JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penerima bantuan sosial (bansos) bisa mengikuti dan menerima manfaat program Kartu Prakerja mulai 2023. Bansos lain itu diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Pernyataan ini disampaikan Airlangga dalam Rapat Komite Cipta Kerja yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (3/10/2022) lalu.
“Memungkinkan bagi penerima bantuan sosial dari kementerian/lembaga lainnya seperti Kementerian Sosial, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari program Kartu Prakerja,” kata Menko Perekonomian dalam siaran pers, dikutip Rabu (5/10/2022).
Ia juga menjelaskan, secara konsep Kartu Prakerja 2023 akan difokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas pekerja. Bukan lagi semi bantuan sosial atau bansos untuk pekerja.
Perbedaan itu terlihat dari nilai bantuan yang akan didapat oleh pekerja. Mulai dari biaya pelatihan hingga insentif pasca-pelatihan.
Secara rinci, Airlangga menyebut dalam skema normal yang berlaku pada 2023, pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang diterima peserta menjadi Rp4,2 juta per individu dari sebelumnya sebesar Rp3.550.000.
Adapun rinciannya, sebesar Rp3,5 juta akan digunakan untuk biaya pelatihan. Sementara insentif pasca-pelatihan Rp600 ribu akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Sedangkan dalam kartu prakerja semi bansos saat ini, peserta menerima bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta. Kedua, dana insentif pasca-pelatihan sebesar Rp2.400.000 yang akan diberikan Rp600.000 selama 4 bulan berturut-turut. Lalu, akan diberi dana insentif pengisian tiga survei evaluasi sebesar Rp150.000 yang akan dibayarkan Rp 50.000 setiap selesai mengisi survei.
“Program Kartu Prakerja 2023 akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi Covid-19,” ujarnya.
Mengutip Antara, pada April 2020, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penerima PKH dan BLT tidak bisa ikut dalam program Kartu Prakerja karena mereka sudah menerima bantuan sosial.
“Tapi dari keluarga itu, anaknya bisa ikut pelatihan,” katanya dalam keterangan pers daring di Jakarta, Kamis (16/4/2022).
Selain dipastikan bukan penerima bansos, saat pertama diluncurkan program ini diprioritaskan bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, saat pertama dibuka pendaftar gelombang pertama Kartu Prakerja membeludak hingga mencapai 5.965.048 pengguna.
Sementara per September 2022, pihaknya mencatat Program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Dengan total penerima sejak awal pelaksanaan program mencapai 14,9 juta penerima.
Berdasarkan jumlah peserta tahun 2022 tersebut, sebanyak 53,6 persen diantaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem serta mencakup calon Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Sumber: Jawapos.com
Editor: Edwar Yaman
