JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pascapengumuman susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2022-2027. Rabu (12/1), banyak pertanyaan seputar status dan ritme kerja ekjend PBNU baru Saifullah Yusuf yang juga masih berstatus sebagai Wali Kota Pasuruan.
Dalam struktur kepengurusan periode sebelumnya, pria yang akrab disapa oleh Gus Ipul tersebut menjabat sebagai salah satu Ketua Tanfidziyah PBNU sekaligus merangkap sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur.
Posisi Ketua Tanfidziyah masih memungkinkan Gus Ipul melaksanakan kewajibannya di Jawa Timur. Namun mengingat posisi Sekjend yang sangat vital dalam mendampingi Ketua Umum PBNU, skema kerja Gus Ipul ke depan pun banyak dipertanyakan.
Sekjend sebelumnya, Helmy Faishal Zaini diketahui stand by dan berkantor di Jakarta. Helmy terlihat sering sekali berada di ruangannya di lantai 3 kantor PBNU Jalan Kramat Raya Jakarta. Dalam berbagai kesempatan Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj muncul di publik, Helmy Faishal terlihat setia mendampingi di sampingnya.
Hal ini sempat dipertanyakan oleh awak media pada pengumuman pengurus PBNU, Rabu (12/1) lalu. Ketua Umum PBNU terpilih Yahya Cholil Staquf hanya menjawab bahwa berbagai hal maupun syarat-syarat yang berkaitan dengan kepengurusan akan diproses dalam waktu dekat.
"Termasuk kalau ada sekjen yang masih walikota ini nanti bagaimana kita akan proses setelah ini," kata Yahya. Sementara sang Sekjend Gus Ipul sendiri menolak untuk memberikan jawaban secara langsung di hadapan awak media.
Menurut salah satu Ketua PBNU Abdullah Latupada, jawaban Yahya memang terlihat diplomatis. Hal tersebut karena sampai saat ini PBNU masih "memproses" isu tersebut. Belum ada keputusan resmi. "Barangkali setelah pelantikan nanti ada beberapa keputusan yang akan diambil (oleh ketua umum, red)" jelas Latupada pada JPG, kemarin (13/1).
Selain Gus Ipul yang berstatus Wali Kota Pasuruan, ada juga Khofifah Indar Parawansa yang berstatus Gubernur Jawa Timur. Kemudian beberapa politisi menghiasi struktur PBNU seperti Nusron Wahid dari Golkar, Nasyirul Falah Amru dan sang bendahara umum Mardani H Maming dari PDI-P dan Taj Yasin Maimoen dari PPP.
Adi Prayitno, pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah mengatakan, dirinya agak kaget melihat struktur pengurus PB NU yang baru. Pertama, tidak ada kesan NU betul-betul jauh dari urusan politik. "Sebab, banyak pengurus di dalamnya yang jadi pengurus partai," terang dia.
Menurut dia, setiap kader NU boleh jadi pengurus partai, itu tidak boleh dimatikan. Namun harus dibatasi. Bagi mereka yang menjadi pengurus harian partai diminta mundur dari kepengurusan NU. Hal itu yang kemudian membuat sulit menjauhkan NU dari urusan politik, termasuk pemilihan presiden (Pilpres).
Menurut Adi, wajah pengurus PBNU kali ini terlihat lebih ‘pelangi’. Setidaknya tak hanya terasosiasi ke PKB, tapi terlihat banyak kader partai yang main. Misalnya, PDIP, Partai Golkar, PPP, dan lainnya. Mungkin itu yang disebut NU sebagai rumah besar bersama, karena warga Nahdliyin tersebar di banyak partai. "NU jangan dijadikan alat kepentingan politik tertentu," ucapnya.
Yang jelas, tutur Adi, Gus Yahya tidak mau PBNU identik dengan PKB. Tapi identik dengan semua partai yang di dalamnya ada kader NU yang menjadi pengurus.
Selain banyak kader partai, banyak pula perempuan yang menjadi pengurus PBNU. Ada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan putri Gus Dur Alissa Wahid. NU tampaknya ingin cepat tanggap soal isu gender. Itu artinya, NU akan memberikan perhatian besar kepada isu perempuan ke depan.
Terkait Pilpres, menurut pria asal Madura itu, jika Gus Yahya tetap komitmen dengan statementnya, maka pada Pemilu 2024 NU tidak akan menyodorkan calon presiden. "Tapi godaan pilpres itu sangat kuat yang bisa membuat iman politik goyang," jelasnya.
Soal pencapresan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan dukunganya dari PBNU, Adi menegaskan bahwa itu murni urusan PKB, karena tiketnya dari partai. Tapi ceruk suara NU kali ini tidak bisa diklaim mendukung Gus Muhaimin.
Adi menambahkan, pengurus PBNU yang baru tidak menguntungkan PKB dan Gus Muhaimin. PKB akan berat tanpa basis pemilih Nahdliyin. "Yang bisa untung banyak itu Golkar, PDIP, dan PPP. Di luar itu yg diuntungkan banyak, seperti kelompok Gusdurian dan HMI," tandasnya.(tau/lum/jpg)
