JAKARTA, (RIAUPOS.CO) - Meski ketersediaan vaksin sudah ada di Indonesia, masyarakat diminta tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta narasi vaksin yang dibangun, jangan sampai membuat masyarakat lengah terhadap penerapan protokol kesehatan serta abai terhadap bahaya Covid-19.
"Jangan sampai nantinya membuat masyarakat
semuanya akan selesai, tidak. Vaksin tidak akan bisa membuat orang yang tidak divaksin, itu juga luput dari Covid," katanya.
Sebagaimana diketahui, vaksinasi akan dilakukan secara serentak dan bertahap di 34 provinsi, diawali pada 13 Januari 2021 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada bulan Januari, fokus pelaksanaan vaksinasi adalah di ibu kota provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan dengan ibu kota. Ditargetkan pada bulan Februari, semua sasaran SDM kesehatan sudah selesai divaksinasi. Target sasaran berikutnya akan ditambahkan mengikuti ketersediaan vaksin.
"Sementara pemerintah, Bapak Menteri Kesehatan sedang berjuang untuk memperbanyak vaksin dalam waktu yang secepat-cepatnya, namun kita lihat jumlah penduduk kita 269-270 juta orang, tidak mungkin divaksin dalam waktu yang bersamaan, perlu waktu," katanya.
Untuk tahap pertama, vaksinasi akan diberikan pada golongan umur 18-59 tahun. Sementara usia >60 tahun bisa divaksinasi setelah dikeluarkannya informasi keamanan vaksin dan persetujuan dari BPOM untuk pemberian vaksin pada golongan umur tersebut.
"Penekanan Bapak Presiden setiap rapat, beliau selalu menyampaikan ‘Pak Doni, sampaikan, jangan sampai nanti masyarakat menganggap ada vaksin kita bebas, apalagi tidak semua orang bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh Bapak Menkes’," tuturnya.
Doni menjelaskan, telah terjadi penurunan disiplin di tingkat masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Oleh karenanya, ia meminta kepala daerah mengaktifkan kembali posko terpadu dalam rangka perubahan perilaku.
"Penurunan disiplin ini terjadi semakin lama, semakin bertambah tingkat berkurangnya disiplin. Jadi mohon berkenan, tahun anggaran baru, Bapak/Ibu Bupati/Wali Kota dan juga Gubernur untuk tersedianya posko mulai dari tingkat provinsi sampai dengan paling tidak, mungkin tingkat kelurahan," ungkapnya.
Sementara Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito meminta masyarakat tetap menjaga diri dan tidak lengah selama masa pandemi Covid-19. Selain itu harus mendukung pemerintah yang saat ini sedang bekerja keras mempersiapkan program vaksinasi Covid-19.
"Vaksin akan lebih efektif melindungi masyarakat saat vaksinasi dilakukan pada kondisi yang lebih terkendali, di mana laju penularan rendah. Daripada vaksinasi saat laju penularannya tinggi. Karena peluang tidak tercapainya kekebalan komunitas (herd immunity) akan semakin besar apabila laju penularannya tinggi," ujar Wiku.
Wiku memastikan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terus melakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin yang sedang berjalan. Bahkan terus melakukan pengawasan dan evaluasi pengadaan vaksin secara berkala mulai dari tahapan pre klinik, sampai dengan uji klinik fase 1, 2 dan fase 3 yang sedang berlangsung di Bandung, Jawa Barat. Termasuk juga uji klinis yang dilakukan Brazil dan Turki. Uji klinis fase 3 telah selesai, barulah BPOM mengeluarkan Emergency Use of Authorization (EUA).
"Pada intinya, upaya distribusi yang telah dilakukan ini bertujuan menjamin ketersediaan vaksin yang merata, dengan prosedur kehati-hatian dengan memanfaatkan waktu yang ada," ungkap Wiku.
"Pemerintah menjamin distribusi vaksin ke berbagai daerah di Indonesia dan dapat efektif tanpa merusak kualitas vaksin," sambungnya.
Sementara itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, kesediaan dirinya menjadi orang yang pertama kali disuntik vaksin Covid-19, pada Rabu (13/1) mendatang. Presiden Jokowi pun mengungkap alasan dirinya bersedia menjadi penerima vaksin pertama di Tanah Air.
"Nanti yang pertama kali disuntik saya. Saya ingin menunjukkan bahwa vaksinnya aman karena sudah melalui uji klinis. Tidak hanya sekali-dua kali, sudah diuji," ujar Jokowi saat pemberian bantuan modal kerja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, saat ini proses vaksinasi tinggal menunggu EUA dari BPOM. Diharapkan izin ini bisa segera dikeluarkan oleh BPOM.
"Tapi ini kita masih nunggu hasil pengujian. Nanti akan keluar izin darurat penggunaan dari BPOM dan kita harapkan minggu ini atau minggu depan keluar," katanya.(yus/jpg)
