KEPULAUAN MERANTI (RIAUPOS.CO) -- Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepulauan Meranti secara resmi dikukuhkan. Periode ini, Rony Samudra dipercaya untuk menjadi nakhodanya para nelayan yang tersebar di daerah tersebut.
Saat pengukuhan, Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti Rosdaner berharap besar atas keberadaan pengurus HNSI yang baru untuk menyorot segala persoalan yang dialami, dibutuhkan oleh nelayan dan masyarakat. Terutama fenomena krisisnya keberadaan ikan segar di daerah tersebut.
Padahal, menurut Rosdaner, Kepulauan Meranti memiliki kekayaan sumber kelautan yang luar biasa. Namun di pasar, masyarakat tak ada pilihan lain selain mengonsumsi ikan kotak dari Kepulauan Riau (Kepri).
"Yang banyak itu ikan KW (kualitas) nomor tiga. Padahal laut kita cukup menjanjikan. Tidak ada alasan repu, dari dulu juga ada repu tapi hasil laut berlambak. Sekarang ikan tu kita semua ke Tanjung Balai, Kepri," ungkapnya Rosdaner, Kamis (12/19) siang.
Hendaknya, HNSI mampu memperjuangkan nasib nelayan, terutama pengadaan sarana dan prasarana, sehingga memiliki dampak baik terhadap ketersediaan ikan segar di Meranti.
Ketua HNSI Kepulauan Meranti Rony Samudra mengaku telah mengetahui persis sumber masalah tersebut. Dibeberkannya, penyebab krisnya ikan segar di Meranti dampak atas minimnya fasilitas penunjang nelayan.
"Bukan tak ada ikan. Namun fasilitas nelayan yang tak terpenuhi," ujarnya.
Hingga saat ini nelayan masih sulit mendapatkan bahan bakar. Seperti saat ini nelayan kecil asal Meranti tak dapat jatah solar subsidi. Selain itu juga ketersediaan pabrik es, serta tempat pelelangan ikan (TPI). Ketiga fasilitas itu, sayangnya ada di Tanjung Balai Karimum, Kepri. Sehingga efektifnya nelayan asal Kepulauan Meranti terpaksa melakukan pelelangan ikan di sana.
"Sehingga sisa ikan yang tak laku di Tanjung Balai Karumun dikotak dan dijual ke Meranti. Makanya, kita krisis ikan segar. Dan pasar lokal dipenuhi oleh ikan kotak dari luar," ungkapnya.
Untuk tahap awal, HNSI akan melakukan kordinasi dengan jajaran Kementerian KKP dalam membantu pemda untuk singkronisasi program pemerintah pusat dan provinsi. Malah jika segala kebutuhan tersebut bisa dipenuhi, maka ia memastikan Kepulauan Meranti bisa menjadi poros maritim terbaiknya di Provinsi Riau.(wir)
