JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Utang luar negeri (ULN) Indonesia tercatat 376,8 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Utang itu menanjak 6,9 persen secara tahun ke tahun akhir triwulan empat 2018 atau setara Rp5.312 triliun dengan asumsi kurs Rp14.100 per dolar AS.
Berdasar statistik Bank Indonesia (BI), utang luar negeri itu tumbuh 6,9 persen dibanding akhir kuartal tiga 2018, yakni 4,2 persen. ”Peningakatan utang itu bersumber dari pertumbuhan utang pemerintah dan swasta,” tulis BI di Jakarta, Jumat (15/2).
ULN itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral 186,2 miliar dolar AS, dan utang swasta termasuk BUMN 190,6 miliar dolar AS. Kalau dibandingkan kuartal tiga 2018, jumlah utang luar negeri itu naik 17,7 miliar dolar AS. Utang luar negeri pemerintah akhir kuartal empat naik 7,1 miliar dolar AS dibanding kuartal tiga 2018.
BI mengklaim itu terjadi karena kenaikan arus masuk dana investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik sejalan dengan perekonomian domestik kondusif dan imbal hasil tetap menarik. Aliran dana asing ke Indonesia itu ditambah faktor sedikit meredanya ketidakpastian pasar keuangan global.
Di samping itu, peningkatan pinjaman itu juga karena penerbitan SBN valuta asing untuk pendanaan awal (pre-funding) instrumen fiskal pemerintah tahun 2019. Kalau dilihat dari tahun ke tahun, ULN pemerintah pada akhir kuartal empat 2018 tumbuh 3,3 persen (yoy). Jumlah utang luar negeri swasta akhir kuartal empat 2018 naik 10,6 miliar dolar AS dibanding triwulan tiga 2018 bila dibanding akhir kuartal empat 2018, ULN swasta naik 10,9 persen (yoy).
Menurut BI peningkatan itu terutama karena banyak investor asing membeli kepemilikan surat utang korporasi. ”ULN swasta sebagian besar dimiliki sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), sektor pertambangan dan penggalian,” tulis BI.
BI memandang struktur utang luar negeri cukup terkendali. Itu tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akhir Desember 2018 sebesar 36 persen. Rasio itu diklaim BI, masih berada di kisaran rata-rata negara dengan kapasitas ekonomi setara Indonesia (peers).
Pertimbangan BI menyebut ULN terkendali karena struktur ULN didominasi ULN berjangka panjang dengan pangsa 86,3 persen dari total ULN. Karena itu, BI dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan peran dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.(ant/lim)
