JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Kabar mundurnya calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) terus terdengar belakangan ini. Alasan utama mereka mundur ialah besaran gaji dan penempatan kerja.
Guru Besar Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Jusuf Irianto menjelaskan, hal tersebut adalah fenomena yang sangat menarik untuk terus diperhatikan. Sebab, dulu posisi PNS menjadi incaran para pelamar kerja.
”Sekarang, terdapat pilihan lain berupa pekerjaan atau profesi yang lebih menarik. Kini sektor publik (pemerintah) bersaing dengan sektor lain (perusahaan swasta) dalam mendapatkan SDM bertalenta untuk bersedia diajak bekerja sama mencapai tujuan dan target yang ditetapkan,” ujar Jusuf, Selasa (7/6/2022).
Menurut Jusuf, pemerintah harus memiliki strategi yang tepat untuk mendapatkan SDM terbaik dan bertalenta. Tujuannya untuk mendukung pelayanan publik yang baik serta sebagai core business sektor publik.
Jusuf mengatakan, saat ini hampir semua employers atau pemberi kerja telah mendesain sistem manajemen dan pengembangan SDM lebih efektif. Seperti, membangun budaya dan kepemimpinan yang kondusif dan suportif, mengubah wajah workplace sesuai kadar era digitalisasi menggunakan teknologi yang canggih, serta sistem kerja lebih lentur alias fleksibel.
Selain itu, banyak employers memberikan skema kebijakan organisasi yang lebih atraktif. Misalnya, paket gaji dan remunerasi yang adil dan menggiurkan, serta jenis pekerjaan yang lebih menantang. Hal tersebut bertujuan menarik perhatian tenaga kerja yang potensial agar bersedia diajak bekerja sama sekadar menjadi staf atau duduk dalam posisi level manajemen.
”Jika birokrasi pemerintah sebagai workplace tak bertransformasi, jangan harap generasi milenial dan generasi Z yang dominan dalam labour market memiliki preferensi yang kuat untuk bergabung atau bekerja di sektor publik. Mereka cenderung memilih tempat kerja yang sesuai dengan karakter generasi zaman now,” jelas Jusuf.
Menurut Jusuf, pemerintah harus merespons fenomena itu dengan bijaksana, merenung, dan menyadari bahwa zaman telah berubah. Karakter generasi milenial atau zaman now tidak lagi sama seperti zaman dulu yaitu karakter generasi kolonial. Pemerintah harus mampu memetik hikmah dengan adanya peristiwa undur diri CPNS dan PPPK.
”Pemerintah harus adaptif terhadap setiap perubahan dan sigap menyusun kebijakan dan strategi yang paling tepat. Pemerintah harus agile, dinamis, serta responsif terhadap setiap kemungkinan perubahan itu,” ucap Jusuf.
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
