WAMENA (RIAUPOS.CO) -- Dua pekan pascakerusuhan, rombongan pejabat dari Jakarta berkunjung ke Wamena, Jayawijaya, Papua. Tiba kemarin siang (8/10), mereka langsung meninjau lokasi terdampak kerusuhan di Distrik Wouma. Kemudian berdialog dengan pengungsi, masyarakat lokal, dan tokoh masyarakat. Hasilnya, semua sepakat membangun Wamena. Masyarakat yang sudah keluar, bakal difasilitasi untuk kembali.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan itu usai tatap muka dengan para tokoh dan kepala suku di Jayawijaya. "Iya, pasti. Pasti, difasilitasi. Masyarakat yang ingin kembali ke kehidupan semula ke Wamena akan difasilitasi," ujarnya, kemarin (8/10).
Sebagaimana keluar dari Wamena, masyarakat juga bakal difasilitasi naik Hercules untuk kembali ke ibu kota Jayawijaya itu. Menurut Wiranto, semangat kebersamaan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat asli di Wamena sudah baik. Mereka sama-sama ingin membangun Wamena.
Bahkan secara terbuka mengajak masyarakat yang sudah terlanjur keluar segera kembali. "Itu saya pikir akan terjadi secepatnya. Selama kita bisa segera memulihkan keamanan di sini, selama jaminan keamanan secara fisik terlihat," beber mantan panglima ABRI itu.
Wiranto memastikan, kapolri bersama panglima TNI menjalankan tugas sebaik mungkin. Mereka bakal menjamin keamanan maupun keselamatan masyarakat dari berbagai potensi gangguan. "Semuanya kami jamin situasi aman dan terkendali," ungkap Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. "Sudah ada lebih dari 1.000 pasukan (di Wamena). Kalau kurang kami tambah lagi," sambung Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Menegaskan keterangan Hadi dan Tito, Wiranto menyebutkan, banyak masyarakat ingin kembali ke Wamena. Dalam dialog yang berlangsung di kantor Kodim 1702/Jayawijaya, masyarakat pendatang juga mengharapkan supaya pemerintah membantu pemulangan mereka ke Wamena. "Mereka ingin tetap tinggal di sini. Membangun kembali apa yang kemarin rusak, memulihkan kembali apa yang kemarin terjadi," bebernya.
Sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, Wiranto mengungkapkan bahwa komitmen membangun kembali Wamena bakal ditunjukkan lewat rekonstruksi sejumlah fasilitas umum yang rusak dan terbakar saat kerusuhan terjadi. Pun demikian rumah-rumah milik warga. "Ruko terbakar, gedung-gedung instansi pemerintah yang dirusak, PLN yang terbakar, atau fasilitas umum lainnya yang dirusak, segera akan dipulihkan," tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyampaikan, kerusakan yang terjadi di wamena akan sepenuhnya ditanggung pemerintah. Kemarin, Basuki mengaku sudah diperintah Presiden Joko Widodo untuk melakukan proses rehabilitasi fisik bangunan yang rusak.
Basuki menjelaskan, tim dari PUPR sudah ada di lokasi guna melakukan verifikasi lapangan. Hasilnya, ada 44 bangunan pemerintahan dan fasilitas publik yang rusak. "Ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat. Rusak ringan ada 34 yang terdiri dari 8 kantor dan 26 sarana pendidikan," ujarnya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Sepuluh kantor pemerintahan yang rusak berat di antaranya PLN, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pengelola Keuangan, dan Dinas Perhubungan. Tidak hanya itu, kantor bupati pun rusak parah. Selain kantor pemerintahan dan fasilitas publik, kerusakan lainnya adalah perumahan dan pertokoan. Yakni rumah warga sebanyak 165 rumah dan 450 ruko.
Terkait target penyelesaiannya, Basuki menjelaskan, saat ini sedang dilakukan proses pembersihan. Dalam hitungannya, pembersihan dapat dituntaskan dalam dua pekan. Jika sudah klir, rehabilitasi bangunan akan langsung dilakukan. Agar prosesnya cepat, PUPR akan menggandeng Zeni TNI dalam pembangunannya.
