PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Sebagai tindak lanjut arahan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait permasalahan aset, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan penertiban aset daerah, terutama terkait aset tanah.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau SF Hariyanto mengatakan, setelah adanya arahan dari KPK tersebut, pihaknya juga langsung melakukan rapat koordinasi bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemprov Riau.
“Kami sudah melakukan rapat koordinasi terkait pengelolaan barang milik daerah untuk menindaklanjuti arahan KPK beberapa waktu yang lalu terkait pengelolaan aset,” kata Sekdaprov.
Lebih lanjut dikatakannya, khusus untuk aset tanah, KPK memerintahkan agar akhir Bulan Agustus ini seluruh aset tanah diusulkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk dibuat sertifikatnya. Selain aset tanah, aset kendaraan dinas, rumah dinas, dan bangunan milik pemerintah yang bermasalah juga menjadi atensi KPK.“Ke depan kita tertibkan aset-aset ini. Semua aset-aset ini harus disertifikatkan tanpa terkecuali,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Indra mangatakan, pihaknya telah meminta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau agar mendata aset-aset di instansinya.
“Ini juga perintah dari Presiden RI, bahwa tahun 2025 seluruh tanah yang ada di Indonesia ini harus memiliki sertifikat, terutama tanah Pemerintah Daerah. Ini tentu menjadi perhatian kita,” kata Indra. Untuk itu, lanjut Indra, para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau dapat kooperatif dalam melaporkan aset-aset. Sehingga proses sertifikasi seluruh aset daerah dapat segera digesa. “Kami sangat memerlukan informasi dan data dari OPD selaku pengguna barang milik pemerintah. Data ini nanti akan kita proses, kiranya mana yang perlu dihapuskan, disertifikasi, maupun direhabilitasi,” sebutnya.(sol)
