Politikus Top Catut Nama Jokowi-JK Perpanjangan Freeport

Nasional | Kamis, 12 November 2015 - 07:54 WIB

JAKARTA (RIAUPOS.CO)  ISU sensitif adanya pemburu rente di sektor tambang rupanya bukan sekadar isapan jempol. Itu diperkuat pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mengakui ada politikus top yang mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden dalam pembahasan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Dugaan kali pertama disuarakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pekan lalu. Namun saat dikonfirmasi saat itu, JK mengaku belum mendengar hal tersebut. Kemarin, baru lah JK mengakui jika memang ada oknum politikus yang mencatut namanya dan Presiden Jokowi (Jokowi).

Baca Juga :KPK Tetapkan SYL Tersangka, Diduga Nikmati Rp13,9 Miliar

“Dilaporkan saja yang ngomong begitu (oknum politikus, red),” ujar JK di Istana Wakil Presiden, Rabu (11/11).

JK menyebut, dirinya sudah mendapat laporan rinci dari Sudirman Said tentang kelakuan oknum yang disebut sebagai salah satu politikus top yang berkuasa di Indonesia. “Presiden dan saya dikatakan minta jatah saham Freeport, pasti saya marah,” katanya.

Pembahasan seputar rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia memang selalu memicu suasana panas karena seringkali dibumbui isu intervensi Pemerintah Amerika Serikat (AS).

Kontrak karya salah satu raksasa produsen emas dan tembaga dunia yang beroperasi di Papua itu memang bakal habis pada 2021 mendatang. Saat ini, pihak manajemen Freeport ingin mendapat kepastian perpanjangan kontrak hingga 2041.  Namun, tarik ulur masih alot karena Pemerintah Indonesia meminta beberapa syarat seperti kewajiban mengolah hasil tambang di smelter dalam negeri, serta divestasi atau pelepasan sebagian saham oleh manajemen Freeport ke perusahaan dalam negeri, atau melalui skema penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) di pasar modal.

Presiden Jokowi, melalui Menteri ESDM Sudirman Said maupun Kepala Staf Presiden Teten Masduki, sudah menegaskan jika sesuai aturan, pembahasan perpanjangan kontrak Freeport akan dibicarakan pada 2019 atau dua tahun menjelang habisnya masa kontrak. Namun, rupanya ada politikus yang mendekati manajemen Freeport dan menjanjikan bisa membantu perpanjangan kontrak, dengan meminta imbalan jatah saham yang katanya akan diberikan untuk Presiden dan Wakil Presiden.

Sayang, baik Sudirman Said maupun JK masih menutup rapat identitas politikus pemburu rente yang mencatut nama presiden dan wapres tersebut.

“Tanya Sudirman (Said, red) saja,” kata JK.(owi/end/ted/jpg)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook