RIAUPOS.CO - SEJALAN dengan program ASEAN yang bahu membahu perjuangkan dan mewujudkan lingkungan bersih dan hijau, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Sampah di Riau sebagai bentuk dukungan regulasi dalam penanganan sampah yang lebih baik di daerah ini.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau Mamun Murod mengatakan, selain itu pihaknya membuat pengembangan program kampung iklim dan investarisasi gas rumah kaca di provinsi Riau. Selama periode tahun 2019-2022 jumlah kampung iklim yang telah dilakukan pembinaan sebanyak 206 unit.
“Kami sangat mendukung program pemerintah pusat bersama negara ASEAN dalam hal menjaga lingkungan tetap bersih. Kami juga sudah menyiapkan beberapa program unggulan untuk mensukseskan program lingkungan bersih, termasuk juga dibuat Perda,” katanya kepada Riau Pos, Jumat (11/8).
Lebih lanjut dikatakannya, setiap tahunnya juga dilakukan penilaian untuk penghargaan kota bersih, Sekolah Adiwiyata dan Setia Lestari Bumi di Provinsi Riau dalam rangka memotivasi dan menggerakkan kesadaran pemerintah kabupaten/kota, dunia pendidikan, serta masyarakat untuk pelestarian lingkungan hidup.
“Kemudian juga ada program pemberian penyuluhan kepada masyarakat di sekitar bantaran sungai untuk menjaga kebersihan dan kelestarian sungai yang merupakan sumber penghidupan dan tempat tinggal mereka,” ujarnya.
Dorong Ajarkan Pelajar Pendidikan Lingkungan Sejak Dini
Tidak hanya itu, untuk mendukung lingkungan bersih dan hijau di Provinsi Riau yang nantinya dampaknya dapat dirasakan bangsa Indonesia dan dunia, Mamun Murod juga mendorong pendidikan lingkungan hidup masuk dalam Kurikulum Merdeka melalui muatan lokal (Mulok).
Penegasan itu disampaikannya dalam Forum Group Discussion (FGD) Integrasi Pembelajaran Gambut dan Mangrove pada Kurikulum Merdeka di Kota Dumai. Menurutnya, pendidikan lingkungan hidup ini harus masuk dalam kurikulum merdeka mulai tingkat SD hingga SMP.
“Dalam rangka edukasi dan pemahaman para guru tingkat dasar dan SMP pentingannya lingkungan hidup. Mendorong pendidikan lingkungan hidup dimasukan dalam kurikulum muatan lokal,” kata Mamun Murod.
Murod mengapresiasi inisiatif yang telah dimulai dari Pemko Dumai. Pihaknya berharap, apa yang dilakukan Pemko Dumai bisa dicontoh oleh pemprov dan kabupaten/kota lainnya.
“Tentunya juga kami harapkan pendampingan dan fasilitasi juga bisa dilakukan oleh Kelompok Kerja Edukasi dan Sosialisasi BRGM untuk kabupaten/kota yang lain di Riau,” harapnya.
Murod menyampaikan, pendidikan lingkungan bagi siswa pendidikan dasar akan membentuk generasi penerus yang lebih sadar akan pelestarian lingkungan.
Apalagi, Riau memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti migas, hutan dan lahan gambut, perikanan, dan pertanian yang dapat dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Di samping potensial sebagai penggerak ekonomi daerah, potensi alami ini apabila tidak dikelola dengan bijaksana dapat menimbulkan ancaman bagi kehidupan masyarakat. Bisa dalam bentuk berbagai bencana ekologi seperti kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, banjir, kerawanan pangan dan krisis energi,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, sudah saatnya bagi pemerintah untuk menjalankan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Tentunya dengan penyadartahuan dari dini, diharapkan tumbuh tunas-tunas muda kader-kader lingkungan yang lebih peduli akan lingkungan.
Murod juga menjelaskan, jika Gubernur Riau H Syamsuar telah mengeluarkan kebijakan strategis Rencana Aksi Riau Hijau. Salah satu tujuan dan sasarannya, upaya optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan.
Pada pelaksanaan Riau Hijau, dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber daya alam, aksi mitigasi/adaptasi salah satu bentuk kegiatannya adalah peningkatan kesadaran ekologis sejak dini melalui muatan lokal kurikulum sekolah.
Melalui Program Pengembangan Kurikulum yang telah ada didalam Permendagri No 90 Tahun 2019 yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan sebagai pengemban urusan wajib bidang pendidikan.
Apa yang disampaikan Mamun Murod tersebut berkenaan dengan posisi Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 berkomitmen untuk memajukan agenda ASEAN dengan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.” Indonesia juga bertekad untuk menjaga relevansi ASEAN dan memperkuat kapasitasnya untuk mengatasi tantangan multidimensi, termasuk isu lingkungan, untuk memberi manfaat bagi masyarakat dan mencapai pembangunan berkelanjutan.
Bersamaan dengan Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023, tahun ini Indonesia juga ditunjuk sebagai tuan rumah pertemuan pejabat senior ASEAN untuk Lingkungan/ASEAN Senior Officials on the Environment (ASOEN) Ke-34.
Hal ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk menunjukan eksistensi kepemimpinannya dalam kerja sama politik keamanan, ekonomi, dan sosial budaya dengan mendorong isu-isu prioritas yang sejalan dengan kepentingan nasional dan diharapkan dapat menghasilkan capaian monumental.
“Pertemuan ke-34 ASOEN dan pertemuan terkait merupakan agenda penting untuk memperkuat komitmen kita untuk planet yang lebih baik,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pada pembukaan ASOEN-34 di Bogor pada Selasa, (1/8) lalu.
Berbicara tentang perubahan iklim, Menteri Siti mengajak negara anggota ASEAN untuk menegaskan kembali keteguhannya, melakukan upaya terbaik dalam mengatasi perubahan iklim dengan tindakan yang kuat dan efektif, yang mencerminkan kesetaraan keadaan nasional.
“Kami mendorong untuk lebih meningkatkan NDC dan memobilisasi pembiayaan, dari semua sumber dengan cara yang dapat diprediksi, memadai dan tepat waktu untuk menangani perubahan iklim, termasuk secara signifikan meningkatkan dukungan untuk negara-negara berkembang,” ujarnya.
Menteri Siti juga mengungkapkan bahwa Indonesia memandang pengelolaan sumber daya air yang baik, sangat penting untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia terus mempercepat pengurangan pencemaran air, pengelolaan daerah aliran sungai yang baik. Pengelolaan DAS yang baik merupakan bagian integral dari pengelolaan sumber daya air terpadu, termasuk program dalam menyediakan akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi untuk semua.
“Melalui kesempatan ini, saya mengundang semua negara dalam forum ini untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam Forum Air Dunia ke-10, yang akan diselenggarakan di Bali, dari 18 hingga 24 Mei 2024,” kata Menteri Siti.
Selanjutnya, Menteri Siti mengatakan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik juga merupakan salah satu prioritas Keketuaan ASEAN Indonesia pada tahun 2023. Oleh karena itu, Indonesia mendorong kerja sama Indo-Pasifik yang lebih luas dengan melibatkan kawasan Pasifik.
ASOEN juga diharapkan dapat mengambil langkah-langkah termasuk memperkuat koordinasi untuk promosi dan implementasi prinsip-prinsip dan area prioritas yang relevan dari ASEAN Outlook dan mengembangkan sinergi lintas pilar dan lintas sektoral di ASEAN.
“Kita memikul tanggung jawab yang sangat besar untuk mengembangkan pedoman guna memastikan bahwa tindakan ASEAN akan berlanjut secara berkelanjutan. Mari kita terus bekerja, bahu membahu untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau bagi masyarakat ASEAN dan dunia,” ujar Menteri Siti.
Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) Ary Sudijanto, selaku Ketua Panitia Penyelenggara melaporkan pertemuan ASOEN ke-34 dilaksanakan selama lima hari pada 31 Juli--4 Agustus 2023 dengan sembilan rangkaian pertemuan.
Agenda tersebut diikuti oleh 11 negara anggota ASEAN, dalam hal ini Timor Leste berstatus sebagai observer; Sekretariat ASEAN, dan mitra ASEAN yaitu Uni Eropa (EU), Amerika Serikat, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan perwakilan ASEAN Centre for Biodiversity (ACB). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas isu-isu bidang lingkungan, memperkuat kerja sama, dan mempromosikan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan keberlanjutan.
Penyelenggara kegiatan rangkaian pertemuan ASOEN-34 adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (gus)
Laporan Soleh Saputra, Pekanbaru
