JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Mayoritas warga, 84 persen tidak percaya sekarang sedang terjadi kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) di tanah air. Demikian temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk ‘Sikap Publik pada Pancasila dan Ancaman Komunis’ yang dirilis secara daring pada Jumat (1/10/2021) di Jakarta.
Survei opini publik ini digelar pada 15-21 September 2021 melalui tatap muka atau wawancara langsung. Terdapat 981 responden yang valid terpilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Menurut Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, isu kebangkitan PKI yang sering muncul di sekitar akhir bulan September dan awal Oktober ternyata tidak dipercaya oleh publik. Dalam survei ini, yang menyatakan percaya bahwa PKI bangkit hanya 14 persen. Selebihnya, 2 persen, tidak menjawab atau tidak tahu.
Dari 14 persen yang percaya dengan kebangkitan itu, ada 49 persen (7 persen dari total populasi) yang menilai kebangkitan itu sudah menjadi ancaman nyata bagi Negara. Sementara itu, ada 24 persen (3 persen dari total populasi) yang menilai ancaman itu sedikit sudah menjadi ancaman bagi Negara.
Isu tentang kebangkitan PKI tidak banyak direspon warga.
“Umumnya warga tidak termakan isu ini,” kata Saidiman.
Saidiman melanjutkan bahwa pandangan atau kesimpulan warga mengenai isu kebangkitan PKI ini juga tidak mengalami perkembangan atau stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 6 tahun terakhir (Oktober 2015-September 2021), yang percaya bahwa PKI bangkit hanya berkisar 10-16 persen. Sementara yang tidak percaya dengan isu ini bergerak di sekitar 84 sampai 90 persen.
“Nampaknya sikap terhadap isu kebangkitan PKI ini tidak berdiri sendiri, tapi terkait dengan pilihan politik pada pemilu 2019,” kata Saidiman.
Warga yang percaya sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI lebih banyak pada massa pemilih Prabowo-Sandi (27 persen). Dari sisi massa pemilih partai, yang percaya dengan adanya kebangkitan PKI lebih banyak pada massa pemilih PKS (34 persen), Gerindra (27 persen), dan Demokrat (26 persen).
Sikap terhadap isu kebangkitan PKI juga bervariasi menurut demografi. Yang percaya sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI lebih banyak pada warga yang tinggal di perkotaan (17 persen), kelompok usia 26-40 tahun (18 persen), berpendidikan tinggi (19 persen), dan berpendapatan 4 juta ke atas (21 persen).
Dari sisi etnis, isu kebangkitan PKI lebih banyak dipercaya oleh warga berlatar belakang etnis Minang (29 persen), kemudian Betawi (24 persen), dan Sunda (21 persen). Dari sisi wilayah, yang percaya bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI lebih banyak terdapat pada warga yang tinggal di Jawa Barat (22 persen) dan Jawa Timur (19 persen).
Sementara itu, di sisi lain, hanya 7 persen publik Indonesia yang sekarang melihat Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai ancaman. Terdapat 981 responden yang valid terpilih secara acak (multistage random sampling) dari seluruh populasi Indonesia yang berumur minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Hasil survei yang dipresentasikan Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, ini menunjukkan bahwa hanya ada 14 persen yang setuju atau percaya dengan pandangan bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI.
Dari 14 persen ini, ada 49 persen atau 7 persen dari total populasi yang menyatakan bahwa kebangkitan itu sudah menjadi ancaman nyata bagi negara. Ada 24 persen atau 3 persen dari populasi yang menyatakan hal itu sedikit sudah mengancam.
Saidiman menjelaskan bahwa dari sisi demografi, isu kebangkitan PKI lebih banyak dipercayai oleh mereka yang tinggal di perkotaan (17 persen) dan pada kelompok usia muda produktif, 26-40 tahun (18 persen). Isu ini juga lebih banyak mendapat tempat pada kelompok warga berpendidikan tinggi (19 persen) dan berpendapatan 4 juta ke atas (21 persen).
Sementara itu, lanjut Saidiman, sikap warga pada isu kebangkitan PKI nampak tidak berkaitan dengan komitmen pada negara yang berdasarkan Pancasila.
“Warga yang percaya maupun yang tidak percaya dengan isu kebangkitan PKI memiliki komitmen yang relatif sama terhadap negara yang dijalankan berdasarkan Pancasila,” pungkasnya dalam keterangan resmi yang diterima Riaupos.co Jumat.
Editor: Eka G Putra
