SELATPANJANG (RIAUPOS.CO) - Rapat lintas Komisi DPRD dan sejumlah OPD Kepulauan Meranti diserobot massa karena dilakukan secara tertutup. Rapat yang berlangsung Senin (8/6) siang itu membahas realisasi anggaran Covid-19 daerah setempat.

Masa berasal dari Forum Aliansi Meranti (Falma) yang berniat ikut dalam rapat kerja lintas komisi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan  dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dilaksanakan saat itu. Namun terjadi keributan di luar ruang rapat.

Keinginan masa untuk masuk ke dalam ruang rapat tak diakomodir dan berujung adu mulut antara massa, Wakil Ketua DPRD Meranti Taufiqurahman dan kepala Satpol PP Meranti, Helfandi.

Menanggapi kondisi tersebut, Koordinator Falma, Ramlan Abdullah mengaku kecewa. “Saat kita mau masuk ditegah (cegah, red) oleh petugas karena rapat tertutup. Kami tuntut transparansi saat membahas realisasi anggaran Covid-19. Realisasinya apa saja,” ungkapnya. 

Dirinya menilai saat ini kondisi penanganan serta penganggaran Covid Covid 19 Kepulauan Meranti carut-marut karena tidak transparan.

“Saat ini banyak masalah yang terjadi mulai dari bansos yang tidak sesuai, ruang isolasi yang sempat jadi masalah dan lainnya sementara mereka melakukan rapat kerja secara tertutup dan tidak bisa dilihat masyarakat, ini ada apa?” ujarnya.

Dirinya juga curiga bahwa DPRD dan Pemkab Kepulauan Meranti ada main mata terhadap penggunaan anggaran Covid-19.

“Jangan mentang-mentang Ketua DPRD berpartai sama dengan bupati jadi semena-mena. Kami menilai ada konspirasi pemkab dengan DPRD,” ujarnya.

Dirinya juga mengatakan kehadiran mereka juga untuk menyampaikan sejumlah kejanggalan di lapangan selama penanganan Covid-19. “Kita juga membawa sejumlah temuan di lapangan untuk kota sampaikan kepada DPRD. Jadi jangan di dengar dari pihak OPD saja, aspirasi dari masyarakat juga perlu didengarkan,” ujarnya.

Menanggapi kondisi itu Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah menegaskan  pertemuan tersebut memang diagendakan secara tertutup. Artinya, hanya antara dewan dan instansi teknis. 

Walupun demikian, hasil dari rapat yang sempat ricuh itu juga membuat ia kecewa karena OPD terkait dinilai tidak begitu transparan, karena hanya membawa rencana kerja dan anggaran. Buka realisasi anggaran belanja. 

“Rapat ini memang kita gelar tertutup. Tujuannya agar pihak dinas membuka secara rinci penggunaan anggaran Covid-19. Ini saja kita agak kecewa karena mereka (Diskes, red) hanya RKA. Bukan realisasi anggarannya,” sebutnya. 

Secara rinci Ardiansyah menyebutkan, anggaran unit keamanan mencapai Rp1 miliar. Rinciannya Rp500 juta polres dan Rp250 juta Dishub dan Satpol PP. “Itu untuk honor mereka selama pengamanan Covid ini selama tiga bulan. Untuk DPA-nya di Satpol PP,” ujarnya.

Kemudian, anggaran penanggulangan Covid-19 di Diskes mencapai Rp10,7 miliar, tenaga medis Rp1,7 miliar, dan penerapan PSST Desa Bandul sekitar Rp200 juta. Namun total anggaran yang baru diajukan untuk dicairkan baru Rp520 juta. 

“Rincian anggaran yng diajukan oleh Diskes itu untuk kegiatan yang telah dilaksanakan berupa spanduk imbauan, makan minum TKI, makan minum tenaga medis, masker dan relawan. Untuk sisanya belum selesai secara tertulis,” ujarnya. 

Selain itu, Dinas Sosial sudah direalisasi sebanyak Rp3,8 miliar untuk 6.400 paket sembako.

“Dalam pertemuan ini kami merasa belum puas. Jadi kami akan memanggil kembali terutama Diskes karena anggaran di sana besar kok baru diajukan Rp520 juta padahal sudah berjalan dua bulan lebih,” katanya.

Ketua Komisi II Muzamil Baharudin meminta dinas terkait untuk bekerja secara transparan dan tertib administrasi. Menurut dia, anggaran Covid-19 bisa menjadi momok menakutkan jika terjadi permasalahan hukum.

“Anggaran Covid-19 ini pertanggungjawabannya lebih ketat. Jadi dinas terkait jangan coba-coba menyelam sambil minum air. Jangan pula nanti Covid-19 sudah selesai kita yang mati karena berurusan dengan hukum,” ujarnya.(wir)