Banjir Rob, Pendapatan Pedagang Menurun

Kepulauan Meranti | Kamis, 16 Januari 2020 - 08:14 WIB

Banjir Rob, Pendapatan Pedagang Menurun
PASANG KELING: Air laut naik ke darat atau oleh masyarakat Selatpanjang menyebutnya dengan pasang keling, masih menghantui pedagang kaki lima di Pasar Sandang Pangan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (15/1/2020). Setiap bulan terang penuh, banjir seperti ini dipastikan akan terjadi. (wira saputra/riau pos)

KEPULAUAN MERANTI (RIAUPOS.CO) -- Banjir rob atau oleh masyarakat Selatpanjang menyebutnya dengan pasang keling datang lagi dan merendam sejumlah lapak milik pedagang Pasar Sandang Pangan, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Bencana langganan akhir dan awal tahun tersebut, menyebabkan aktivitas pendapatan atau perekonomian pedagang anjlok.

Pantauan Riau Pos, banjir rob tersebut  berlangsung sejak akhir Desember 2019 lalu hingga awal tahun 2020 ini. Ketinggian genangan air laut yang naik ke darat tersebut bervariasi  mulai dari 15 cm, hingga mencapai 30 cm.


Meskipun demikian, aktivitas pedagang, mulai dari pedagang pakaian, dan lain lain tetap berjalan seperti biasa. Namun kondisi pasar terlihat lengang dari pembeli.

"Banjir pasang tinggi seperti ini langganan tiap tahun terjadi. Kalau sudah begini ya lengang tidak ada pembeli," kata salah seorang pedangang pakaian, Lukman kepada Riau Pos.

Menurutnya,  pada hari biasa pendapatannya bisa mencapai Rp500 ribu sampai Rp1 Juta per hari, namun dalam minggu ini pendapatannya turun drastis.

Pasang dan surutnya banjir rob itu bisa sampai 6 jam, batas akhir surutnya pasang laut diperkirakan bertepatan pukul 14.00 WIB. "Air laut naik sekitar pukul 09.00 WIB  dan surutnya pukul 14.00 WIB. Kalau sore mana ada orang yang mau beli. Biasanya orang belanja pagi," ungkapnya.

Kadis PUPRKP Kabupaten Ke­pulauan Meranti Herman,  mengungkapkan,  lambat surutnya banjir rob tersebut disebabkan  tingginya sedimentasi di seluruh anak sungai yang tersebar di Kecamatan Tebingtinggi. Bahkan menurutnya tidak pernah tersentuh oleh normalisasi.

Menyikapi itu, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena pengelolaan dan pengawasan sungai dan laut sepenuhnya wewenang Pemerintah Provinsi Riau.

"Wewenang sepenuhnya sudah beralih ke provinsi, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak guna mengurai masalah tersebut," katanya.(wir)









Tuliskan Komentar anda dari account Facebook