KEPULAUAN MERANTI (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan RI karena berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hanya saja, kali ini penghargaan tersebut langsung diserahkan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM.
Rangkaian penyerahan WTP masuk dalam rangkaian Rakernas Akuntansi Pelaporan Keuangan Tahun 2022 di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (22/9).
Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM usai menerima langsung plakat penghargaan mengaku bangga dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, hal itu merupakan buah dari kerja keras seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti.
"Ini merupakan hasil kerja bersama dan penghargaan ini juga untuk bersama. Terutama masyarakat Kepulauan Meranti. Ini haru terus dipertahankan," ujarnya.
Dia mengapresiasi kerja keras OPD di jajaran Pemkab Meranti dan berharap penghargaan yang diterima tidak lantas membuat puas tetapi harus dijadikan pemicu semangat ke depannya dalam menyusun laporan keuangan daerah.
"Teruskan pengelolaan keuangan secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab. Tidak hanya sekedar hasil audit BPK saja, tapi harus berdampak kepada masyarakat," kata dia.
Untuk itu ia berharap apa yang telah diperoleh dapat dipertahankan. Sehingga seluruh program yang diluncurkan benar-benar berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pusat. Tentinya langkah itu salah satu upaya agar tidak ada celah atau ruang bagi sengketa hukum ketika seluruh kegiatan yang dimaksud rampung dilaksanakan.
Senada dengan bupati, Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Kepulauan Meranti Erry Yoserizal SE juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras, sehingga opini WTP telah berhasil didapatkan sebanyak 10 kali berturut-turut.
"Terima kasih kepada seluruh OPD, para pimpinan dan seluruh tenaga akuntansi di Kepulauan Meranti. Ini berkat kerja sama kita semua," ungkapnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.
Rincinya untuk tingkat pemerintah daerah mencapai 92,25 persen, naik dari tahun lalu 89,7 persen atau setara dengan 500 pemerintah daerah yang mendapatkan WTP.
Sedangkan untuk yang pusat, kata Sri Mulyani, ada 83 dari 87 kementerian dan lembaga yang mendapatkan WTP. Dia mengatakan bahwa hal itu bukanlah suatu pencapaian yang biasa, karena setelah dua tahun dihadapkan pandemi Covid-19, akhirnya kembali bertemu.
"Alhamdulillah hari ini saja kita bertemu di dalam ruangan ini, menandakan pembeda dari dua tahun berturut-turut kita dihadapkan pandemi. Di mana kita harus terus menjalankan fungsi pemerintahan, dalam suasana pandemi. Bertemu tatap muka saja tidak bisa," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, jika melihat perjalanan Indonesia di dalam membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab. Tentu harapannya tidak hanya sekadar dari sisi status hasil audit BPK-nya WTP, namun, yang sama penting bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat bagi instrumen keuangan negara di pusat dan daerah dalam memecahkan masalah yang diahadapi bangsa.
Selain itu, juga tetap menjaga akuntabilitas penggunaan keuangan negara baik di APBN maupun APBD. "Saya ingin menyampaikan terima kasih, karena dalam suasana yang sangat tidak biasa, tapi tetap mengedepankan aspek akuntabilitas, penggunaan keuangan negara secara bertanggung jawab, meskipun tantangannya sangat luar biasa," kata dia.
Dalam dua tahun terakhir pemerintah memiliki program khusus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Sri Mulyani mengatakan, semua harus mengakui bahwa dalam menghadapi tantangan yang sangat tidak biasa yang presedennya barang kali 100 tahun lalu dalam skala yang masif seperti ini banyak sekali keuangan negara baik APBN maupun APBD menjadi andalan utama untuk mengatasi persoalan tersebut.
Perubahan-perubahan itu, kata dia, harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, namun tetap akuntabel itu adalah suatu kombinasi yang tidak mudah. Sri Mulyani bisa melihat di hampir semua titik pengambilan keputusan, bahkan sampai mengundang aparat penegak hukum untuk melihat sendiri prosesnya.
"Sehingga ingin ditunjukkan bahwa niat baiknya itu terlihat, terbukti, karena salah satu yang dianggap sebagai korupsi adalah mens rea-nya, niatnya itu tidak baik," ucap dia. "Sehingga pada saat kita menghadapi situasi yang sangat pelik di mana kita harus mengubah alokasi anggaran mengubah kriteria, aturan paling tidak bisa disaksikan bahwa kita tidak berniat buruk."
Selain itu, semuanya juga masih didampingi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena semua paham bahwa pada saat mengambil keputusan setahun kemudian itu diaudit suasananya berbeda. Hal itu sering menimbulkan pandangan antara auditor dengan auditee.
Namun, hal itu menggambarkan bahwa Indonesia bersama-sama melihat ancaman kepada bangsa untuk meresponsnya secara bertanggung jawab meskipun dengan tugas dan peran yang berbeda. "Ada yang sebagai eksekutor, ada yang sebagai policy maker, ada yang sebagai pembayar kepada masyarakat, entah itu membayar kepada rumah sakit, tenaga kesehatan, maupun dalam pembayaran untuk bantuan sosial yang luar biasa," ujar Sri Mulyani.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan mengaku senang dengan predikat opini WTP yang kembali diterima oleh Pemkab Kepulauan Meranti. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah pusat yang telah menjalankan tugasnya dalam memeriksa keuangan dan kinerja di lingkungan Pemkab Meranti.
"Selaku ketua DPRD Kepulauan Meranti saya merasa berbahagia sekali setelah mendengar Meranti berhasil kembali mendapat opini WTP. Alhamdulillah Pemkab Meranti bisa mempertahankan kinerjanya dalam menjalankan roda pemerintahan," ujarnya.
Fauzi juga mengaku akan terus melakukan fungsi pengawasan untuk memastikan Pemkab Meranti melaksanakan semua rekomendasi dari BPK tersebut. Pihaknya juga akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk Meranti lebih baik lagi kedepannya sehingga bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Kami baru berumur 12 tahun tapi sudah mampu menyamai kabupaten dan kota lainnya. Apalagi saat ini Meranti dipimpin oleh bupati yang masih muda dan energik. Saya berharap seluruh masyarakat Kepulauan Meranti ikut mendoakan dan mendukung jalannya pemerintahan ini," ajaknya.
Ikut mendampingi bupati dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Kepulauan Meranti Doddy Hamdani dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Kepulauan Meranti Tirta Kurnianto, SH.(wir)
