KEPULAUANMERANTI (RIAUPOS.CO) - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, H M Adil SH enggan mengakui keberadaan Pasar Modern sebagai aset daerah di bawah kepemimpinannya saat ini. Ia mengaku tidak mau ikut terlibat atas kebijakan pembangunan yang menurutnya telah menyalahi aturan yang berlaku.
Pernyataan tersebut keluar ketika awak media menanyakan rencana lama tentang relokasi para pedagang pasar jongkok di sejumlah titik di Kecamatan Tebingtinggi. Termasuk pedagang pasar yang tak jauh dari kediamannya Jalan Alahair untuk menempati pasar Modern Tanjung Harapan.
Kondisi itu menindaklanjuti rampungnya peningkatan pasar modern dengan anggaran puluhan miliar yang mana sejumlah blok masih kosong. Atau belum terisi oleh pedagang.
“Saya tidak mau merelokasikan pedagang ke situ. Buat apa saya merekomendasikan ke tempat yang salah, masa yang sudah salah ditambah lagi," ujar Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Adil kepada Riau Pos akhir pekan lalu (20/8).
Dikatakan Adil, dirinya adalah pihak yang menentang pembangunan pasar sejak 2013 lalu saat menjabat sebagai anggota DPRD Kepulauan Meranti.
Walaupun keberadaannya dibangun menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), ia tetap tak mau mengakui sebagai aset pemerintahannya.
“Saya dulu yang menentang itu. Bukan aset kita, walaupun dibangun menggunakan anggaran DAK tapi itu dibangun di atas lahan Pelindo. Nanti biar saja penegak hukum yang memeriksa. Saya tidak mau orang makan nangka, kita terima getahnya," ujarnya.
Memang, sengkarut terhadap keberadaan Pasar Modern itu hingga saat ini belum menemukan titik terang. Pihak Pelindo sebagai pemilik lahan enggan mengakuisisi tukar guling lahan yang disediakan oleh pemerintah daerah ketika kepala daerah dijabat oleh Irwan Nasir.(wir)
