JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, Selasa (14/2) hari ini penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023. Besaran ongkos haji itu akan diputuskan bersama antara Kementerian Agama (Kemenag) dengan Komisi VIII DPR. Di lapangan jemaah calon haji (JCH) yang sudah melunasi ongkos haji, berharap tidak lagi dipungut biaya pelunasan.
Seperti diketahui, komposisi JCH tahun ini ada yang lungsuran dari lunas tunda musim haji 2020 dan 2022. Mereka disebut lunas tunda karena pada saat tahun berjalan, sudah melunasi biaya haji. Tetapi karena ada pandemi Covid-19, mereka tidak bisa berangkat haji.
Berdasarkan catatan Kemenag jumlah jemaah lunas tunda 2020 mencapai 84.609 orang. Kemudian jemaah lunas tunda 2022 ada 9.864 orang. Sedangkan JCH yang belum melunasi BPIH sebanyak 108.847 orang. Para JCH lunas tunda tersebut, dibayang-bayangi penambahan pelunasan lagi.
Sebab berdasarkan BPIH usulan Kemenag, tahun ini dipatok Rp98,89 juta per orang. Sementara JCH yang lunas tunda rata-rata melunasi biaya haji sekitar Rp35 jutaan saja.
Di antara jemaah lunas tunda yang menunggu penetapan biaya haji adalah Sukar, warga asal Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dia menceritakan sudah melunasi biaya haji pada 2020 lalu. Waktu itu dia menyetor total biaya haji Rp31 jutaan. ''Saya lupa persisnya,'' katanya Senin (13/2).
Sukar sedianya berhaji pada 2020, tetapi pada tahun tersebut plus 2021 tidak ada pengiriman jemaah haji. Kemudian pada 2022 kuota haji hanya 50 persen, dan namanya tidak muncul dalam daftar keberangkatan. ''Harapannya, mudah-mudahan tidak ada tambahan biaya pelunasan lagi,'' tuturnya.
Pasalnya situasi ekonomi yang dia rasakan saat ini sedang sulit. Dia mengatakan secara resmi belum ada pengumuman nama-nama JCH yang berangkat tahun ini. Tetapi secara regulasi, semua jemaah lunas tunda 2020 dan 2022 berhak berangkat haji tahun ini.
Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengungkapkan mereka melakukan serap aspirasi dari seluruh jaringan IPHI sampai tingkat kecamatan.
''Substansinya kalaupun ada kenaikan biaya haji, tidak melompat terlalu tinggi,'' katanya.
Alasannya pada kondisi saat ini, banyak JCH yang terdampak kondisi ekonomi yang belum stabil. Khusus untuk JCH yang lunas tunda, Ismed berharap tidak perlu melunasi ongkos haji lagi. Padahal mereka sudah banyak yang menjual asetnya untuk melunasi biaya haji saat itu. Sehingga jika dibebani biaya pelunasan kembali, dikhawatirkan sudah tidak ada harta tersisa untuk dijual.
Menurut dia kondisi JCH sangat beragam. Bagi mereka yang masih aktif bekerja atau memiliki usaha, urusan pelunasan biaya haji nyaris tidak ada persoalan. Atau yang memiliki anak banyak, biasanya ada skema urunan membantu pelunasan biaya haji orang tuanya. ''Tetapi bagi mereka yang sendiri, kemudian yang sudah pensiunan, kondisinya berbeda,'' jelasnya.
Untuk itu dia berharap Kemenag melakukan verifikasi ulang ke lapangan. Sehingga semua JCH lunas tunda bisa berangkat haji tahun ini. Tanpa dibebani dengan biaya pelunasan kembali. Dia mengakui bahwa dalam berhaji ada aspek istitoah atau kemampuan. Kemampuan itu meliputi kemampuan finansial maupun kesehatan. Tetapi Ismed mengingatkan ada kondisi JCH tersebut terjebak pada sebuah sistem yang membuat sulit.
Ismed sendiri belum mendapatkan informasi besaran biaya haji yang akan ditetapkan hari ini. Dia mengatakan yang terpenting ada upaya untuk efisiensi atau penghematan. Ismed mengaku prihatin dengan isu soal biaya komponen yang dinilai terlalu mahal atau berlebih. Dia meyakini Kemenag maupun DPR memiliki komitmen untuk memberangkatan jemaah.
153 JCH Riau Batal Berangkat
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau telah menuntaskan verifikasi awal JCH Riau. Hasilnya, sebanyak 153 JCH tidak berangkat ke Makkah di musim haji tahun ini. Hal itu seperti ditegaskan Kepala Kantor Kemenag Riau, Dr H Mahyudin MA, Senin (13/2).
''Kuota Riau kalau dalam posisi normal berjumlah 5.008 orang. Untuk mendapatkan data yang valid, seksi penyelenggaraan haji dan umrah kabupaten/kota se- saat masih melakukan verifikasi data jemaah. Hingga saat ini terdapat 153 orang yang dilaporkan tidak berangkat dengan keterangan wafat dan sakit permanen,'' ujarnya.
Lebih lanjut, Mahyudin mengatakan jemaah yang tidak berangkat tersebut bisa digantikan, namun hanya oleh keluarga kandungnya. Namun sampai sekarang belum ada keterangan resmi yang diterima Kemenag Riau soal pelimpahan jemaah tersebut.(wan/ilo/jpg)
