PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebelas Civil Society Organization (CSO) bersepakat membentuk sebuah koalisi yang diberi nama dengan Koalisi berkelanjutan, Kamis (1/10/2020) di Hotel Batiqa Pekanbaru.
Koalisi ini terdiri dari Penabulu, Fitra Riau, Walhi, Senarai, LKSPK, LBH Pekanbaru, Scale Up, Teras Riau, LPSEM, jikalahari dan Aji Pekanbaru. Mereka merumuskan beberapa point terkait dengan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Kegiatan ini yang difasilitasi oleh Koordinator Fitra Riau, Triono Hadi. Dia mengatakan bahwa jika dilakukan treking dari visi misi calon kepala daerah di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, hanya berputat pada pembangunan infrastruktur dan beberapa calon yang menuangkan persoalan lingkungan pun tidak begitu spesifik dalam penguatan programnya.
"Makanya perlu kiranya koalisi ini untuk mengawal pilkada di 9 daerah terutama di Kabupaten Pelalawan dan Siak, karena Kabupaten Pelalawan dan Siak merupakan wilayah atas kerusakan lingkungan yang sangat tinggi, mulai dari persoalan deforestasi dan degradasi konflik berkelanjutan antara masyarakat dengan prusahaan, korupsi perizinan yang masih ditemui, transparansi yang masih buruk serta rendahnya komitmen kepala daerah dalam tata Kelola lingkungan hidup yang lestari masih minim," katanya, lewat keterangan tertulis kepada Riaupos.co.
Maka menurutnya, perlu kiranya memberikan pemahaman kepada masing-masing kandidat calon kepala daerah untuk merancang sebuah kebijakan yang menyasar kepada tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik yang berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat lokal.
Selain itu hasil dari diskusi pada pagi tadi menghasilkan beberapa poin dorongan, yaitu pertama terkait dengan isu lingkungan dan kebencanaan, kemudian kedua terkait dengan reformasi dan birokrasi.
Untuk isu lingkungan dan kebencanaan ada 6 poin yang menjadi target dorongan kepada calon kepala daerah, seperti keberpihakan terhadap pencegahan karhutla, kemudian danya kebijakan anggaran yang pro terhadap lingkungan.
Lalu kebijakan yang pro terhadap lencegahan pencemaran sungai, isu ketahanan pangan, mendorong kebijakan terkait tanggap darurat kebencanaan, dan terakhir penanganan konflik sumber daya alam.
Sedangkan untuk arah kebijakan reformasi birokrasi yang menjadi titik focus dorongan koalisi ini ada tiga poin yang kepada calon kepala daerah untuk dimpelemntasikan kepada komitmen rencana kebiajaknnya yaitu, isu korupsi, isu perbaiakan layanan public, dan peran calon kepala daerah untuk membuka ruang partisipasi public.
"Dari rangkaian tersebut sepatutnya ini bisa menjadi langkah yang kolaboratif untuk bersama-sama menjajaki bagaimana komitmen para kandidat calon untuk peka terhadap lingkungan," ungkapnya lagi.
Laporan: Panji A Syuhada (Pekanbaru)
Editor: Eka G Putra
