JAKARTA (RIAUPOS.CO) -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 24,53 triliun. Anggaran PUPR sendiri untuk tahun 2020 berjumlah Rp 120,21 triliun.
"Realokasi dan refocusing, kami ditugasi oleh Menkeu untuk merelokasi Rp 24,53 triliun dari anggaran 2020 Kementerian PUPR yang sebesar Rp 120 triliun," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Telekonferensi Pers, Selasa (7/4).
Untuk sumber dana yang direalokasi bersumber dari optimalisasi kegiatan non fisik yang masih bisa ditunda atau dihemat, penghematan anggaran perjalanan dinas hingga merubah paket single year contract (SYC) menjadi multiyear contract (MYC) yang juga termasuk paket kontraktual di bawah Rp 100 miliar.
"Pertama dari optimalisasi kegiatan non fisik yang masih bisa ditunda atau dihemat, di drop atau ditunda tahun depan. Kemudian penghematan anggaran dari perjalanan dinas itu dipotong 50 persen, lalu membatalkan paket-paket kontraktual yang belum lelang, misalnya bendungan. Kemudian rekomposisi alokasi anggaran 2020 pada paket kegiatan tahun jamak (MYC)," tambah dia.
Sedangkan untuk refocusing kegiatan, pertama adalah membangun fasilitas penampungan observasi di Pulau Galang sebesar Rp 400 miliar. Kemudian melakujan renovasi RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran sebesar Rp 160 miliar.
Kemudian, juga pembelian bahan dan pengecatan marka jalan dengan anggaran Rp 25 miliar. Lalu, pembelian karet petani sebagai bahan campuran aspal karet sejumlah Rp 100 miliar.
"Lalu membuat program-program padat karya tunai, seperti irigasi yang sebelumnya di 6.000 lokasi, dengan adanya ini, kita ingin membesarkan dengan jumlahnya bertambah menjadi 10.000 lokasi dengan anggaran Rp 978 miliar," terang dia.
Selain realokasi dan refocusing, pihaknya juga mendapat subsidi perumahan untuk FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) tentang bantuan uang muka terkait kepemilikan rumah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) sebesar Rp 1,5 triliun untuk sekitar 175 ribu unit rumah.
"Subsidi ini sudah mulai digelontorkan pada April ini dan juga telah bekerja sama dengan bank BTN, BRI dan BNI," jelasnya.
Sedangkan untuk program padat karya yang meliputi pemeliharaan rutin jalan, jembatan dan upaya perbaikan daerah kumuh dan perkotaan, sistem sanitasi berbasis masyarakat, hingga penyediaan sistem air minum berbasis masyarakat dianggarkan dengan dana sebesar Rp 10 triliun. "Rp 10 triliun di refocusing untuk padat karya," tutup dia.
Sumber: JawaPos.com
Editor: Erizal
