MERANTI (RIAUPOS.CO) -- Hingga kini, Selasa (28/4), Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Meranti belum juga salurkan bantuan sosial (bansos) dampak pandemi Covid-19. Padahal desakan kerap dilontarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan pusat.
Pemda Kepulauan Meranti beralasan, upaya penyaluran bansos terbentur oleh data penerima bantuan yang tumpang tindih.
Informasi yang dibeberkan oleh dinas teknis, saat ini masih terdapat penerima bantuan pemerintah yang lebih dari satu.
Seperti penerima program Keluarga Harapan (PKH) juga menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu menjawab aspirasi warga yang masuk kategori miskin, tapi belum terdata sebagai penerima bantuan terkait.
Menanggapi itu, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir minta dinas teknis kembali lakukan pendataan agar tidak terjadi tumpang tindih. Ka mengaku tidak ingin masyarakat miskin yang layak menerima bantuan malah tidak dapatkan haknya.
"Kepada kepala dinas sosial segera berkoordinasi dengan camat, kades dan penyuluh PKH untuk mendata kembali warga miskin yang tersebar," ungkapnya
Dan yang tak kalah penting, Irwan mengaku tidak ingin niat baik tersebut justru menimbulkan masalah hukum. "Penggunaan uang negara ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan," ujarnya.
Kapolres Meranti AKBP Taufik Lukman mengaku akan akan terlibat proses validasi data terkait. Ia mengku akan memerintahkan seluruh Babinkamtibmas turut serta melakukan warga miskin di wilayah tugasnya dalam membantu pemda Meranti.
"Kita akan perintahkan Bhabinkamtibmas ikut sama, agar protap kesehatan dan himbauan Kapolri tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih saat pembagian," ujarnya.(wir)
