JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni tak setuju jika nama poros pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk Pilpres 2024 menjadi Koalisi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 (PBNU). Pasalnya, nama PBNU sudah melekat dengan organisasi Islam.
 
"Yang pertama, PBNU kan sudah memiliki organisasi sendiri. Jadi, janganlah bawa-bawa nama PBNU," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (8/9).
 
Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu lantas menegaskan, sikap partainya terkait penamaan koalisi, masih menunggu keputusan para pimpinan partai di koalisi pendukung Anies-Muhaimin. "Nasdem terkait nama koalisi tunggu para bos duduk bersama untuk menamakan tag line koalisi. Apapun usulan nama nanti tunggu para bos datang dan duduk bersama saja, baru tentukan nama tag line ke depan," ucap Sahroni.
 
Sahroni menekankan, secara pribadi pun tidak sepakat dengan penamaan PBNU. Ia mewanti-wanti penamaan itu bakal berdampak pada organisasi lainnya.
 
Sebelumnya, Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim mengusulkan nama koalisi pendukung pasangan Anies-Muhaimin yang semula Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) diganti menjadi Koalisi PBNU.
 
"Saya mengusulkan nama koalisi Nasdem-PKB: Koalisi PBNU. Koalisi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," ungkap Lukmanul, Kamis (7/9).
 
Lukmanul menjelaskan alasannya mengusulkan nama Koalisi PBNU. Salah satunya, pasangan capres-cawapres ini dianggap berkomitmen memperjuangkan dasar-dasar dari negara Indonesia.
 
"Komitmen terhadap kebinekaan dan pluralisme, komitmen terhadap NKRI sebagai negara kesatuan yang tidak tergantikan oleh apapun, baik yang mewacanakan khilafah maupun negara federal, juga komitmen terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi," pungkasnya.

Sumber: Jawapos.com
Editor: Rinaldi