JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Setelah Kementerian Hukum dan HAM dan Mahkamah Agung, pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) putaran kedua.
Lowongan itu ada 61 kementerian dan lembaga serta ada pula di pemerintah provinsi Kalimantan Utara dengan total lowongan 17.928 kursi. Sebelum mendaftar, pelamar disarankan agar membaca dengan teliti dan saksama persyaratan dan kualifikasi formasi.
Kemudian, pelamar juga memastikan bahwa NIK dan KK yang telah diverifikasi di server Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri.
"Penerimaan CPNS ini dibuka Pemerintah dalam rangka akselerasi pencapaian Program Nawacita. Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja pemerintah yang efektif dan berkualitas," kata Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan, Selasa (5/9/2017).
Dari data Badan Kepegawaian Negara (BKN), informasi kementerian lembaga dan pemerintah provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut,
Kementerian dan Alokasi Formasi
1. Kementerian Keuangan, 2.880
2. Kementerian ESDM, 65
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300
4. Kementerian Ketenagakerjaan, 160
5. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329
6. Kementerian Perindustrian, 380
7. Kementerian PUPR, 1.000
8. Kementerian Pariwisata, 40
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610
10. Kementerian LHK, 700
11. Kementerian Perhubungan, 400
12. Kementerian Luar Negeri, 75
13. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi, 91
14. Kementerian Kesehatan, 1.000
15. Kementerian Pertanian, 475
16. Kementerian Sosial, 160
17. Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500
18. Kementerian PPN/BAPPENAS, 38
19. Kementerian PANRB, 91
20. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21
21. Kementerian Sekretariat Negara, 178
22. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40
23. Kementerian Agama, 1.000
24. Kementerian Perdagangan, 65
25. Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27
26. Kementerian Bidang Polhukam, 25
27. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25
28. Kementerian BUMN, 25
29. Kementerian KUKM, 25
30. Kementerian Pertahanan, 50
