PASIRPENGARAIAN (RIAUPOS.CO) - 9 Agustus 2021, pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) diambil alih PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Hampir setahun berjalan, produksi minyak dan gas bumi Blok Rokan ini mencatat kinerja positif dan dampak positifnya dirasakan daerah.
Ya, pengelolaan Blok Rokan oleh anak perusahan PT Pertamina tersebut memberikan keuntungan dan kontribusi positif bagi negara, provinsi, dan kabupaten/kota di Riau terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari dana bagi hasil SDA sektor Migas. Terutama tujuh daerah yang masuk dalam wilayah kerja area produksi Blok Rokan.
Salah satunya, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) bersama enam kabupaten/kota di Provinsi Riau yakni Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kampar, Dumai dan Kota Pekanbaru.
Bupati Rohul H Sukiman menyebutkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul sendiri, menyambut baik alih kelola operasional wilayah kerja Blok Rokan dari CPI kepada PT PHR selaku perusahaan plat merah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam memproduksi minyak nasional.
Pasalnya, Blok Rokan ini salah satu blok minyak terbesar di Indonesia, sehingga ke depan dapat mewujudkan kemandirian energi nasional maupun daerah. Di sisi lain, mantan Dandim Indragiri Hilir itu mengatakan, keuntungan yang didapat bagi Riau dan kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah kerja Blok Rokan adalah dana bagi hasil migas yang menjadi sumber penerimaan PAD setiap tahunnya.
Sebab, dana bagi hasil SDA sektor migas itu, dilaksanakan berdasarkan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah."Kita berharap ke depan, Blok Rokan yang dikelola oleh PT PHR dapat meningkatkan produksi minyak dari pengeboran sumur-sumur produksi baru,"ungkap Bupati Rohul H Sukiman kepada Riau Pos, Sabtu (6/8).
"Sehingga dapat memberikan kontribusi besar, terutama dalam meningkat penerimaan negara dan daerah dari bagi hasil SDA sektor migas untuk pembangunan di Riau, khususnya Kabupaten Rohul yang memiliki 16 sumur aktif,"tambahnya.
Selain dana bagi hasil SDA sektor migas, pemerintah kabupaten dan kota yang masuk wilayah kerja Blok Rokan akan mendapatkan participating interest (PI) sebanyak 10 persen alih kelola dari PT CPI kepada PT PHR yang nantinya akan memegang kepemilikan di BUMD yang ditetapkan, dengan porsi tertentu berdasarkan sebaran reservoar yang dimiliki masing-masing daerah.
Aturan mengenai PI 10 persen tersebut, lanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran PI 10 Persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
"Sebagaimana yang disampaikan tadi, PI 10 persen diberikan kepada kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja Blok Rokan. Kebetulan dari 86 Sumur minyak di Riau, Rohul memiliki 16 sumur minyak aktif. Tentu dengan maksimalnya produksi pengeboran minyak di sumur-sumur baru oleh PT PHR, maka akan meningkat penerimaan pendapatan negara dan daerah ke depannya,"tuturnya.
Sukiman menambahkan, komitmen dari PT PHR dalam melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (TJSP) melalui CSR, untuk dapat menyesuaikan dengan keperluan daerah dan tetap bersinergi dengan Pemkab Rohul. Sehingga program CSR yang disalurkan, benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat Rohul.
Hal senada diungkapkan Bupati Rohil Afrizal Sintong SIP. Peralihan pengelolaan Blok Rokan seperti yang terjadi pada saat ini, menurutnya memberikan dampak yang baik bagi daerah, terutama terjadinya perubahan atau peningkatan keuangan bagi daerah. Pasalnya, terjadi peningkatan dana bagi hasil dan terdapat juga porsi bagi daerah untuk berwenang mengelola migas sesuai dengan porsi yang ada. "Sehingga kami meyakini bahwa ke depan untuk APBD Rohil akan meningkat lebih drastic. Bisa mencapai Rp3 triliun hingga Rp4 triliun," kata Afrizal pada satu kesempatan di Bagansiapiapi.
Dia menyebutkan dengan kondisi yang ada pada saat ini maka menjadi peluang yang sangat penting bagi daerah Rohil untuk bisa menyikapi hal tersebut dengan baik. Daerah, terangnya, harus lebih siap dalam hal pengelolaan, peluang dan kesempatan itu harus disikapi dengan siapnya sumber daya manusia yang diperlukan.
Sementara pemerintah daerah juga mendorong agar pihak yang terlibat dalam pengelolaan tersebut bisa sharing informasi dan terbuka dengan pemerintah daerah terkait kebijakan strategis yang perlu dilakukan ke depannya.
"Sebagai contoh, terdapat banyak sumur yang tidak lagi produktif. Namun jika dikelola akan mendatangkan keuntungan juga bagi daerah dan hal ini perlu untuk diupayakan pengelolaan sumur tersebut," katanya.
Selain itu, Afrizal berharap ke depan di Rohil terjadi peningkatan lowongan pekerjaan yang ada, seiring dengan realitas tersebut. Menurutnya untuk tenaga kerja yang ada di daerah sangat banyak, baik yang merupakan tenaga skill, berkemampuan khusus, maupun yang umum. "Kami mengharapkan agar tenaga kerja daerah atau lokal diprioritaskan dalam setiap penerimaannya," kata bupati.
Lebih lanjut dirinya menegaskan, Pemerintah Kabupaten Rohil siap untuk terlibat dan berperan lebih banyak lagi dalam pengelolaan migas. Ini penting tidak hanya karena Rohil sebagai daerah penghasil tapi juga sesuai dengan perlunya pelibatan setiap putra daerah terbaik terhadap pengelolaan sumber daya alam yang ada.
Salah satu wujud konkrit kesiapan itu adalah dengan ditingkatkannya perubahan status dan badan hukum BUMD PD Sarana Pembangunan Rohil (SPR)menjadi Perseroan Daerah (Perseroda), sehingga terkait dengan pengelolaan sesuai dengan participating interest diharapkan nantinya dapat dilaksanakan.
Sementara itu, tokoh masyarakat Riau yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Riau drh Chaidir MM mengingatkan pemerintah daerah untuk memaksimal peluang. Alih kelola ini harus bisa menjadi alat dongkrak tambahan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Riau. Apalagi Riau memperoleh hak istimewa berupa Participating Interest (PI) 10 persen.
Menurut Chaidir, dua tahun terakhir ekonomi secara global terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Dampaknya, pembangunan sulit, program-program dan anggaran harus di-refocusing. Hingga tidak lagi, secara umum, sesuai dengan rencana semula karena banyak yang diubah perencanaannya. Tapi dengan sudah melandainya pandemi, maka ke depan Riau diharapkan program pembangunannya sudah berjalan dengan baik dan bisa bangkit kembali.
"Karena anggaran sudah berjalan normal, kegiatan masyarakat pun sudah bergerak. Buktinya di mana-mana sudah ramai. Kegiatan dan aktivitas usaha UMKM sudah bergerak dan mulai tumbuh. Jadi kita harapkan ekonomi kita bangkit pada momen 65 tahun Provinsi Riau ini,"kata Chaidir.
Kebangkitan ekonomi Riau ini mendapat momen dengan alih kelola lapangan minyak Blok Rokan dari Chevron ke PHR. Ada harapan perpindahan pengelolaan ini pemain lokal, pengusaha migas dan kontraktor lokal Riau dapat percikan kesejahteraan lebih dari sebelumnya. Tapi justru, satu tahun PHR mengelola Blok Rokan, ada banyak suara sumbang, terutama dari para kontraktor lokal Riau.
"Seperti saya katakan sekitar dua bulan sebelum alih kelola dari Chevron ke PHR ini. Jangan kita (Riau, red) keluar dari mulut buaya masuk ke mulut harimau. Mestinya ini memberikan kesempatan kepada pemain perminyakan lokal untuk mendapatkan lebih banyak peluang usaha di sana,"kata Chaidir.
Maka pada momen Hari Jadi Riau ini, lanjut dia, pemerintah harus menyelesaikan masalah tersebut. Ini agar suara sumbang dari pebisnis perminyakan lokak Riau setelah Blok Rokan ini dikelola PHR, tidak lagi terdengar.
"Pemerintah daerah harus memikirkan masalah itu. Mereka kan diberikan mandat oleh masyarakat untuk membuat program-program membangkitkan ekonomi dan menumbuhkan perekonomian masyarakat dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Karena pemerintah daerah punya legitimasi untuk membuat program, untuk menggunakan anggaran hingga masyarakat bisa bangkit perekonomiannya,"kata Chaidir mengingatkan.
Dalam perspektif daerah, alih kelola Blok Rokan ini menurut Chaidir dipandang sebagai sebuah kesempatan yang amat baik bagi daerah untuk berperan lebih besar dan lebih nyata. Maka dapat dipahami, berbagai komponen masyarakat Riau talu-bertalu menyuarakan harapan daerah dalam alih kelola Blok Rokan ini. Berbagai rapat, webinar, diskusi, dan sebagainya. Temanya menurut Chaidir hampir sama yakni Riau dapat apa atau Blok Rokan untuk siapa?
Di sisi lain, Gubernur Riau Syamsuar justru mengungkapkan pernyataan mengejutkan. Ia mengatakan Pemerintah Provinsi Riau belum merasakan kontribusi dari PHR, apalagi hingga saat ini Participan Interest (PI) 10 persen belum kunjung diterima Riau. "Sekarang kontribusinya belum ada karena juga baru satu tahun. Dan kita juga masih menunggu PI 10 persen dari PHR," katanya.
Karena itu, Gubri mengaku sudah mendesak Direkrut Utama PHR agar bisa mempercepat proses pemberian PI 10 persen bagi Riau. Pihaknya juga sudah memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait.
"Sudah sering saya sampaikan agar bisa dibantu untuk proses PI karena kami sudah menyiapkan target pendapatan daerah. Harapan kami PI itu segera didapat sehingga kita tahu progres dari produksi dan lifting yang diperoleh PHR setelah alih fungsi dari Chevron," ujarnya.
Karena itu, pihaknya meminta kepada PHR untuk bekerja keras terutama dalam meningkatkan produksi. Karena saat ini pihaknya melihat kenaikan produksi masih kecil. "Jadi belum maksimalkanlah, tapi memang saat ini mereka terus bekerja agar nanti hasilnya maksimal," sebutnya.(epp/fad/end/sol)
