JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bakal menerapkan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional pada 2024. Kendati begitu, sifatnya tak langsung mengikat penuh.
Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek Anindito Aditomo menjelaskan, saat resmi menjadi kurikulum nasional bukan berarti semua sekolah langsung mengubah kurikulumnya. Ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan satuan pendidikan sebelum sepenuhnya menerapkan Kurikulum Merdeka.
Sebagai informasi, ada ada tiga opsi implementasi Kurikulum Merdeka yang tersedia bagi satuan pendidikan. Pertama, Mandiri Belajar, di mana satuan pendidikan menggunakan struktur Kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya serta menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.
Kedua, Mandiri Berubah. Yakni, kondisi di mana satuan pendidikan menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran dan asesmen.
Ketiga, Mandiri Berbagi. Pada pilihan ini, satuan pendidikan tak hanya menggunakan struktur Kurikulum Merdeka dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam pembelajaran dan asesmen. Tapi juga komitmen untuk membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lainnya.
“Tetap ada tahapan-tahapan. Yang sudah siap silakan ganti, yang belum siap silakan pelajari dulu,” ujar pria yang akrab disapa Nino tersebut.
Pendekatan secara bertahap ini pun telah diterapkan sejak awal Mendikbudristek Nadiem Makarim menjabat. Yang mana, di awal, dilakukan dengan mengevaluasi Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu kaku untuk kondisi saat ini. Kemudian, di tahun 2020, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum baru yang sempat dinamai kurikulum prototipe saat itu. Berlanjut ke 2021, kurikulum prototipe diuji coba ke tiga ribuan sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan (PK).
Dinilai sukses membawa perubahan positif, tahun 2022, penerapan Kurikulum Merdeka dibuka untuk umum. Nino mengaku sempat kaget lantaran 140 ribu satuan pendidikan langsung mendaftar untuk ikut melakukan transformasi pembelajaran. “Tahun ini kita tidak akan mewajibkan juga. Tahun 2023 masih voluntary,” ungkapnya.
Menurutnya, karena diimplementasikan bertahap ini, tak ada kegaduhan yang terjadi di akar rumput. Meski ada sedikit keriuhan di tingkat politik. Selain itu, pergantian ini tak menyebabkan trauma seperti sebelum-sebelumnya. Di mana, pergantian kurikulum dilakukan sangat cepat. “Tiba-tiba langsung jadi kurikulum nasional, itu heboh sekali. Kita belajar dari itu,” sambungnya.
Disinggung soal jaminan kurikulum tak berubah lagi mengikuti slogan ganti menteri ganti kebijakan, Nino menegaskan, bahwa kebermanfaatan dari Kurikulum Merdeka akan jadi jaminan. Dengan manfaat yang dirasakan oleh siswa, guru, hingga kepala sekolah saat ini maka sedikit kemungkinan kurikulum diubah kembali.
Manfaat ini misalnya, mata pelajaran tak lagi berfokus pada menghabiskan materi tapi pada capaian siswa. Kemudian, siswa dibebaskan memilih mata pelajaran sesuai keinginannya. Belum lagi perubahan sistem seleksi untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) yang lebih memudahkan dan membebaskan siswa dalam memilih program studi yang diinginkan.
“Kita mengupayakan keberlangsungan melalui regulasi yang ditata dengan baik. Tapi yang lebih penting memaksimalkan manfaat yang dirasakan oleh murid-murid di seluruh Indonesia,” paparnya.
Plt Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (Plt Dirjen PMPK), Ditjen PAUD Dikdasmen, Aswin Wihdiyanto menambahkan, Kurikulum Merdeka ini bertujuan untuk mengatasi krisis belajar dengan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua peserta didik.
Yang mana dalam implementasinya, ada proses pembelajaran untuk semua. “Bukan hanya mengajarkan peserta didik, tetapi bagaimana tenaga pendidik juga belajar untuk menjalankan kurikulum yang lebih baik dan pada akhirnya tercipta ekosistem pembelajaran yang luar biasa,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut dia, bagi sekolah yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka bisa melakukan pendaftaran secara mandiri melalui laman http://guru.kemdikbud.go.id/pendaftaran-ikm. Pendaftaran telah dibuka sejak 6 Februari 2023 dan ditutup 31 Maret 2023. Pendaftaran terbuka bagi mereka yang belum pernah mendaftar atau satuan pendidikan yang sebenarnya sudah mendaftar di tahun 2022, sudah melaksanakan dan ingin mengubah pilihannya implementasinya.(mia/jpg)
