KEPULAUAN MERANTI (RIAUPOS.CO) -- Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Yulian Norwis meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) berperan serta dalam proses percepatan kabupaten layak anak (KLA).
Menuju KLA menurut Yulian, Pemkab Meranti tetap konsisten mewujudkan hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan.
Begitu juga dengan hak atas lingkungan keluarga, pengasuh alternatif, hak atas kesehatan dasar, kesejahteraan, hak atas pendidikan, budaya, hingga hak atas perlindungan khusus bagi anak.
Untuk itu, ia berharap diperlukan kerja sama dan kontribusi dari seluruh OPD terkait. Terutama terhadap peran yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Seperti hari ini, telah terlaksanakanya forum group disccusion (FGD) advokasi percepatan KLA di Kepulauan Meranti 2019 di Aula Kantor Bupati Meranti, Senin (16/12) siang.
Hendaknya dengan FGD tersebut dapat melahirkan konsep yang terpadu yang menjadi tanggung jawab lintas institusi dan satuan kerja untuk bersama-sama mewujudkan KLA di Kepulauan Meranti.
Minimal, OPD terkait harus memiliki perencanaan dan indikator yang jelas dalam menggesa terwujudnya kabupaten layak anak di Kepulauan Meranti.
"Mewujudkan anak itu, misalnya di Dinas Pertanian mencintai alam, bercocok tanam, penghijauan, Dinas Kesehatan hak atas kesehatan, Dinas Pendidikan mewujukan hak anak atas pendidikan begitu juga OPD lainnya," ungkapnya.
"Jadi setiap OPD harus punya perencanaan dan indikator yang jelas sehingga mampu memberikan kontibusi bagi terwujudnya kabupaten layak anak di Kepulauan Meranti," ucapnya.
Ke depan ia pun berharap Kepulauan Meranti memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.(wir)
