SELAT PANJANG (RIAUPOS.CO) - Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kepulauan Meranti telah menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Penyerahan DIPA terbut, dipimpin oleh Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil secara virtual, Rabu (26/10), di sela kegiatan dinasnya di luar daerah.
Namun penyarahan secara simbolis dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti H Asmar kepada Sekretaris Daerah Bambang Suprianto dan pimpinan OPD di lingkungannya.
Bupati mengatakan, dengan telah ditetapkannya perubahan APBD 2022 dan telah diterbitkannya DIPA Perubahan APBD 2022 maka Pemkab Kepulauan Meranti sudah dapat melaksanakan kegiatan yang mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Atensinya tetap merampungkan tujuh program stratigsnya.
"Menggerakkan tujuh pogram strategis itu yang menjadi atensi," ucapnya.
Dalam pelaksanaannya, ia meminta para pimpinan perangkat daerah segera mengambil langkah. Namun tetap memperhatikan proses dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti melakukan monitoring dan evaluasi (monev) atas pencapaian sasaran kegiatan.
"Program yang dijalankan harus memberi manfaat kepada masyarakat dalam berbagai bentuk. Baik pembangunan secara fisik maupun pelayanan publik," jelasnya.
Lebih lanjut terhadap pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan menghindari inefisiensi anggaran. Dengan cara menyusun dan melaksanakan action plan untuk semua program dan kegiatan yang pembiayaan bersumber dari APBD Perubahan.
"Saya yakin dan percaya bahwa semua yang hadir di sini dipayungi oleh semangat dan niat yang tulus untuk membangun kabupaten. Menuju Meranti maju, cerdas dan bermartabat," harapnya.
Bupati juga menekan pimpinan perangkat daerah untuk selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan. "Saya mohon dengan tidak hadirnya saya secara langsung tidak mengurangi semangat para pimpinan OPD," ujarnya.
Untuk diketahui, sebelum penyerahan DIPA Perubahan, pimpinan OPD juga diminta untuk menandatangani pakta integritas anti korupsi.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Bambang Suprianto juga mengingatkan para pimpinan OPD agar mengoreksi dokumen pelaksanaan anggaran sebelum ditandatangani oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). "Agar tidak terjadi kesalahan nantinya," tegas Bambang.(zed)
