalan-jalan yang kritis, suka banjir, yang tanjakan tinggi, itu yang kami perbaiki, diperkuat. Tapi yang datar sudah bagus,” kata Hediyanto di Jakarta, Jumat (13/11).
Pemerintah, lanjut Hediyanto, berpikir bagaimana segera menyelesaikan pembangunan jalan tol Sumatera yang akan terintegrasi dari Lampung hingga Aceh. Hal ini masuk dalam dalam program prioritas pemerintah. Karenanya, pembangunan jalan nasional di Sumatera bukan prioritas.
“Kalau jalan nasional dibangun semua habis uang negara nanti. Kami bagi-bagi. Yang rusak diperbaiki, yang tidak jangan. Nanti diprotes orang, dibilang Ditjen Bina Marga mau proyek saja. Jadi uang kami bagi-bagi. Prioritas kami jalan tol,” jelas Hediyanto.
Saat disampaikan bahwa sebelumnya pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai masih terkendala pembebasan lahan, pihaknya tegas membantahnya. Hediyanto mengatakan persoalan lahan sudah selesai.
“Jalan tol tidak ada masalah, sampaikan pada teman-teman di Riau, karena kami fokus jalan tol. Tidak ada kendala, sudah oke. Ke Dumai kami ingin bangun jalan tol. Kami bebaskan lahannya. Jadi kami tidak mau spending uang banyak-banyak di jalan nasionalnya. Lebih baik uang negara kita hemat untuk selesaikan tol,” jelas Hediyanto.
Ia yakin bila jalan tol segera dibangun maka jalan-jalan nasional yang ada bebannya tidak akan seberat sekarang ini.
