Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dianggap memiliki fungsi yang strategis dalam percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu program-program kerja BUMD harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah agar terjadi sinergitas yang baik dalam mewujutkan sasaran tujuan pembangunan daerah.
Pembangunan daerah tentunya memerlukan anggaran dalam semua penyelenggaraannya, maka BUMD sebagai salah satu penyangga pendapatan asli daerah (PAD) dituntut lebih baik lagi memberikan kontribusinya memajukan perekonomian di daerah.
“Pendapatan daerah tidak bisa hanya mengandalkan pajak dan restribusi, sangat penting bagi BUMD untuk memberikan nilai tambah pada PAD,” demikian kawa Wakil Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) Asmar.
Menuju ke sana, saat ini kata Asmar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menggesa perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan BUMD Bumi Meranti. Perubahan tersebut atas inisiatif mereka.
“Dengan perubahan ini nantinya diharapkan perusahaan dapat bergerak secara maksimal untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. Tujuannya tentu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan usaha, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan asli daerah,” beber Asmar.
Kejar Kesempatan PI 10 Persen dari Migas
Belum lama ini, pemerintah daaerah melalui Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM juga telah berupaya maksimal untuk menangkap peluang investasi dari sejumlah BUMN.
Bahkan upaya tersebut sejalan dengan dorongan yang diatensikan pemerintah pusat. Mereka mendorong seluruh pemerintah daerah melakukan gerakan sinergisitas melalui program “Gerakan Sinergi BUMD dan BUMN” Menuju Indonesia Makmur.
Kemudian Pemkab Kepulauan Meranti mulai intensifkan kesempatan participating insterest (PI) 10 persen sebagai daerah penghasil minyak dan gas (migas). Saat ini ia telah merekomendasikan BUMD Bumi Meranti untuk melirik kesempatan melalui kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) SKK Migas yang beroperasi di wilayahnya. Seperti PT Energi Mega Persada (EMP) Mallaca Strait SA.
Peluang tersebut terbuka lebar sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 37/ 2016 tentang Ketentuan Penawaran tersebut. Langkah itu juga menyikapi hasil rapat koordinasi Adil bersama Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau Evarefita SE MSi beserta jajaran, pertengahan bulan lalu.
”Kita sedang menggesa apa yang menjadi persyaratan untuk mendapatkan PI 10 persen di wilayah kerja EMP Malacca Strait itu,” ujarnya.
Menyikapi prihal pengajuan rekomendasi PI 10 persen ini, pihaknya telah menyurati Gubernur Riau Sya msuar yang lebih spesifik lagi ditujukan kepada (Cq) Dinas ESDM Riau pada 12 April 2022.
Selain menyatakan ketertarikan pengelolaan wilayah kerja EMP, Adil mengaku telah merekomendasikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bumi Meranti sebagai pengelola. “Sebagai yang punya wilayah, kita merekomendasikan PT Bumi Meranti untuk mendapatkan hak PI 10 persen itu,” bebernya.
Menurut Adil, Kepulauan Meranti miliki hak untuk mendapatkan PI 10 persen terhadap operasional ekploitasi oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) SKK Migas yang beroperasi di daerahnya.
“Jadi itu haknya daerah sebesar sepuluh persen. Sesuai aturan, KKKS harus menawarkannya pada BUMD atau perusahaan daerah,” ujarnya.
Lebih jauh menurut Adil, dengan didapatkannya kesempatan ini dapat menjadi tambahan pendapatan daerah dari profit yang dihasilkan BUMD. Selain itu, BUMD juga akan memiliki tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan migas sebagai kontraktor.
“Dan tidak kalah penting, itu akan menciptakan transparansi terkait lifting, cadangan, cost dan lain-lain yang selama ini tidak begitu jelas informasinya,” ujar Adil.
Bersama Pelindo Kembangkan Pelabuhan Representatif
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menandatangani MoU dengan PT Pelindo Regional I Cabang Tanjungbalai Karimun. Kerja sama yang dibangun mulai dari peningkatan pengembangan pelabuhan kargo I hingga pelabuhan domestik Tanjung Harapan, Selatpanjang.
“Kita telah menetapkan bersama landasan atau pijakan awal yang menjamin adanya kerja sama terkait Pengelolaan Pelayanan Jasa ke Pelabuhanan di Meranti,” jelas Bupati.
Dengan dilaksanakannya pelayanan jasa ke pelabuhan yang dikelola bersama Pelindo dan BUMD Bumi Meranti, diharapkan nantinya dapat memberikan nilai manfaat bagi Kepulauan Meranti. Seperti penyerapan tenaga kerja, penambahan pendapatan penghasilan daerah dan juga menambah penyerapan ekonomi rakyat. Sehingga pada akhirnya tercipta Meranti Maju, Cerdas dan Bermartabat.
Aliansi antara PT Pelindo dan Bumi Meranti dalam pengelolaan pelabuhan, kata Bupati, perlu dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan di dalam undang-undang, sehingga dapat menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip kerja sama yang baik.
“Jajaran komisaris dan direksi PT Bumi Meranti, saya berharap dapat lebih meningkatkan etos kerja dan memberikan pengabdian terbaik kepada daerah yang kita cintai ini guna terwujudnya tata kelola bisnis yang menguntungkan, bersih dan baik,” ujarnya.
GM PT Pelindo Regional I Cabang Tanjungbalai Karimun Agus Deritanto mengaku senang dan bangga terkait kesepakatan yang telah ditandatangani tersebut. Dia menyebutkan, saat ini PT Pelindo memiliki 89 cabang pelabuhan dengan 116 terminal. “Pelindo sangat concern membantu pemerintah daerah dalam upaya peningkatan PAD,” ujarnya.
Menurut Agus, saat ini arus lalu lintas penumpang di Pelabuhan Pelindo di Selatpanjang tercatat 800 sampai 1.000 orang per hari. Sedangkan untuk kargo sekitar 4 ribu sampai 5 ribu ton setiap harinya. Didominasi oleh sagu dan barang kelontong.“Kami sangat membuka diri bisa bekerja sama dengan Pemkab. Kami akan membantu sepenuhnya, ini bagian dari pelayanan publik. Silakan pak. Karena pelabuhan ini milik negara, kami hanya melaksanakan pengelolaannya,” kata Agus.
Ditambahkan Kepala Pelindo Selatpanjang Indra Ardiansah, kerja sama tersebut mencakup pengelolaan dan peningkatan kualitas kedua pelabuhan agar lebih representatif. Menuju ke sana, ia mengaku jika Pelinto tidak mampu bergerak sendiri tanpa dorongan dan dukungan dari sekuruh pihak. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan swasta.
“Pada dasarnya, atensi Pelindo dan seluruh pihak terkait tetap konsisten dan fokus maksimal dalam meningkatkan pelayanan terhadap kenyamanan pengunjung Pelabuhan Tanjung Harapan ke depan. Selain itu pendapatan yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Mulai dari pelayanan, kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Bahkan pascarampungnya seluruh pekerjaan terkait, ke depannya Pelindo berencana untuk menerapkan pas elektronik. Namun keinginan tersebut harus dilaksanakan bertahap.(wir)
