Bagaimana kondisi wisata di Riau? Ia berpendapat masih banyak yang harus dibenahi. Misalnya dengan adanya tol Dumai-Pekanbaru sebenarnya merupakan masukan baru bagi travel agency.
"Tapi kenyataannya lebih banyak kendaraan pribadi. Kalau tour-tour ini kan biasanya orang dari luar," sebutnya.
Ia menyinggung sejumlah instansi yang bila ke luar daerah tidak melibatkan travel agency lokal namun travel agency daerah tujuan. Seharusnya instansi atau dinas-dinas melibatkan travel agency lokal. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada kerja sama. Di situlah guna asosiasi. Dulu sebelum pandemi, hampir setiap bulan atau dua bulan ada event-event tiap-tiap provinsi.
"Di situlah kita menjalin kerja sama antaranggota," terangnya.
Sekarang ini sebutnya, setiap daerah ada aturan-aturan baru terkait kadatangan wisatawan. Ke Bali saja harus PCR (Polymerase Chain Reaction, red). Harusnya pemerintah juga memperketat orang masuk seperti negara Malaysia dan Singapura.
"Kita kalau ke Malaysia atau Singapura harus karantina 14 hari. Kalau kita kan tidak," ujarnya.
Sekarang ini, teman-teman tavel umrah karena tidak ada umrah banyak mengalihkan tour-nya ke Turki. Di sana, pendatang agak bebas. Tapi rakyat Turki lockdown-nya akhir pekan, tak boleh ke mana-mana. Sedangkan wisatawan bebas ke mana-mana. Dengan demikian, travel agency tetap bisa hidup dan karyawan bisa tetap bekerja.
Saat pandemi ini, menurutnya bertahan saja sudah bagus. Namun demikian agar pandemi Covid-19 ini segera tuntas, program vaksinasi harus segera dijalankan. Orang demikian antusias mau vaksinasi.
"Contohnya kemarin ada info ada vaksinasi di Living World, orang berbondong-bondong datang. Menurut manajernya ternyata hanya untuk kalangan Living Word saja," katanya.
Berkaitan dengan bantuan pemerintah pusat bagi usaha terdampak Covid-19, berupa dana stimulan, saat ini kalangan travel agency baru hanya sekadar bantuan dalam bentuk sembako. Harusnya pemerintah beri perhatian.
"Yang membawa tamu itu travel agency. Kita kasih proyek ke hotel, restoran, tempat oleh-oleh dan lain-lain, tapi sekarang pemerintah tidak memberikan perhatian terhadap biro perjalanan ini," sesalnya.
Ini lanjutnya beda dengan hotel dan restoran. Mereka dapat dana stimulan. Ada sekitar seribuan hotel dan restoran di Riau dapat bantuan selain biro perjalanan. Sementara itu banyak biro perjalanan yang melakukan PHK, maupun mengalihkan usahanya.
Penduduk Miskin Naik
Akibat pandemi Covid-19, terjadi kenaikan tingkat kemiskinan di Provinsi Riau selama setahun ini. Penduduk miskin Riau berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau berada di angka 7,04 persen atau sejumlah 491,22 ribu jiwa. Hal itu berdasarkan statistik BPS Riau per September 2020. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,14 persen poin jika dibandingkan dengan September 2019. Sementara itu, periode Maret 2020 hingga September 2020, persentase penduduk miskin naik 0,22 persen poin. "Artinya memang Covid-19 ini berdampak sekali pada perekonomian masyarakat," ujar Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Riau, Rini Apsari SSi MSi.
Hasil pendataan BPS hingga Maret 2021 masih dalam proses. Akan tetapi melihat tren perekonomian masyarakat, angkanya diharapkan kembali membaik. Kemiskinan akan berkurang. Sebab, di Riau tidak lagi diberlakukan PSBB. Beda dengan Jawa yang masih melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Sektor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah pariwisata, transportasi, jasa, hotel, dan restoran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), termasuk di Riau. Hal itu terlihat dari aktivitas ekonomi yang langsung terjun bebas begitu dilakukan pembatasan mobilisasi. Terkait solusi, menurutnya yang dilakukan pemerintah sudah tepat. Sebab, diperlukan relaksasi kebijakan di tengah pengetatan. "Kami ini kan cuma memotret realitas. Jika masalahnya misalnya transportasi, maka tentu perlu diberi kelonggaran agar usaha transportasi juga bisa hidup," ujar Rini.
Hal senada diungkapkan Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Riau, Urip Widiantoro SSi. Menurutnya setelah setahun berada dalam kondisi Covid-19, tentunya bisa diukur bagaimana problematika kesehatan berbanding geliat ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat tentunya terdampak sangat dalam akibat pandemi ini. Untuk memulihkan tentu perlu insentif untuk dunia usaha.
"Nah jika sudah ada insentif dan berjalan baik, seharusnya diperluas ke bidang usaha lainnya agar ekonomi masyarakat pelan-pelan bisa bangkit," ujar Urip.
Menariknya, dampak pandemi Covid-19 ternyata lebih banyak dirasakan masyarakat perkotaan dibanding pedesaan. Jumlah penduduk miskin kota naik 0,39 persen. Sementara penduduk miskin perdesaan justru turun 0,04 persen. Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan hampir tidak terpengaruh Covid-19.
127 Ribu Terdampak Covid-19
Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2020 lalu menyiapkan dana sebesar Rp25 miliar untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19. Sebagian dana tersebut tak terealisasi kepada para pelaku UMKM dan akan dilanjutkan pada tahun 2021 ini.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DPPK UKM) Riau, Asrizal mengatakan, dari pendataan yang pihaknya lakukan, terdapat sekitar 127 ribu pelaku UMKM di Riau yang usahanya terdampak Covid-19.
"Sebanyak 127 ribu UMKM tersebut, kemudian diajukan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan. Karena selain dari pemerintah daerah, juga ada bantuan serupa dari pemerintah pusat," katanya.
Dari 127 ribu UMKM tersebut, lanjut Asrizal, belum semuanya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar Rp2,4 juta. Bagi yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, kemudian akan dibantu oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan dana Rp25 miliar.
Ditambahkan Asrizal, untuk memberikan bantuan yang bersumber dari APBD Riau tersebut, tim sudah menyiapkan seluruh administrasi. Namun dana Rp25 miliar yang bersumber dari biaya tak terduga (BTT), tidak lagi tersedia secara utuh. Sebab, digunakan untuk keperluan kesehatan yang juga tidak kalah prioritas. Dana yang semuanya diperlukan Rp25 miliar tinggal tersisa Rp11 miliar. Jika tetap dipaksakan akan diberikan kepada pelaku UMKM, maka akan terjadi disparitas penerima antarkabupaten/kota.
Oleh karena itu, pihaknya sudah membuat laporan tertulis kepada Gubernur dan juga Kepala Bappeda yang menyarankan agar bantuan UMKM tersebut dilanjutkan pada tahun 2021.
"Kami sudah berupaya untuk menyalurkan, namun dihadapkan dengan keterbatasan. Mudah-mudahan tahun ini bisa segera terealisasi," harapnya.
Kantor Jadi Pasar Sementara
Usaha lainnya yang telah dilakukan Dinas UMKM yakni, bahwa halaman kantor-kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, setiap hari Kamis diubah menjadi pasar offline. Masyarakat yang akan menggunakan pasar offline tersebut yakni para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terkena dampak Covid-19.
Kegiatan pembuatan pasar offline di kantor OPD-OPD tersebut dilakukan untuk membantu para pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Ada 32 OPD di lingkungan Pemprov Riau yang kantornya disulap menjadi pasar offline bagi pelaku UMKM setiap Kamis.
"Para pelaku UMKM tersebut bisa menjual produk makanan, minuman, kerajinan serta produk lainnya dengan harapan para pegawai negeri dapat membantu dengan membeli produk yang dijajakan pelaku UMKM tersebut," ujarnya.
Luncurkan Tujuh Aksi
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru Dr H Idrus MAg menjelaskan, bahwa di Pekanbaru, usaha mikro sebanyak 10.783, kecil 2.718 dan menengah 151. Idrus menjelaskan rencana aksi ke depan pasca Covid-19 yakni membuka kembali aktivitas jual beli di Kota Pekanbaru. Meningkatkan kepercayaan pembeli kepada penjual. Menggalakkan belanja di warung tetangga atau warung terdekat. Pihaknya juga mengimbau kepada setiap OPD untuk membeli kepada pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru.
Selain itu, mempermudah perizinan usaha mikro kecil yang belum memiliki izin usaha yang merupakan salah satu syarat pemberian KUR. Program lainnya membuat spanduk bahwa pelaku usaha mikro ini telah sesuai dengan protokol kesehatan. Setiap OPD menyediakan tempat bagi pelaku usaha mikro untuk berjualan di halaman kantor masing-masing.
Perlu juga memanfaatkan IT/ jual beli online. Selain itu, pihaknya mengimbau kepada seluruh koperasi yang ada di Kota Pekanbaru untuk melaksanakan RAT. "Kami juga menginstruksikan kepada pengurus dan anggota koperasi untuk belanja di koperasi masing-masing atau UKM," ujar Idrus.(ksm/ade/sol/jrr/muh/ted)
