JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak mampu menekan angka Covid-19 adalah pengakuan faktual.
“Walau terkesan terlambat, namun tetap patut disyukuri. Dengan pengakuan ini, presiden tentu sudah menyadari kelemahan-kelemahan yang ada. Tentu harus dicarikan bagaimana solusinya,” ujar Saleh kepada JawaPos.com (Riau Pos Group). Senin (2/1).
Menurut Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) ini pemerintah perlu melakukan inovasi dalam perumusan kebijakan. Para ahli, akademisi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama harus dilibatkan. Harus ada kesadaran bersama bahwa Covid-19 hanya bisa dimusnahkan jika semuanya terlibat secara aktif.
“Semua harus berkontribusi. Selain kampanye 3M dan 3T, semua harus juga terlibat mengajak orang lain. Sebab, kalau hanya sekelompok orang yang terlibat, diyakini tidak akan efektif,” katanya.
PPKM sebetulnya arahnya sangat baik. Namun dalam tataran implementatif, tidak efektif. Interaksi antar orang, tidak bisa berkurang drastis. Masih banyak kegiatan yang dihadiri banyak orang. Sanksi bagi pelanggar juga tidak tegas.
“Kebijakannya baik, implementasinya kurang. Tidak tegas. Sanksinya tidak menimbulkan efek jera. Saya kira itu masalahnya,” katanya.
Oleh sebab itu, dirinya mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan lockdown akhir pekan. Hal itu akan menutup gerak dan aktivitas masyarakat mulai dari Jumat Malam pukul 20.00 sampai dengan hari Senin pagi pukul 05.00. Artinya, ada dua hari dan tiga malam orang tidak keluar rumah. Setidaknya, selama itu diyakini tidak ada penyebaran virus.
“Lockdown akhir pekan ini bisa menjadi kebijakan alternatif. Tidak ada salahnya untuk dicoba. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Setelah sebulan, bisa dievaluasi lagi untuk melihat dampaknya. Jika baik, bisa dilanjutkan. Jika tidak, bisa dicari alternatif kebijakan lainnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa kebijakan PPKM Pulau Jawa dan Bali untuk menekan angka penularan kasus virus korona atau Covid-19 tidak efektif. Kebijakan PPKM sendiri telah berlansung sejak 11-25 Januari 2021.
“Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif,” kata Jokowi dalam video rapat terbatas yang diunggah oleh Sekretariat Presiden, Ahad (31/1).
Jokowi tak memungkiri, mobilitas masyarakat hingga kini masih tinggi meski PPKM sudah diberlakukan. Akibatnya, angka kasus Covid-19 terus meningkat di beberapa provinsi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan, pemerintah akan mengajak banyak pakar epidemiologi untuk mendesain kebijakan menekan laju penularan Covid-19.
Jokowi mengharapkan, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bisa mengerahkan anggotanya terjun ke lapangan. Memberitahu kepada masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan.
Sumber : JawaPos.com
Editor : M Ali Nurman
